DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penjelasan mengenai bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak korban kekerasan, kewajiban dan tanggungjawab para pihak, bentuk penyelenggaraan perlindungan, perlindungan khusus anak, pembinaan pengawasan, kerjasama dan kemitraan, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan sanksi yang diatur

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organitation Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); -

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 10. 11, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tagun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); Menetapkan :
14.reraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor b lanun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Dompu Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpim pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah. Bupati adalah Bupati Dompu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. . Dinas yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu. . Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak vang masih dalam kandunean 8. 10. 11. 12, 13. 14. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap Tindakan berdasarkaan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjdi diranah publik maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap Tindakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadan neremnuan 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. Perlindungan terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban Ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari Lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan Kkonseling, terapi, advokasi, reintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi baik penderitaan fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau orang perorangan termasuk korban adalah ahli warisnya. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegahd terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan serta ditindaklanjuti. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam rangka pelayanan terhdap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30. 31. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingakat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Komisi Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independent yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggraan perlindungan anak di daerah. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Dompu. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Dompu Gusus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak di Kabupaten Dompu. 32. 33 34. 35. 36. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. .Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dn berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas: a. ® ™0 o0 g kemanusiaan; keadilan dan kesetaraan gender; non diskriminasi; ketertiban dan kepastian hukum; keterbukaan; pengayoman; dan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan untuk:

a.mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; memberikan pelindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
c.memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan,
d.memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan, dan
e.menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: bentuk kekerasan; hak Perempuan dan Anak, kewajiban dan tanggung jawab; penyelenggaraan perlindungan; pelindungan khusus Anak; pembinaan dan pengawasan; kerjasama dan kemitraan; Fm oo o oop monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pembiyaan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, meliputi:

a.Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; Penelantaran rumah tangga; Eksploitasi; Perdagangan orang; dan/atau ® ~ 0 a0 o Kekerasan lainnya.

Pasal 6

(1)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cidera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian Perempuan dan/atau Anak.
(2)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan: a. b. C. korban menderita sakit atau luka berat; matinya korban; dan/atau menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 8

(1)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ¢, meliputi: F®m o oo pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
(2)Selain kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kekerasan seksual juga meliputi: a. b. c. perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 10
1. e.pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat Kekerasan dan eksploitasi seksual,
2. f.pemaksaan pelacuran,
3. g.tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual,
4. h.kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
5. i.tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; dan
6. j.tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a.perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada perempuan tersebut;
b.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan
d.pengabaian dengan sengaja anak yang masih membutuhkan pengasuhan oleh ibu kandungnya untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Pasal 10

(1)Eksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
1. a.perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 11
(2)
(1)@) @)
1. b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial; dan
2. c.perbuatan mengeksploitasi anak dalam kegiatan pacuan kuda sebagai joki dengan mengabaikan hak- hak anak dan/atau dengan maksud memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun inmaterial. Pelibatan Anak pada kegiatan pacuan kuda sebagai joki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan. Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Pemaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…