DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENDOMPU dan BUPATIDOMPU Nornor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2). Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSPadalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.
5.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu.
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu
7.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu;
8.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu;
9.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupten Dompu
10.Kepala Desa/Lurah adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
11.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya.
12.Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu: collocalia fuchiphagas, collocalia maxima, colocalia esculenta dan collocalia linchi yaitu burung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
13.Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia.
14.Gedung Walet adalah suatu bangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan ternpat Iainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang Burung WaIet dan sejenisnya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memherikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang hurung Walet di Daerah. pengambilanj eksploitasi, pengelolaan, pemumian, pengangkutan dan penjualan Sarang Burung Walet di habitat alami danj atau di luar habitat alami.
1. 16.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti goa di hutan.
2. 17.Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi, pengambilan / eksploitasi, pengelolaan, pemumian, pengangkutan dan penjualan.
3. 18.Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
4. 19.Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami.
5. 20.Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemhangunan, pengambilan/ eksploitasi dan penjualan sarang burung wallet.
6. 21.Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
7. 22.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
8. 15.Pengusaha Sarang Burung Walet adalah Orang yang eksplorasi,usahaataukegiatanmemiliki BABII LOKASIPENGELOLAANDANPENGUSAHAANSARANG BURUNGWALET Pasa15

(1)Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet terdiri atas:
1. a.habitat alami; dan
2. b.habitat diluar habitat alami.
(2)Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Kawasan Hutan Negara
2. b.Kawasan Konservasi
3. c.Goa alam darr/atau di Iuar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan danj'atau adat
(3)Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang
1. a.kepastian hukum;
2. b.manfaat;
3. c.keadilan;
4. d.kemitraan;
5. e.efisiensi; dan
6. f.kelestarian. Pasa14 Izin Usaha Sarang Burung Walet dilakukan berdasarkan asas: dalam bentuk penzman terhadap usaha sarang burung walet.
7. b.memberikan dasar hukum untuk izin sarang burung walet agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib, aman dan memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
8. c.memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan izin usaha burung walet, guna menjaga kelestarian lingkungn hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
(1)Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
(2)Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
(3)Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sarna atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
(4)Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang Pasal 6
(1)Lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet meliputi:
1. a.dekat dengan Sarana Ibadah;
2. b.dekat dengan Sarana Pendidikan;
3. c.dekat dengan Sarana Kesehatan;
4. d.dekat dengan Sarana Perkantoran;
5. e.dekat dengan Jalan Protokol;
6. f.dekat dengan permukiman padat penduduk;
7. g.dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
(2)radius larangan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 300 (tiga ratus) meter. berada di luar habitat alami dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
2. b.rumah dan/ atau toko dan/ atau gedung serta sejenisnya yang difungsikan sebagai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan/ atau dialih fungsikan peruntukan dengan merubah status bangunan. BABV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
(1)Setiap orang danjatau badan usaha yang melakukan pengambilan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alarni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)wajib mendapat izin dari Bupati;
(2)lzin pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami diberikan dengan ketentuan 1 (satu) gedung untuk 1 (satu) izin usaha;
(3)Untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan Gedung (PPG)pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati BABIV BANGUNAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET Pasa! 8
(1)Bangunan gedung sarang hurung walet diluar habitat alami memiliki kekhususan yang dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi danj atau badan usaha.
(2)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan persyaratan :
1. a.memiliki Persetujuan Penggunaan Gedung (PPG);
2. b.struktur bangunan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan paling banyak 4 (empat) tingkat;
(3)perubahan dimensi bangunan gedung, penambahan danjatau pengalihan fungsi bangunan untuk dijadikan usaha sarang burung walet harus mendapat persetujuan Bupati. burung walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati. Pasall0 Untuk mendapatkan Izin Usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), orang dan/ atau badan usaha menyampaikan pennohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSPdengan melampirkan:
1. a.surat permohonan (bermaterai Rp.l0.000,-);
