DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.140.981.805.049,00 bertambah sebesat Rp95.791.069.454,00 sehingga menjadi Rp1.236.772.874.503,00.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib rnengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerahb. Menimbang Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah .d • • t Mengingat dengan DPRD pada tanggal 9 bulan September Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ''"f'-'. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik l l t j l 3. 5. er Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Talmn 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemcrintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 8. 9. tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kcuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nom.or 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Feraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tgas ian Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Psat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemcrintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nonor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); . f
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelcmpokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Pcnggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Noor 630} sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7& Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ferhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggnaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 201€ tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam legeri Nomor 90 Tahun 22 0 1 9 tentang Kiosifikasi, Kodefikasi, dan 'orenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang nggaran Pendapatan dan elanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala . ; · . ·1 Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26.Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu omor 07 Tahun 2021). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERA'TURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati
7.Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturen Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undengan yang lebih tinggi.
8.Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang keuangan tahunan Pmerintahan Daerah yang diahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPD. yang ditetapken dengan Peraturan Daerah.
9.Rekening as Unum Daereh yang selanjutnya penyimpanan uang derah vang ditentukan oleh bapat/walikota untuk menamoung seiuruh pcnerimaan daerah dan rembayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Penermaan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara tasional yang dapat dicapai untuk setiap suruber peneriraan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang APBD adalah rencana tempatrekeningaalahRKUD selanjutnya disingkat disrngkat undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penermaan pembiayaan daerah. 11.Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukurn yang melndasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
12.Pendepatan daerah adalan sema hak daerah yang diakui sebagai penambah nlai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pendapatan asli daerah, selanjutnva disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perndang-undangan.
14.Pajak daerah adalah ontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau balan yang bersfat memaksa berdasaran undang-undang dengan tidak mendapatken imbalan sccara langsung dan digunakan untuk keerluan daerah bagi sebesar besarnva kemakmuran rakyat.
15.Retribusi daerah edalah pembaaren vang dilakukan olzh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsunp atau atas perizinan yang diperteh.
16.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dinici menurut obek, rincian ohjek dan sub rincian objek.
17.Lain Jain PAD yang ssh adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayan dacrah yang dipisahkan serta drinci berdasarkan bjek, zincion bjck dan sub rincian objck.
18.Penlapatan trans@er alalah dana yang bersumber dani emcrintah Pusat dan Pemcrintah Daerah 'i ! + lainnya serta dirinci menurut ob;ek, rincian objek dan sub rincian objek.
19.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
20.Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari pemcrintah pusat, pemerinteh daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang pemingkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenengan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 1 . Belanja daerah adalah semrua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang .erupakan kewaiiban daerah dalam (satu] tahun anggaran.
22.Bclanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerinth Daerah yang mcmberi ranfaat janga pendek. 23.Blei pegawai adalah belanja vang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, waki Kepala Daerah, pimpinan dan anggota RU, serta peyawa ASN dan ditetepkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunekan untuk engangrkan pengadaan barang/jasa yang nilai amfaatya kurang dari 1 2 (dua brlas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dija kepada masyarakat/pihak ketiga/piha ain dalann rengke meluaksanakan prograrn dan kegiatan Pererintaban Daerah guna peacapeian sasaren priotas daerah yang tercantum dala RP)MD pada SKPD terait.
25.Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan mcmprioritaskan pemenuhan bclanja urusan ' pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. kecuali ditentukan lain sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau mesyarakat yang sifatnya tidal sccara terus menerus dan selcktif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tabun anggaran i sampai penerima bantuan tclah lcpas dari resiko kemampuan keuangan daerah setelah sosial.
27.Belanja modal adalah belanja yang diganakan untuk mcganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
28.Belanja tidak terduga adalah pengelaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan t .·, ns1· ,Jacral1 kabuJJaten/kota kcpa<lar e . T i e per<rintahen desa. 3 1 . Bclanja ban@an keangan adalah belanja yang ianggarkan sesuai dengan iemamuan keangan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas peneriraan daerah tahun -tahun sebelumnya.
