1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat R K U D adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Penerimaan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
11.Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam j u m l a h yang cukup dan h a m s memiliki dasar h u k u m yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
12.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
14.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang temtang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan u n t u k keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
15.Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukain oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
16.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
17.Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
18.Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
19.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
20.Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan u s a h a dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat u n t u k menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yamg menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 1 . Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari R K U D yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran u n t u k kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.
23.Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Belanja barang dan j a s a adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
25.Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau j a s a dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja u r u s a n pemerintahan wajib dan u r u s a n pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
27.Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
28.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
29.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
30.Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. 3 1 . Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Surplus dan defisit adalah selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
33.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
34.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T a h u n Sebelumnya Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
36.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
37.Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.