2. b.proposal usaha sarang burung walet;
3. c.identitas pemohon;
4. d.luas area pemanfaatan dengan peta lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas rengan skala 1 : 1.000;
5. e.dimensi gedung untuk pengajuan di luar habitat alami;
6. f.fotocopyKartu Tanda Penduduk;
7. g.surat pemyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 300 (tiga ratus) meter, yang diketahui oleh LurahjKepala Desa setempat;
8. h.fotocopySurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  1. 1.surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 sid 19.30 WITAatau pada saat kegiatan peribadatan; melalui DPMPTSPdengan melampirkan :
9. a.Surat Permohonan (bermaterai Rp.l0.000,-);
10. b.identitas pemohon;
11. c.luas areal pemanfaatan;
12. d.dimensi gedung;
13. e.peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000;
14. f.status kepemilikan hak atas tanah;
15. g.Nomor PokokWajib Pajak;
16. h.akte pendirian bagi Badan Usaha Usaha;
  1. 1.surat pemyataan kesediaan membayar pajak daerah; J. surat pemyataan kesanggupan untuk mentaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
17. k.surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Pasalll
(1)Permohonan lzin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada DPMPTSP yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara administratif dan dilakukan penelitianj survei lapangan oleh Tim Teknis.
(2)Tim Teknis melakukan survey lapangan terhadap kelayakan lokasi usaba dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)sebagai berikut :
1. a.jika kajian teknis menyatakan layak, maka ditertibkan rekomendasi; dan
2. b.jika kajian teknis dinyatakan tidak layak maka tidak dapat ditertibkan rekomendasi sehingga izin tidak dapat diberikan dan berkas permohonan akan dikembalikan.
(3)Tim Teknis sebagaimana pada ayat (2)terdiri dari:
1. a.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai
2. k.fotocopyNomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
  1. 1.fotocopyAkta Pendirian bagi Badan Usaba;
3. m.fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4. n.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan DesajKelurahan setempat;
5. o.bangunan tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet memiliki sertifikat danj atau surat tanah lainnya yang sah danjatau Surat Bukti PinjamjSewa Tanah yang disetujui oleh pemiliknya;
6. p.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertangung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusabaan sarang burung walet. BABVI Masa Berlaku Izin Usaha Sarang Burung Walet Pasal 12
(1)Izin usaha sarang burung walet berlaku paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
(2)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin melalui DPMPTSP.
(3)Pemegang izin usaha sarang burung walet yang tidak koordinator;
1. h.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai anggota; dan
2. c.Dinas Lingkungan Hidup sebagai anggota;
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5)Sesuai dengan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati selanjutnya memberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Keputusan Bupati.
(6)Dalam hal kajian teknis dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya sebagai berikut:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
2. b.adanya persyaratan dan keterangan yang tidak benar;
3. c.kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; atau
4. d.kegiatan terletak dalam lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
(7)Jangka waktu penelitian/survei lapangan dan Berita Acara disesuaikan dengan SOP di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(8)Jangka waktu penerbitan izin atau penolakan permohonan izin disesuaikan dengan SOP di DPMPTSP.
(1)Pemegang lzin berkewajiban mentaati semua Ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan tehnis yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet di Daerah;
(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet wajib:
1. a.menjaga ketentraman masyarakat disekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
2. b.menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengelolan limbah;
3. c.menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
4. d.mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah Sarang Burung Walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi, pakaian kerja;
5. e.memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau apabila ada keluhan;
6. f.memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawanjpekerja;
7. g.menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K);

BAB III

PENEMUAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI Pasal 7

Pasal 13

menghentikan atau .. izm,melakukan perpanjangan BABVIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasa! 14 Izin Usaha Burung Walet dapat dibatalkan Zdicabut apabila PemegangIzin:

a.tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
b.memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
c.melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
d.memberikan keterangan tidak benar atas hasil produksi;
e.tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencermarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan mahluk hidup;
g.tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat lzin diterbitkan;
h.melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

(3)Pemegang Izin dilarang :
1. a.Merubah bentuk/ukuran atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
2. b.memberikan keterangan tidak benar atas hasil produksi;
3. c.tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
5. e.mengalihkan kepemilikan izm usaha tanpa izm bupati; BABX SANKS I ADMINISTRATIF

