DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. ) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. ) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Dompu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. BUPATI DOMPU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DOMPU PROV!NSJ Nl}$A rg:NGGARA BAMT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR of TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , qr.,. , ...,.' .. Mengingat Menimbang : Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)i
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum. keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedornan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
1. 82.Hari adalah hari kerja. dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b.mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,Rancangan Peraturan Daerah ten tang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentan g pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
c.menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentan g pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d.menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
e.mengarnbil tindakan tertentu dalam keadaan rnendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah darr/atau rnasyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Keuangan Daerah (I) mempunyaiayatpadadimaksudsebagaimana kewenangan:
a.menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan
(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(1)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakif Pernerirrtab Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.KepalaSKPKDselaku PPKD;dan
2. c.KepalaSKPDselaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; pengelolaan utang dan piutang daerah;
2. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
(1)Kepala SKPKO selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. h.menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Oaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Oaerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
1. a.koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPO.
(2)Oalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB II

PENGELOLAKEUANGANDAERAH

Pasal 8

(I) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank danJatau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPAatas beban APBD;
9. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
10. b.mengesahkan DPASKPD;
11. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
12. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
13. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
14. f.menetapkan SPD;
15. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
16. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan infonnasi keuangan daerah; dan J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(1)Kepala SKPDselaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKASKPD;
2. b.menyusun DPASKPDj
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan Zperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya;
9. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPKSKPDj
11. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
12. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan KPKDdengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, Iokasi, dan/ atau rentang kendali, Pemerintah Daerah; J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
13. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKDselaku BUD.
(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPDselaku PPTK. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPAbertanggungjawab kepada PA.
1. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
2. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
3. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
(1)PA dapat rnelimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1)berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, darr/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)an tara lain:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit/Bagiarr/Bidang SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
4. d.mengadakan ikatarr/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,dan SPP- LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan
5. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak Pasal 13
(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dari/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 17

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
(1)Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau PPTK.

Pasal 18

(1)Bupati atas usul PPKDmenetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mernilikitugas dan wewenang :
1. a.mengajukan pennintaan pembayaran menggunakan SPPUP,SPPGU,SPP TU, dan SPPLS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), PA dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati melalui PPKD.
(4)Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memiliki tugas dan wewenang:
1. a.Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTUdan SPPLS;
2. b.menenma dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.menerima dan menyimpan TUdari BUD; kepada KPA,PA dapat mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bupati.
(2)Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
(1)Dalam proses penyusunan APBD,Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mernbahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUAi
3. c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubaban PPAS;
4. d.melakukan verifikasi RKASKPD Pasa119 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
5. a.melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
6. b.bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/ atau penjualan jasa; dan
7. c.menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bendahara Pengeluaran secara periodik. laporan kepadafungsionalsecarapertanggungjawaban secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. f.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
9. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. h.membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada KPA dan bayar dari KPA yang tidake. menolak perintah
11. d.melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

Pasal 22

(1)Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah; dan
2. h.Penerimaan Pembiayaan Daerah. Umum Pasal 21
(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2)APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUAdan PPASyang didasarkan pada RKPD.
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelak:sanaan APBD.
2. f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. g.melakukan verifikasirancangan DPA SKPDdan rancangan perubahan DPASKPD;
4. h.menyiapkan pedoman penyusunan RKA;dan
5. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
(1)APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Pasal 24 APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

BAB III

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

Pasal 23

Satuan hitung dalam APBDadalah mata uang rupiah.

(3)Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas :
1. a.Belanja Daerah; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(4)Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (S) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
(6)Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus memiliki dasar hukurn yang melandasinya.
(7)Setiap Penerirnaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 28

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a.Pendapatan AsHDaerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 26

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danl atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. undangan.
(3)KlasifikasiAPBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(I) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d terdiri atas :
1. a.hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMDyang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sarna daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
8. h.penerimaan kornisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-rnenukar, hibah, asuransi, danjatau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerirnaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerirnaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dan kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  1. 1.penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
9. k.pendapatan denda pajak daerah;

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…