DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan, Tugas dan Wewenang, Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan, dan Peran Serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perempuan dan anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang meniadi unsur penting dari masyarakat dan bangsa Indonesia;
b.bahwa perempuan Indonesia mempunyai peran penting dalam kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan kekeluargaan serta berkewajiban memelihara, melindungi dan membesarkan anak- anak bangsa lndonesia untuk tumbuh dan berkembang sebagai gensrasi penerus bangsa:
c.bahwa anak-anak Indonesia merupakan sumber daya manusia Indonesia yang kelak akan menjadi pelaku dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat dan bemegara;
d.bahwa dalam kehidupan masyarakat seringkali perempuan dan anak di Kabupaten Donggala mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan sehingga dipandang penting untuk melindunginya;
e.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a.huruf b. huruf c. dan huruf d dibentuk Peraturan Daerah Menimbang: 80 Mengingat: 1. Kabupaten Donggala tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah Tingkat lt Oi Sulawesi Oongggala (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ' Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (iembaran Negara Republik Indon€sia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 teniang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Peremp uan (Convention on Th€ Himination of All Forms ol Disc minatbn Againts Womenl (Lembaran Negara Reoublik Indonesla Tahun '1984 Nomor 29' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konven'si ILO Nomor 138 mengsnai Usia Minimum Anak Dip€rbolehkan Bekeria (Lembaran Negata Republik lndonesia iahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneoia Nomor 3835); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusl lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones'a Nomor 3941): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (temUaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235): 6. 81 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t1437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi!' dengan Undang-Undang Nomor '12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N€ara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembetantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472o)i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6,4); Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 82 Indonesia Nomor 4737);

Mengingat

16.Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
17.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA dan BUPATI DONGGALA'

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetaDkan: PERATURAT{ DAERAH KABUPATEN DONGGALATENTANG PERLINDUNGAN AAGI PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB II

ASAS, TUJUAN OAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penlrelenggaraan p€rlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b.non diskriminasi:
c.keadilan. 85

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak untuk:

a.memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi perempuan dan anal(:
b.membantu menc€gah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c.membantu mencegah kegiatan eksploitasi terhadap perempuan dan anal(
d.memberikan pelayanan k€pada perempuan dan anak dalam menghadapi oermasalahan.
e.membantu meningkatkan kualitas hidup anak

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan bagi perempuan dan anak meliputi:

a.Hak-hak Perempuan dan anal(;
b.Tugas dan wewenang
c.Penanganan tindak kekerasan;
e.Pembiayaan;
f.Pengawasan;
g.Peran serta masyarakat.

BAB III

PEMENUHAN HAK.HAK ANAK DAN PERE PUAN

Pasal 5

Oalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, anak befiak atas:

a.untut Oipat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan madabat kemanusiaan ssrta mendapat p€mbinaan dan perlindungan dari kekerasan, kelalaian dan diskriminasi;
b.atas suatu akta kelahiran yang sah diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.untuk beribadah menurut agamany€, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; 86
d.unluk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e.dalam hal karena suatu sebab orang tua lidak dapat menlamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak unfut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oreh orang rain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.unluk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mentalspritual dan sosial;
g.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan, minat dan bakatnya:
h.menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
a.beristirahat dan memanfaalkan waktu untuk mengembangKan dari dan Kemampuannya:
j.mendapat pedindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomt maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, p€nganiayaan, ketidak aditan dan perlakuan salah lainnya;
k.untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak putus sekolah:
l.mendapatkan ASI (AirSusu tbu) ekstusif sebagai prioritas; m.untuk mendapatkan pembinaan
n.memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketenluan p€raluran p€rundang_ unoangan.

Pasal 6

Dalam penyerenggaraan perrindungan perempuan di daerah, perempuan berhak atas:

a.kebutuhan dasar;
o.rasa nyaman;
d.rasa aman: p€layanan k€sshatan maksimal dalam menghadapi tindak kekarasan; layanan pendampingan, bantuan hukum dan bimbingan rohani dalam menghadapi tindak kekerasan; dan e. L
g.kerahasiaan atas masatah yang dihadapi. a7

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG Baglan Kesatu Tugas

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi:

a.penyusunan rencana strategis perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan Pembangunan;
b.pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaran perlindungan Anak. : pasar g ' Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan bimbingan bagi anak untuk memeruk agama sesuai dengan agama dan keyakinan orang tuanya.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan men)relenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan melalui pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
(2)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud datam ayat (1) meliputi upaya promotil preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk petayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(3)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara gratis bagikeluarga yang tidak mampu alau keluarga miskin.
(4)Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan untuk menunjang pemberian ASI _ kepada bayi. 88

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi (r) ;"ilH T"":*lenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud Pada avat (1) Pemerintahdaerahwaj|b,""'*'-.*oantua-nuiayapendidikanataupendidikan qratis bagi p€serta didrk v""g -i"r"or dari keluarga yang tidak mampu atau ieluarga miskin atau anak terlantar' Pasal 1l
(1)Pemerintah daerah waiib menampung dan mengasuh anak yang ditelantarkan oleh ,r, g#:#""ffi1fft:1":"|1il::,fan anak sebasaima"*::** pada avat (1) dapat dilakukan ."r"rui r."ri""-"1i" dengan bmtaga' yayasan sosial atau Panti asuhan.

Pasal 12

Pemerintah da€rah memberikan petlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan alau ::H::ffi::" H""ffian dasar vans terdiri 1t?" 911s31^indane' pemukiman' oendidikan, kesehalan, o.r"i", i"n Lr"rr"asi, jaminan keamanan' dan persamaan ,. fiHlll;lllbduhan khusus basi anak vans menvandans cacat dan anak vans mengalami gangguan Psikososial' Pasal t3

(1)Pemerintah daerah melakukan pencegahan "": T-?1t:l"Olantasi organ tubuh anak kepada Pihak lain dan tindakan kek€rasan terhadap anak'anaK' (2\ upayapencegahan *0"n"'#ij;;;;t'"0 o"o" "v"r 1i1 oit"tukan densan bentuk kegiatan Yang meliputi:
1. a.Deteksi dan inteNensi dinii
2. b.Sosialisasi dan edukasi;
3. c.Seminar atau lokakarya; 89
4. d.Penyiapan sistim informasi yang efektif: - e. Kerja sama dengan lembaga yang mempunyai kegialan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

ASAS, TUJUAN OAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMENUHAN HAK.HAK ANAK DAN PERE PUAN

Pasal 5

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG Baglan Kesatu Tugas

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

ASAS, TUJUAN OAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMENUHAN HAK.HAK ANAK DAN PERE PUAN

Pasal 5

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG Baglan Kesatu Tugas

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1990