DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

materi pokok dalam peraturan ini antara lain :perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.777.963 .715.826,68 bertambah sejumlah Rp.129.276.859.038,83 sehinga menjadi Rp.907 240.574.865,51

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ten\ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahu;} 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Norn or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn or 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tent~ng Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16.Peraturan Pemerintah Norn or 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah ciengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
29.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014. Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPA T LAW ANG dan BUPATI EMPAT LA WANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.777.963.715.826,68 bertambah sejumlah Rp. 129.276.859.038,83 sehingga menjadi Rp. 907.240.574.865,5 l dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan Daerah
1. a.Semula
2. b.Bertambah Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
(2)Belanja Daerah
1. a.Semula
2. b.Bertambah Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Defisit setelah perubahan
(3)Pembiayaan Daerah
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah I. Semula
  1. 2.Bertambah Rp. 736.493.845.254,55 Rp. 94.957.720.580,51 Rp. 831 .451.565.835.06 Rp. 777.963.715.826,68 Rp. 129.276.859.038,83 Rp. 907.240.574.865,51 Rp. (75.789.009.030,45) Rp. 46.469.870.572, 13 Rp. 39.319.138.458,32 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 85.789.009.030,45
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Rp. Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Rp. 10.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 75.789.009.030,45 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan

Pasal 2

Rp. NIH IL ( 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
b.Dana Perimbangan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah J umlah Dana Perimbangan setelah perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Rp. 20.000.0Q0.000,00 Rp. 212.000.000,00 Rp. 20.212.000.000,00 Rp. 651.895.020.252,55 Rp. 24.417.694.107,51 Rp. 676.312.714.360,06 Rp. 64.598.825.002,00 Rp. 70.328.026.473,00 Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 134.926.851.475,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Rp.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.321.970.000,00 NIHIL Rp. 8.321.970.000,00 1.003.030.000,00 212.000.000,00 Rp. 1.215.030.000,00
  1. 1.Semula Rp. 5.500.000.000,00
  2. 2.Bertambah / Berkurang "'-ROJ.p:..:....____....:c.N...:......eo..I~H.!c.....!....I=L Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 5.500.000.000,00 I. Semula Rp. 5.175.000.000,00
  1. 2.Bertambah / Berkurang "'""R::.:P:..:...•____....:c.N..:....c..I-"'-H"'--I"'--=L Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 5.175.000.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp. 228.144.369.252,55 Rp. 24.417.694.107,51 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 252.562.063.360,06
2. b.Dana Alokasi Umum I. Semula
  1. 2.Bertambah I Berkurang Rp. 360.871.981.000,00 Rp. NIH IL .Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 360.871.981.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah I Berkurang Rp. 62.878.670.000,00 Rp. NIH IL .Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 62.878.670.000,00 ( 4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
4. a.Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan
5. b.Dana Darurat
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah I Berkurang Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. NIHIL NIHIL Rp. NIHIL NIHIL Rp.
6. c.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 16.249.347.086,00
  2. 2.Bertambah I Berkurang Rp. 2.098.500.114,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi NIHIL NIHIL Dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 18.347.847.200,00
7. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 28.586.875.916,00 Rp. 25.294.258.359,00 Rp. 53.881.134.275,00
8. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 19.762.602.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 42.935.268.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 62.697.870.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertam bah Jumlah Belanja Langsung :,etelah perubahan Rp. 277.556.210.481,00 Rp. 7.951.855.015,00 Rp. 285.508.065.496,00 Rp. 500.407.505.345,68 Rp. 121.325.004.023,83 Rp. 621.732.509.369,5 I
(2)Belanja Tidak langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja Bunga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
3. c.Belanja subsidi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah I Berkurang Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
6. f.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 244.4 75.270.886,00 (2.272. 705.860,00) Rp. 242.202.565.026,00 NIHIL NIHIL Rp. NIHIL 600.000.000,00 NIHIL Rp. 600.000.000,00 4.945.168.000,00 (963.200.000,00) Rp. 3.981.968.000,00 970.000.000,00 15,000.000,00 Rp. NIHIL NIHIL Rp. 985.000.000,00 NIHIL
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
  1. 1.Semula Rp. 16.565.771.595,00
  2. 2.Bertambah / Berkurang Rp. N I H I L Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provirisi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 16.565. 771.595,00
8. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 11.000.000.000,00 Rp. 21.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
3. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jurnlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