29.Belanja transfer alalah pengeluaran nang dari Peerintah Daerah kcpada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dart Pemcrintah Daerah kepada pemerintah desa.
30.Belanja bagi hasil adalal beiarja yang digunakan untuk menganggarkan ~agi hasil vang bersumber dari kepadaprovinsidacrahpaiakpendapatan urusandan urusan dacrah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja I pemerintahan ' wajib pemerintahan pilihan sert alokasi belanja yang diwajibkan olch peraturan perundang-undangan, I kecuali ditentukan lain scsuai dengan ketentuan i peraturan perundang-undangan. I
32.Surplus dan defisit adalah' selisib antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
33.Pembiayaan daerah adalah semaua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
34.Penerimaan pembiayaan ~dalah semua penerimraan yang periu dibayar kembal� l>aik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun I aggaran berikutnya. i
35.Sisa Lebih Pcrhitungan An�garan Tahun Sebelumnya i Anggaran yang sclanjutya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran . I - anggaran selama l (satu) period anggaran.
36.f',�r,,i.eiuaran pcmbiayaan :adalah pengeluaran yang akan ditcrima kembali bail pada tahun anggaran ; : yang bersangkutan mnaupun pala tahun-tahun i enggaran berikutnya. ]
37.Pemberian pinjaman daert adal.ah pinjaman tlaerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah i dacrah lainnya, BUMN, BUMD, an/atu masyarakat. Pasali c.. � r. ··1""·· Anggaran Pendapatan dan elarja Dncrah Tahun Anggaran 2022 semula scbesar Rpl.140.981.805.049,00 bertambah I sebesat Rp95.791.069.454,00 sehingga menjadi Rpl.236.772.874.503,00 dengan riucisan sebagai berikut : 1 . P�ndapatan <iocrah j

a.enule R p 1 . 1 1 2 . 9 6 2 . 3 1 1 . 6 3 0 , 0 0
b.Bertambah 052.071.709.225,00 l 4 Jumlah pendapatan dacrah setelah perubahan Rpi.165.034.020.856,00
1. 2.Belanja daerah Rp1.140.981.805.049,00 : : Rp82,482.953.019,00
a.Senrula
b.Bertambah l + ' ' Juralah belanja daerah RD1.223.464.758.068,00 /
1. 3.Pembiayaan daerah j j ,. sctelah perubahan setelah Rp,00 2) Betambah Rp l3A08.116.435,00 Jumlah pengeluaran,' pembiayaan perubahan p13.308.116.435,00 dumlah pembiayaan netto setelah perubahan R o 5 8. 4 3 0. 7 3 7. 2 1 l N p 8 .+ J. '· ' ] Sisa lebih pembiayaen anggaran serelah perubahan I ' ' I . l
a.Penerimaan pembiayaont %- ; 1 ) ,. , Semula RD28.019.493.419,00 t l · i l i 2 ) Bertambah Rp43.,/ 19.360.228,00 Jumlah penerimaan :I I pcmbiayaan setelah perubahan Rp71.738.853.647,00
b.Pengeluaran pembiayaanl ', I : / 1) Semula Rp0,00 1 ) Seraula 2) Bertambah Rp108.387.664.531,00 I; Rp78.212.171.180,00 J Rp30.175.493.351,00 / Jumiah pendapatan asli daerah setelah perubahan ::/ ; I 1 1 Semula Rp1.007.034.985.452,00 2) Be:tsmbah R22,788.988.630,00 Jumiah pendapatan transfer setelah perubahan t,. Rpl.029.823.974.082,00
