DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1990

Nomor: 33
Tahun: 1990
Ditetapkan: 25 Juli 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran mengenai penggunaan tanah dimaksud, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri sebagaimana dimasud dalam ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
7.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
8.Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan :

1.Tidak mengurangi areal tanah pertanian;
2.Tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya; dan
3.Sesuai dengan sarana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Setempat.

Pasal 2

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada :

a.Kawasan Pertanian;
b.Kawasan Hutan Pruduksi;
c.Kawasan Lindung.

Pasal 3

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

a.Kawasan tanaman Pangan lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi;
b.Lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

Pasal 4

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a.Kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan hutan produksi yang ekploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang puluh dan tanam;
b.Kawasan hutan Produksi tetap, yaitu kawasan Hutan produksi yang ekploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Pasal 5

(1)Penentuan kawasan hutan produksi terbatas dilakukan dengan memperhatikan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyasi skor 125 sampai 174.
(2)Penentuan kawasan hutan Produksi tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyai skor 124 atau kurang diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya.

Pasal 6

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung.

Pasal 7

Selama belum ada rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, Pemberian ijin lokasi dan pembebasan tanah wajib disertai dengan kewajiban pemenuhan persyaratan adanya penyajian informasi Lingkungan (PIL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran mengenai penggunaan tanah dimaksud, dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
7.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
8.Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan :

1.Tidak mengurangi areal tanah pertanian;
2.Tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya; dan
3.Sesuai dengan sarana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Setempat.

Pasal 2

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada :

a.Kawasan Pertanian;
b.Kawasan Hutan Pruduksi;
c.Kawasan Lindung.

Pasal 3

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

a.Kawasan tanaman Pangan lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi;
b.Lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

Pasal 4

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a.Kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan hutan produksi yang ekploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang puluh dan tanam;
b.Kawasan hutan Produksi tetap, yaitu kawasan Hutan produksi yang ekploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Pasal 5

(1)Penentuan kawasan hutan produksi terbatas dilakukan dengan memperhatikan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyasi skor 125 sampai 174.
(2)Penentuan kawasan hutan Produksi tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyai skor 124 atau kurang diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya.

Pasal 6

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung.

Pasal 7

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1990

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 5 Tahun 2014