DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH,yang terdiri atas 27 Pasal dari X Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Tugas Dan Kewenangan, Bab IV Perencanaan Dan Pelaksanaan, Bab VI Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Bab VII Peran Serta Masyarakat, Bab VIII Pembinaan, Bab IX Pembiayaan, Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender, melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pad a seluruh perangkat daerah dan lembaga non pemerintah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam optimalisasi pengarusutamaan gender di daerah, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIDOMPU, Mengingat Menimbang TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDERDALAMPEMBANGUNANDAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENDOMPU NOMOR 03 TAHUN2020 BUPATIDOMPU PROVINSINUSATENGGARABARAT " 'J Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dlengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2019). berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah un sur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah menjadiyangpelaksanaan urusan pemerintah kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrumpm

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH Menetapkan BUPATI DOMPU

Pasal 2

masmg-masmg.

20.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuanjarahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembagunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
21.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-Iaki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 17.Perencanaan ResponsifGender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadila Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-Iaki. 18.KelompokKerja PUGyang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan pengerak PUGdari berbagai instansijlembaga di daerah.
19.Focal Point PUG adalah aparatur SKPDyang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya "

a.perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
b.pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
f.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah. Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan:
a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, asprrasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-Iaki dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

BAB II

RUANGLINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup PUG meliputi:

Pasal 3

".' BABIV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 8agian Kesatu Perencanaan Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang
1. e.memfasilitasipenguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggidan lembaga non pemerintah;
2. f.mengkoordinasidan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
3. g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi,dan edukasi PUG;
4. h.melakasanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
  1. 1.memfasilitasidata terpilah menurut jenis kelamin; dan J. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakasanakan tugas pokok dan fungsi PUG. memediasidan

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan PUG;
b.mengkoordinasikan, memfasilitasi, pelaksana kebijakan PUG;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasianggaran untuk kegiatan PUG; BABIII TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PGU.
c.pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak. penyelenggaraan PUGskala Kabupaten. dalamjawabbertanggungDaerah(1) Pemerintah

Pasal 12

Pasall0

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKAPerangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKAPerangkat Daerah yang responsif gender;
(2)RKAPerangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPDdilakukan oleh masing-masing SKPD.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA perangkat daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. .' Pasal 15 Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masmg- masing SKPD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang ResponsifGender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUGsetiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun prom gender daerah;
  1. 1.melakukan pemantauan pelaskanaan PUG di masing- masing instansi;

Pasal 14

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
(2)Untuk efektifitaspelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG, maka ditunjuk SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG dan Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala Perangkat Daerah.
(4)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah. ..
(1)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 pada setiap SKPDterdiri dari pejabat danj atau staf yang membidangi tugas perencanaan danjatau program.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 18

(1)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas:
1. a.mempromosikan PUGpada unit kerja;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPDyang responsif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. d.melaporkan pelaksanaan PUGkepada pimpinan SKPD;
5. e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing SKPD.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berfungsi: J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
1. k.menyusun RANDAPUG;dan
  1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16

RANDAPUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:

a.PUGdalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah;
b.PUGdalam siklus pembangunan di Daerah;
c.Penguatan fungsi kelembagaan PUG;dan
d.Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah. '.
e.upaya yang telah dilakukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…