a.Pendapatan asli dacrah
b.Pendapatan transfer I Pasal 3 Anggaran pendapatan daera sebagaimana dimaksud dalam pasa! 2, bcrsumber dari : I · . 2 ! I· ' il '• 1 il i l 'I l' i =�·< ...,; .·.·. , #site perubahanPajak Rp15.227.275.000,00 1) Semula 2) Bertambah Jumlah 2) Bertambah
a.Pajak daerah
b.Retribusi daerah
c.Lain-lain pendapatan daeral yang sah · . ' 1) Semula Rp27.715.154.998,00 2) Berkurang Rp(892.772.755,00) J l h l . I . I I uralah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah I I perubahan Rp26.822. 382.i�3,00 Pasal 4 l

(1)Pendapatan asli daerah sehagoimana dimaksud dalam 7 Pasal 3 huruf a bersumber dari : a t i il Rpl2.177.405.700,00 l Rp3.04\-.869.300,00 . ! daerah. setelah l ll l 11 1 :J. !i 1) Semula Rp+.140.190.000,00 2) Eertambah RD169,612.000,00 J l 1· R "b . <l !Ii 1 1 1-l b hu m l ah 'e t r iD u s i iacrah sctelah p e rui a) ta n Rp4.609.802.000,00 11,1
1. c.Hasii pengelolaan kekayaas daera'yang dipisahkan 1) Semula Rp1, 4 11.393.010,00 · l 2) Bcrtambah Rp6 414.894.666,00 Jumlah Hasil pengelolaan] kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp7.826.287.676,00
2. d.Lain-lain pendapatan asl; daerah yang sah [ ] : 1) Scmula Ro60.183.182.470,00 I Rp20.541.1 17.385,00 e j Jumlah lain-lain pendapatzn asli daerah yang sah ] setdah perubaban RpS0. r�l299 .855,00
(2)Pendepatan transfer scbagaimane dimaksud dalam pasa} 3 huref b, bersumbcr dkl : [
1. a.Pendapatan transfer pemerjriteh pusat 1) Se1ula Ro93156.429.184,00 · 1 I 2} Bertambah Rp22. 7i�8.988.630,00 jumlah Pendapatan tr:\j�sfor pemerintah pusat i ' I sei.elah pernbahan Rp�l/4.•ti 5.41:'.814,00 1 t ll dengan setelah perubahan perubahan i Rp810,76.573.542,00 Ii R;62.2127.540.104,00 . ll operasixiral setelah I I Rpl9{ 1.,70.780.��37,00 I Rp26.297.187.785,00 y moda, setelah I I belanja bclanja Rp220.767.968.122,00 1 ) Semula 2) Berkurang Rpl0.062.354.998,00 1 ) Serula 2) Bertambah 2) Ber:urang Rp872.704.L3.646,00 'urala h Jumlen
2. a.Pendapatan hibah
3. c.Belanja tidak terduga; ' ) Sernula Rp10.500.000.000,00 I Rp(8,1 0 000. 000,00) I
4. b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambah
5. a.Belenja operasional; Pasal 2, terdiri atas : !·
6. b.Pendapatan transfer antaraerah l 1) Serula Rp555378.556.268,00 , 2) Bertambah Rp0,00, Ji Jumlah Pendapatan transfer pemerintah daerah setclah perubahan R55.371.556.268,00
(3)L . . II ain-lain pendapatan daeral; yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurf c, bersumber d a ri : 11· ii Rp10.062.354.998,00 11 2) Bertambah Rp0,00 Jumleh pendapatar. H i b a h setelah perubahan ! !