Rp. 14.869.925.900,00 Rp. 1.896.294.720,00 Rp. 16.766.220.620,00 Rp. l 95.831.823.652,68 Rp. 2i.164.051.318,83 Rp. 216.995.874.971,51 Rp. 289.705.755.793,00 Rp. 98.264.657.985,00 Rp. 387.970.413.778,00 ( 1) Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Rp. 46.469.870.572, 13 Rp. 39.319. 138.458,32 Jurnlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 85.789.009.030,45
b.Pengeluaran Pernbiayaan Daerah
1. 1.Sernula
2. 2.Bertambah / Berkurang Rp. Rp. 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA tahun Anggaran Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp. 40.416.910.515,27
  2. 2.Bertambah Rp. 39.319.138.458,32 Jumlah SILP A tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 79.736.048.973,59
2. b.Pencairan Dana Cadangan I. Semula
  1. 2.Bertambah / Berkurang Rp. Rp. NIHIL NIHIL Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan cl. Penerimaan Pinjaman Daerah
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / Berkurang Rp. Rp. Rp. Rp. Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
4. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang I Berkurang Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan
5. f.Penerimaan Piutang Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. NIHIL NIHIL Rp. NIHIL NIHIL Rp. NIHIL NIHIL Rp. 6.052.960.056,86 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 6.052.960.056,86
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Rp. Rp. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah NIHIL NIHIL Rp.
  1. 1.Semula Rp. 5.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah / Berkurang . ~R=p'-.-"-'5.=0-=--00"--'.-=--00"-'0'-'-.0"-'0'----'0--'-',0'---"-0 NIHIL Jumlah Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / Berkurang Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. Rp.
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah NIHIL NIHIL Rp.
  1. 1.Semula Rp. N I H I L
  2. 2.Bertambah / Berkurang =R~P-=--·_____,_N..:......o...I=H"--'I"--'L"" Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp NIHIL NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I.
2.Lampiran II.
3.Lampiran III.
4.Larnpiran IV.
5.Lampiran V.
6.Lampiran VI.
7.Lampiran VII.
8.Lampiran VIII.
9.Lampiran IX.
10.Lampiran X.
11.Lam pi ran XI.
12.Lampiran XII.
13.Lam pi ran XIII. Ringkasan Perubahan RAPBD; Ringkasan RAPBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian RAPBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanj2. dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan· dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran fni: Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 101 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 12 September 2014 SEKRET ARIS DAERAH KABUP ATEN EMP AT LAW ANG, Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 11 eptember 2014 LEMBARAN DAE AH KABUPATEN EMPAT LA WANG TAHUN 2014 NOMOR LAMPIRAN I RINGKASAN APBD Kode Rekening 1 4 4.1 4 1 1 4 I 2 4 1 3 4 1 4 4.2 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4.3 4.3 3 4 3 4 4 3 5 5 5.1 5 1 I 5 I 3 5 1 4 5 1 5 5 I 7 5 1 8 5.2 5 2 1 5 2 2 523 6 6.1 6 1 1 6 1 6 6.2 6 2.2 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH Nomor : 16 Tahun 2014 Tanggal : 11 September 2014 PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Uraian Sebelum Setelah (Rp) % Perubahan Perubahan 2 3 4 5 6 PENDAPATAN DAERAH 736.493.845.254,55 831.451.565.835,06 94.957. 