DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal daerah kepada PT BPR NTB Dompu dalam bentuk 1 bidang tanah senilai Rp2.080.015.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. BPR NTB Dompu; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 T a h u n 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T a h u n 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 754); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 547); 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1781); ; I 1 0 . Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 T a h u n 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu T a h u n 2021 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PD. BPR NTB DOMPU. ; B A B l KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dompu. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Dompu. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu. 5 . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. B P R NTB DOMPU.
6.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu T a h u n 2023. 7 . Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. I B A B II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. B P R NTB Dompu bertujuan:
1. a.untuk penguatan modal dasar;
2. b.untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
3. c.untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu.
(3)Untuk rnencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

B E N T U K DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada modal dasar PT. B P R NTB DOMPU.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari Barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

(1)Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari Aset Milik Pemerintah Kabupaten Dompu berupa 1 (Bidang) bidang tanah sertifikat hak pakai nomor 00030 seluas 469 m2 yang berlokasi di jalan Nusantara Nomor 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu senilai Rp2.080.015.000,00 (Dua miliar delapan puluh j u t a lima belas ribu rupiah).
(2)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dicatat sebagai aset investasi Properti. P a s a l 5 Penyertaan modal pada PT. B P R NTB DOMPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. B P R NTB DOMPU wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal. B A B IV

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. i Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapkan di Dompu Pada tanggal ^ ^ - ^ - 2 0 2 3 E L A N ! Diundangkan di Dompu Pada tanggal (Movta-tAaJp^iA^ ^0V\ S E K R E T A R I S m E R A H KABUPATEN DOMPU, G A T O T G U M W A N P P U T R A L E M B A R X N D A E R A H K A B U P A T E N D O M P U T A H U N 2023 N O M O R N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D O M P U P R O V I N S I N U S A T E N G G A R A B A R A T N O M O R 49 T A H U N 2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BPR NTB DOMPU UMUM I Salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena melalui BUMD dapat melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan u s a h a untuk meraih pemasukan keuangan dalam mendukung pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya. PT. BPR NTB Dompu merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik [public services) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan [profit otiented). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, PT. BPR NTB Dompu selain dapat mendukung kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan u s a h a dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas |

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

A y a t ( l ) i Tahapan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu pada PT. B P R NTB Dompu adalah sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal sampai dengan T a h u n 2022 sebesar Rp. 12.239.305.639,00 (Dua belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan j u t a tiga ratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
b.Tambahan Penyertaan Modal T a h u n 2023 sebesar Rp2.080.015.000,00 (Dua milyar delapan puluh j u t a lima belas ribu rupiah)
c.J u m l a h Penyertaan Modal sampai dengan T a h u n 2023 sebesar Rp. 14.319.320.639,00 (Empat belas milyar tiga ratus sembilan belas j u t a tiga ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Pasal 5

Sertifikat Kepemilikan Modal adalah surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…