DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PARUGA MEDIASI, yang terdiri atas 29 Pasal dari X Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umu,, Bab II Pembentukan dan Kelembagaan Paruga Mediasi, Bab III Mediator, Bab IV Jenis-jenis Sengketa yang Bisa Ditangani Paruga, Bab V Prosedur Penyelesaian Sengketa di Paruga, Bab VI Koordinasi, Bab VII Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Bab VIII Peran Serta Masyarakat, Bab IX Pendanaan, Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;
b.bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan an tara mereka;
c.bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kabupaten Dompu yang dilakukan melalui mediasi;
d.bahwa penyelesaian melalui medliasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Paruga Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Paruga Mediasi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI DOMPU, PARUGA MEDIASI TENTANG Mengingat Menimbang RANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATENDOMPU NOMOR04 TAHUN 2020 BUPATIDOMPU PROVINSI NUSATENGGARABARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan Dengan Persetujuan Bersama

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
6.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara B.arat Tahun 2018 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 137). Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu,
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpoladalah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Dompu.
6.Paruga Mediasi adalah lembaga non letigasi yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
7.Mediasi adalah penyelesaian sengke1tamelalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
8.Mediatorkomunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi.
9.Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. lO.Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANG PARUGA MEDIASI MEMUTUSKAN: BUPATIDOMPU

BAB II

PEMBENTUKANDANKELEMBAGAANPARUGAMEDIASI

Pasal 3

Pembentukan Paruga Mediasibertujuan untuk:

a.pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
b.mencegah dan meredam konflik-konflikatau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
c.terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya sua sana yang rukun, tertib dan harmonis.

Pasal 2

Paruga Mediasi dalam melaksanakan mediasi berasaskan:

a.musyawarah mufakat;
b.kekeluargaan;
c.sederhana;
d.cepat dan biaya murah;
e.kesetaraan;
f.keadilan;
g.kemanfaatan; dan
h.kepastian hukum. dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. 11.Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 12.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Paruga Mediasi.

(1)Kepengurusan Paruga Mediasidiangkat dan ditetapkan oleh Bupati
(1)Susunan organisasi Paruga Mediasiterdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.penanggung Jawab; dan
4. d.pelaksana Harian.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
(4)Penanggungjawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bakesbangpol.
(5)Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.koordinator Administrasi;
3. c.koordinator penyelesaian sengketa.

Pasal 5

(1)Paruga Mediasibukan merupakan bagian dari peradilan Negaramelainkan lembagayang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
(2)Paruga Mediasibertanggungjawabkepada Bupati
(2)Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Dompu.
(3)Paruga Mediasi dapat di bentuk di tingkat Kecamatan, Desai Kelurahan.
(4)Tata cara pembentukan Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paruga Mediasibertugas:

Pasal 9

(1)Pelaksana Harian Paruga Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.masa jabatan berakhir;
3. c.meninggal dunia.
(2)Tata Cara Pemberhentian Pelaksana Harian Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. a.akademisi;
2. b.tokoh adat;
3. c.tokoh agama;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.mediator bersertifikat dan/ tidak bersertifikat;
6. f.professional;dan
7. g.praktisi.
(2)Tugas Pengurus Paruga Mediasi, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan tugas Pelaksana Harian Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pasal 8
(1)Masa jabatan Pelaksana Harian Paruga Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali mas a kepengurusan berikutnya.
(2)Pemilihan Ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. BABIII MEDIATOR

Pasal 14

(1)Mediasi dilakukan oleh Mediator.
(2)Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mediator bersertifikat dan/ atau tidak bersertifikat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pad a Standar Operasional Prosedur (SOP). menjalankan fungsi mediasi; dan

d.menyelesaikan sengketa melalui mediasi. yang

Pasal 12

Paruga Mediasi berwenang untuk:

a.melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;
b.melakukan peningkatan kapasitas mediator;
c.melakukan koordinasi dengan lembaga
a.membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
b.memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, semmar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
c.menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
e.pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
f.melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

Dalarnmenjalankan fungsinya, Mediatorbertugas:

a.memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
b.menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c.menjelaskan kedudukan dan peran Mediatoryang netral dan tidak mengarnbilkeputusan;
d.membuat aturan pelaksanaan mediasi bersarna Para Pihak yang bersengketa;
e.menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f.menyusun jadwal mediasi bersarna Para Pihak yang bersengketa;
g.memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyarnpaikan permasalahan;

(3)Mediator sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.JUJur;
2. b.adil;
3. c.arnanah;
4. d.memahami agarna, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
5. e.mempunyai komitrnen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
6. f.mampu mengendalikanemosi para pihak;
7. g.mampu memaharni kehendak dan aspirasi para pihak;
8. h.memaharni dan marnpu menerjema.hkankeinginan para pihak; dan
  1. 1.marnpu melakukan pendekatan agarna, adat dan psikologi. BABIV JENIS-JENIS SENGKETA YANG BISA DITANGANI PARUGA MEDIASI

Pasal 17

(1)Paruga Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
(2)Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Paruga Mediasimeliputi:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…