DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Penyertaan Modal: a. untuk penguatan modal dasar; b. untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan c. untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD); Bab III Bentuk Dan Besarnya Penyertaan Modal, dalam bentuk saham pada modal dasar PT. Bank NTB Syariah, Nilai Penyertaan Modal Daerah dianggarkan padaAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.308.116.435,00, PT. Bank NTB Syariah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal; Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank NTB Syariah; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK NTB SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. BANK NTB Syariah.
6.Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah adalah Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.
7.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank NTB Syariah bertujuan:
1. a.untuk penguatan modal dasar;
2. b.untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
3. c.untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk peningkatan pertumbuhan •' ekonomi daerah dan peningkatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada modal dasar PT. Bank NTB Syariah.

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersumber dari APBD.

Pasal 4

( 1) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.308.116.435,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Enam Betas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(2)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada obyek PT Bank NTB Syariah.

Pasal 5

Penyertaan modal pada PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PT. Bank NTB Syariah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal. KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapkan di Dompu pada tanggal 2 0 - 10 - 2022 Diundangkan di Dompu pada tanggal 2 1 0 - 2022 SEKRETARIS KABUPATEN DOMPU, I LEM RAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 02 NOREG 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK NTB SYARIAH I. UMUM Salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi Badan U saha Milik Daerah (BUMD). Karena melalui BUMD dapat melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan dalam mendukung pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya. PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah melalui tahapan beberapa penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah sampai dengan Perda terakhir berkatan dengan konversi dari PT Bank NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan KeputusanAnggota Dewan Komisioner Nomor: KEP- 145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasional pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018. PT. Bank NTB Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (public services) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (profit .. otiented). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, PT. Bank NTB Syariah selain dapat mendukung kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan usaha dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pembangunan di bidang ekonomi di Provinsi NTB maju sangat pesat, maka terdapat tuntutan pada PT. Bank NTB Syariah untuk dapat mengembangkan diri dengan melebarkan sayap jenis kegiatan Iayanan perbankan syariah secara kreatif dan inovatif sejalan dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebagai konsekuensi terhadap adanya tuntutan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Bank NTB Syariah, maka diperlukan dukungan permodalan yang mencukupi. Mengingat masih belum sepenuhnya kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi modal dasar maupun modal inti pada PT. Bank NTB, maka pada saat ini dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal pemerintah kepada bank kebanggaan masyarakat NTB. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebagai salah satu pemegang saham pada PT Bank NTB Syariah mempunyai tanggung jawab yang besar juga untuk memberikan tambahan modal kepada PT. Bank NTB Syariah, apalagi bila menginginkan menjadi pemegang saham pengendali (PSP) sebesar 51 %. Ikhtiar penambhan modal pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah menurut peraturan perundangan diharuskan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan pengaturannya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Tahapan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu pada Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.57.967.609.080,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dela pan Puluh Rupiah);
b.Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2022 sebesar Rp.13.308.116.435,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
c.Jumlah Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp.71.275.725.515,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 5

Sertifikat Kepemilikan Modal adalah surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan.

Pasal 6

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…