1. b.Lain-lain pendapatan setuai dengan ketentuan - i peraturan perundang-undangan 1 ) Semula Rpl7.652.800.000,00 3Rp(892}'72.755,00) 11 Jurlab lain-iain pwr.dpatan sesuai " T 7 ' ketentuan peraturan per judang-undangan Il perubahan Rp16.760.027.245,00 · l II Pasa] { Anggaran belnja darah seba@hirava diraksud dalam ! Ii Jumnlah belanja tidak terduga setelah perubahan ! p2 500.000.000,00
2. d.Belanja transfer. I 1) Semula Rpl2li 34.451.170,00 2) Bertambah Ry 1 5Pl.958.225.130,00 Jumlah belanja transfcr setelah Rp127.492.676.300,00 perubahan perubahan t) Serula 2) Rertambah 'umlah Belanja Rp29.497.338.000,00 huruf b, terdiri atas :
3. b.Belanja barang dan jasa i Rp314.916.306.845,00 I 2) Berlamnbah Rp64.204.538.059,00 . Jumlah Belanja Barang dar Jasa sertelah perubahan · j Rp79.120.$44.904,00 l I i,'
4. c.clan;a hibah p 1) Scmula Rp32.717.510.000,00 I Ro6.779.828.000,00 J FHibah setelah '
5. a.Belanja modal tanah [l ,I 1) emula p1.086.000.000,00 111 22) Bertambah R;0,00 r [' I
6. d.Eelanja bantuan sosial Pasa] p
(1)Belanja opernsional sebng-s1frj)jana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: [l l
1. a.Belanja pegawai l; 1) Semula Rp+55.640.256.697,00 . ' { l 2) Berkurang Rp(15,816.825.955,00) Jurlah Belanja Pegawai setelah perubahan li Rp439.823.430.742,00 d I! Rp7.202.500.000,00 I 2) Bertambah R5/.050.000.000,00 l l El l • b 111 • I b h Lrum a.1 ,e.anJa arE11an1r1;oslU sete�an peru a an Rp1.262.500.000,00 [
(2)1 · d J b · !,I .. k d dal 1 5Be!anja m o ta selagaimana i m a s ue lam pasa i Ii i'! t · 'pl.66 .759.570,00 I 1 1 $emula i ; Mamlan Belanja moial tanan setelah perubahan I Rpl.0b0.000.000,00 i!I i
1. b.Belanja modal pcralatan dl� mesin .I sonata RB32-84325.611.066.00 I I ) Bertambah Rp6.8 1 . 1 8 0 . 7 7 1 , 0 0 Jurlah Belanja modal p~rhlatan dan mesin setelah I[ t perubahan Rp39.306.791.859,00 · I
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp41.071.198.760,00 2) Bertambah Rp7.915.832.161,00 t » e l, . a %. !. e =a .1 .... urrua.>1 e anJa mooa ayjunan � an ge ung sete ah pembahan Rp48.987.030.�-� 1,00
3. d.Belanja modal jalan, jaring~h, dan irigasi r s. [ I ! ~ ·} Nemula Rpl 18'844.770.489,00 I 2) Bertambah Rp10.580.923.853,00 Jumlah Belanja modal jalhn, jaringan, dan irigasi I I · ectelah perubahan Rpl29.425.694.342,00 l') J . • 1 !