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatannya kepada DPMPTSP;

Pasal 16

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) adalah berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. h.pencabutan sementara izin;
3. c.pencabutan tetap izin;
4. d.penyegelan dan tidak difungsikan sebagai bangunan sarang burung walet;
5. e.pembongkaran paksa gedung; dan
6. f.denda administrasif.;
(3)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf d;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15
(1)Bupati melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha Sarang Burung Walet.
(2)Bupati melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta instansi teknis melakukan Pengawasan teknis usaha Sarang Burung Walet.
(3)Untuk kepentingan pengawasan, orang atau Badan Usaha yang mempunyai usaha Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan yang bersifat administratif. BABXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17
(1)Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usahausaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
3. c.meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaba Sarang Burung Walet;
5. e.barang bukti pembukuan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantu an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
7. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dalam saat
(1)Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola darr/atau mengusahakan Sarang burung Walet tanpa izin tertulis dari Bupati diancam pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam)bulan;
(2)Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola dan Zatau mengusahakan Sarang Burung Walet yang melanggar Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d didenda dengan ancaman paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga)bulan;
(3)Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola darr/atau mengusahakan Sarang Burung Walet yang melanggar perizinan menurut ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penekanan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kedalam Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. penyidikan tindak pidana dibidangkelancaran pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
1. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
2. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan
3. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk Pasa120
(1)8angunan yang telah berdiri untuk usaha Sarang Burung Walet yang dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan izin dengan ketentuan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan;
(2)Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burut Walet sebelum ditetapkannnya Peraturan Daerah ini yang belum mendapatkan izin,dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
(3)Tempat Usaha Sarang Burung Walet yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan;
(4)Usaha Sarang Burung walet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin ke Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini. BABXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/bangunan. Pasal 13 ayat (3)huruf e didenda dengan ancaman paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
(4)Hasil denda sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib disetor ke kas daerah. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN. DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARABARATNOMOR '1~ TAHUN 2021 LEMBARANDAERAH KABUPATENDOMPU TAHUN 2021 NOMOR: 0'1 HERMAN, SH Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Dompu, rl Diundangkan di Dompu Pada tanggal :2.9 ~~~ef' ,2.cU .SEKRETARISDAERAH KABUPATEND KA BUPATI DOMPU, ditetapkan di Dompu pada tanggal I, tJDVe.tVlP£1r ;2.02.l Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. BABXIV PENUTUP Pasa121 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. UMUM Maraknya perkembangan bisnis usaha sarang burung walet baik habitat alami maupun di luar habitat alami di Kabupaten Dompu dalam umumnya dan Kabupaten Dompu dalam khususnya sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Disatu S1S1 bisnis tersebut mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang tapi disisi lain dapat merugikan masyarakat sekitar usaha sarang burung walet. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam kepemilikan habitat dari sarang burung walet diperlukan adanya aturan yang tegas dalam hal kepemilikan dan perizinan usaha sarang burung walet. Tujuannya adalah baik kepemilikan terhadap habitat alami walet maupun di luar habitat alami dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat, tanpa menimbulkan masalah kesehatan dan masalah lingkungan di sekitar pengusahaan walet. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas.

BAB XII

KETENTUANPIDANA Pasal 18

Pasal 2

yang dimaksud "Asas Kepastian hukum" adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet dapat menjamin kepastian hukum yang mengatur secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam umumnya yang dimaksud "Asas Manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat. yang dimaksud "Asas Keadilan" adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet SARANG BURUNG WALET PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOM OR 04 TAHUN 2021 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan serta tidak sewenang-wenang. yang dimaksud "Asas Kemitraan" adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha sarang burung walet. yang dimaksud "Asas Efisiensi"adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses maupun pembiayaan. yang dimaksud "Asas Kelestarian" adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungannya sehingga masyarakat sekitar usaha sarang burung walet dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Cukupjelas Pasa14 Cukupjelas PasalS Cukup Jelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas Pasal!l Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas Pasa115 Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…