DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain : KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI , SUBJEK DAN OBJEK , SUMBER DANA INVESTASI , PENGELOLAAN INVESTASI , BESARAN INVESTASI , PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA) , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha Penanaman Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah Pendapatan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); www.jdih.empatlawangkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, www.jdih.empatlawangkab.go.id Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; www.jdih.empatlawangkab.go.id
15.Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
16.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang. Dengan Persetujuan Bersama DEWANN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENYERTAAN MODAL KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PT. BANK SUMS BABEL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang; www.jdih.empatlawangkab.go.id
4.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah;
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7.Penyertaan Modal Investasi Daerah adalah setiap usaha penempatan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten pada pihak ketiga dan/atau Badan Usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
8.Investasi langsung adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha;
9.Investasi jangka panjang adalah lnvestasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
10.Investasi jangka panjang yang bersifat permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI

Pasal 2

1.Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2.Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. www.jdih.empatlawangkab.go.id

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

1.Penyertaan Modal Daerah berupa investasi jangka panjang.
2.Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.
3.Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 4

Sumber dana investasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam 5 (Lima) Tahun Anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 5

Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi kewenangan regular, supervise dan operasional. www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 7

PPKD yang menguasai yang berkaitan dengan pelaksanaan Investasi Pemerintah Kabupaten wajib menatausahakan dan memelihara Dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

1.PPKD bertanggungjawab atas pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati.
2.PPKD bertanggungjawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

1.Pendapatan yang diperoleh dari lnvestasi Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan jasa investasi Penyertaan Modal Daerah yang diberikan merupakan Pendapatan Asli Daerah.
2.Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

BESARAN INVESTASI

Pasal 10

1.Besaran lnvestasi Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Perda ini adalah sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
2.Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan penetapan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran adalah sebagai berikut: www.jdih.empatlawangkab.go.id

a.Untuk anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
b.Untuk anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
c.Untuk anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
d.Untuk anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
e.Untuk anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
1. 3.Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan penyertaan modal saham seri A.
2. 4.Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…