4. e.Selan;a mota! set tctap ainnya • j j ? ! ) S e , r , 1 . 0 4 9. ' 0 . 0 0 0 . 0 0' oemu o r . , ' d UU . · · I 2) Bertambah Rp739,251.000.00 uralah elanja modal aset tetap lainnya setelah ) l perubzhan p1.788.251.000,00
5. f.elanja mocda! asct lainnyal 3) Gerula Rp,00 ''' ,ii 4) Bertambah R:::,1 H0.0 1 00.000,00 uralah Belanja modal] aset lainnya setelah rerubahan Rp180.002.003,%00
(3)Be!:,nja tidak terduga 1,cbdglhimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas hylanja tidak terduga, yaitu: I
1. a.Se:mula !?oJ,O.r�{b0.000.000,00 · I
2. b.erkrang R9(8.000.000.000,00) Jumlah belanja tidal tertga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00. I.I
(4)Betnja transfer scbagaimana[diraksud dalam pasal 5 h . I , . • l urutd, terdiri atas: '
1. a.Belanja bagi hasil " /M •, <1t�: + ., ,• perubahan 1 ) Semula 2j Bertambah i ? I Rp28.019.493.419,00 l:>ni' •.) 7 1 () ".'1 -o 228 00 '·-� h,J. ·1' -1··· .,Jb .. , 1 1 Jurlah penerimaan pembiyaen setelah i i 2; Perambah Rp321.948.130,00 5 _ ° I) Sernula Rp !23(� 1 72.691.600,00 11 2\ Bertambah Rp1.636.277.000.00 J • 1 _ B J . b . 1 1 1 1 um!ah . el a n j a antuangan keuangan setelah - t f perubaban Rp 125.508. 968; pl00,00 i I Pasal 7 ' i Anggaran pembiayaan claera# sebagaimana dimaksud dalar Pasal 2 , terdiri atas: l 111
2. a.Penerimaan Pembiayaan t R1.738.853.647,00 Rp!3.308.116.435,00. r:
3. b.Pengeluaran perabiayasn ; 1) Semula RB0,00l [ i l 2) ertambah R 1 . 3 0 8. 1 1 6. 4 3 5, 0 0 " Jumlah pengeluaran pemnbiayaan setelah perubahan h{ j j:.1

Pasal 8

(l .)' p . b" b u I . di k d dal era#man pembiaaen so#aoaaa n m a s ua aam Pasal 7 huruf a, terdiri atas . l il Sise lcbih perhitungan anggaradn tahun sebelumnya - 1 I 1) Semula Rp28.019.493.419,00 2) Bertambah Rp43.719.360.228 i l Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelurnya sctelah peru'ahai' Rp7.738.853.647,00 (2 P 1 b. b' ! I . E .k d dal ) en�;i:: •_1aran JJcm iayaa.n He i1ga1mana c 1m2 su am ° I ' pasal huruf b, terdiri atas : d I [ / Pen@ye:Kaan modal pemeritah (laerah 1) Semula Rpo,oo[ I l 2) Bertemnbah (Rp13.308.116.435,00 i y , : . i I I i ..l 4 I I . ' ' i ' Juralah enyertaan modal pemerintah daerah setelah I perubahan p!3.308.1 16.435,00 il I [ L J Pasal, 9 :1

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan 1:1 mendesak, Pemerintah D�- erah dapat melakukan [h pengelaran yang beiu* ! tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran mel~bihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daera1 : ini, yang selanjutnya I dimasukan dalam pe1uba11an anggaran. pendapatan [ ] -" dan belanja daerah Kabpaten Dompu Tahun Anggaran 2022, denga c :,a� c.'tra sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan ! l kepala daerah tentang Pe]�baran Perubahan APBD, dan pemberitahuan rada Pimpinan DPRD sclanjutnya disampaikan . 1 �_-alam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan dan1rat sebagain:l11: na dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana' hon-alam, bencana sosial d I k . d" ' IIH . an atau cjalan iuar,asa; • P e l a k s , [ l e. da rt o l
2. u.c a sanaan oper.c.1s1 t]•1;;.cm1an 2.n pe o1ongan; dan/atau · l;
3. c.Kerusakan sarana/r@sarana yang dapat . s] i rengganggu kegiatan pelayanan p u b l .
