Keuangan Daerah meliputi:
a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum.
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedornan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
82.Hari adalah hari kerja.
dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b.mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,Rancangan Peraturan Daerah ten tang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentan g pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
c.menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentan g pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d.menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
e.mengarnbil tindakan tertentu dalam keadaan rnendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah darr/atau rnasyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Keuangan Daerah (I) mempunyaiayatpadadimaksudsebagaimana kewenangan:
a.menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan BAB II PENGELOLAKEUANGANDAERAH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (I) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pasal 5
(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(1)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakif Pernerirrtab Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.KepalaSKPKDselaku PPKD;dan
c.KepalaSKPDselaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
pengelolaan utang dan piutang daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasa17
(1)Kepala SKPKO selaku PPKD mempunyai tugas:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
h.menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Oaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Oaerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
d.melaksanakan fungsi BUD;dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d berwenang:
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
a.koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPO.
(2)Oalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.