(3)Kcperluan mendesak sebagaimana dmaksud pada z»at @; mo+out: [ ]
1. a.F:cbutd1an daerah ckiJiw r,.mgkv. pclayanan das�r mnasyarakat yang anggrannya belum tersedia •. ,, ·-1 i'j .. dalama tahun anggaran brjalan; - l
2. b.Belenja daerah yang hersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pergclaran daerah y a ri g berada diluar kendali Pererintah Daer%h dh tidak dapat diprediksi I sebelumnya, serta aramiat peraturan perundang undangan; dan/atau 11 , I 11 J .··-:l i dan Jenis dan Belanja Belanja Belanja emerintah Keselarasan Perubahan Urusan! Kelompok, Belanja, i , l . l ' i: l Kegiata, [ I Pendapatan, 1 1.:i , v e n P e r a b i a y a a n , 'r RRekapitulasi i:, mncmurt [Jr.san Pemerintahan fl Daeroh. 'Organisasi, Program, «egtaten Blscntas asil dan sub Kegiataun cskrta eluaran; · t Rekapituitasij Perubahan l Daerah u 't u k l Keternaduan y Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka l!l· Pergeloleart .euan.gun Negara; ·' ; l Rekap.ulasj, Perubakan ~ . ..• , sea nt i e m e ! u u n ,i i ; I Sinkrenisasj Program pada RPJMD Daerah Per~bahan APED;
  1. 7.Lampiran VII
  2. 6.Larrpiran VI
  3. 5.Lampiran V
  4. 4.Lamapiran IV I , , l' itt :i [
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda ekan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi {j Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. [[ Pasat 1p Uraian 'ebih lanjut Anggaran, Pendapatan dan Belanja " '1f ? Daerah sebagairana dimaksud dalam pasad 2, tercantum dalam I.ampiran ynng meru�ikan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Da&rah ini terdiri dari: 4# 1 . Lampiran I Ringkl:'!san i: fren1bahan APBD yang Iii diklasifikasi [menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan. Belanja, dan Ji . Pembiayaan; f
  1. 2.Lampiran II Ringkasan 'erubahan APBD yang h diklasifikasill menurut Urusan f Pemerintahat Daerah dan Organisasi; Ii
  2. 3.Lampiran III Rincian Peubahan APBD menurut Urm:Q.n h�jemerintahan Daer-ah, L Organisasi, [}rogram, Kegiatan, Sub ,. PrioritasProgram I dan diundangkan.
  3. 10.Lampiran X 1 1 . Lampiran XI
  4. 12.Lampiran XII i 1 1\i!, i i I
  5. 8.Lampiran VIII Sinkronisasi] Program, Kegiatan dan ; Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD " 7l Perubahan PPAS dengan _ I Peraturan Daerah tentang Perubahan sap; j] 9 I . rx ,., . kr . !I� . ampran: 21n, on1sas1 l Nasional drngan Program Priorit.as Dacrah· 11· ,_ Daftar Jurik Pegawai per Golongan I dan per Jabtan; l 1 Daftar Piut~jg Daerah; I Daftar Pen~rtaan Modal Daerah dan ivestasi Di¢rah Lainya;
  6. 13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan I Pengurarg Aset Tetap Daerah dan A l . j t set a i n -i a i ; ; i1 ·14. Lamniran XIV Daftar Subj P egiatan Tab.un Anggaran Sebeluatny#/yang Belum Diselcsailan dan di Akarkan Kembali Dalam F Tahun Anggzran yang Direncanakan;
  7. 15.Lampiran XV Da:ftar Dan�ICadangan; dan
  8. 16.Lampiran XVI Dafta Pinjhan Dacrah 1 ! Pasal#1h1 Bupati menetapkan Peraturru1li upnti tentm1g Penjabaran Perubahan Anggar�n P;c:ndaprrLtan dan Belanja Daerah b . . I ' . A ·1 AP.BO s eh agai lanasan operas1on pt ks:naan ' l asa]? Peraturen daerah ini mul~i] berlaku pada tanggal $ : ' ' t , 'e 'l J l l ' nemerintahkan ini denganDaerahPeraturan orang mengetahuinya, penempatannya dalam lmbaran Daerah Kabupaten Dompu. Agar setiap pengundangan • Ditet~pkan di Domapu Peda (anggal 23 0ktober 2022 UPATI DOMPU, c> ... " WE-EL»t Diundangkan di Dompu Pada tanggal 2} Oktober 2022 SEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN DOMPU, • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 222 OMo 04A NOREG 61 PERATURAN DAERAH KABUPATEN L!OMPU, ?IcOVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019