720.580,51 12,89 Pendapatan Asli Daerah 20.000.000.000,00 20.212.000.000,00 212.000.000,00 1,06 Hasll Pa1ak Daerah 8.321.970.000,00 8.321.970.000,00 0,00 0,00 Retnbus, Daerah 1.003 030.000,00 1.215.030 000,00 212 000.000,00 21, 13 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang d1pisahkan 5.500 000.000,00 5 500.000 000,00 0.00 0.00 La1n-la1n Pendapatan Asli Daerah yang sah 5.175.000.0~0.00 5.175.000.000,00 0,00 o.oo Dana Perimbangan 651.895.020.252,55 676.312.714.360,06 24.417.694.107,51 3,74 Dana bag, has,! paJak/bag, hasll bukan pa1ak 228.144.369.252,55 252.562.063.360,06 24.417 694 107.51 10.70 Dana alokas, umum 360.871.981 000,00 360.871.981 000,00 0.00 0.00 Dana alokas, khusus 62.878 670.000,00 62.878.670.000,00 0,00 0.00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 64.598.825.002,00 134.926.851.475,00 70.328.026.473,00 108,86 Dana bag, hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan 16 249.347 086.00 18.347.847.200,00 2 098 500 114,00 12.91 daerah lainnya Dana penyesua,an dan otonom, khusus 28.586.875.916,00 53.881.134.275,00 25.294.258.359,00 88,48 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah 19.762.602.000,00 62.697.870 000,00 42.935.268.000,00 217.25 lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 736.493.845.254,55 831.451.565.835,06 94.957 .720,580,51 12,89 BELANJA DAERAH 777 .963. 715.826,68 907 .240.57 4.865,51 129.276.859.038,83 16,61 Belanja Tidak Langsung 277.556.210.481,00 285.508.065.496,00 7.951.855.015,00 2,86 Belan1a pegawai 244.475.270.886,00 242.091.558.871,00 (2 383.712.015,00) 0.97 Belan1a subsidi 600.000.000,00 600.000 000.00 0,00 0,00 Belan1a h1bah 4.945.168 000.00 4 265 735 030,00 (679.432 970,00) 13.73 Belan1a bantuan sos,al 970.000.000,00 985.000 000,00 15.000.000.00 1,54 Belan1a bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ 16.565.771.595,00 16. 565. 771. 595, 00 0.00 0,00 kota dan pemerintahan desa Belanja tidak terduga 10.000 000.000,00 21.000.000 000,00 11.000 000 000,00 110,00 Belanja Langsung 500.407.505.345,68 621.732.509.369,51 121.325.004.023,83 24,24 Belan1a pegawai 14.b69.925.900,00 16.766.220.620,00 1.896.294.720,00 12.75 Belan1a barang dan jasa 195.831.823.652,68 216.995.874.971,51 21.164.051.318,83 10,80 Belanja Modal 289. 705.755.793,00 387 .970.413. 778,00 98.264.657.985,00 33,91 JUMLAH BELANJA DAERAH 777 .963.715.826,68 907.240.57 4.865,51 129.276.859.038,83 16,61 SURPLUS/(DEFISIT) (41.469.870.572, 13) (75.789.009.030,45) (34.319.138.458,32) 82,75 PEMBIAYAAN 41.469.870.572, 13 75.789.009.030,45 34.319.138.458,32 82,75 Penerimaan Pembiayaan Daerah 46.469.870.572, 13 85.789.009.030,45 39.319.138.458,32 84,61 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 40.416.910.515,27 79.736.048.973,59 39.319.138.458,32 97,28 Sebelumnya Penerimaan Piutang Daerah 6.052.960.056,86 6.052.960.056,86 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5.000.000.000,00 10.000.000.000,oo 5.000.000.000,00 100,00 Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 41.469.870.572, 13 75.789.009.030,45 34.319.138.458,32 82,75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00, Bupati lpat Lawang lt H. BUOi NTONI ALJUFRI Lampiran I Peraturan Daerah Halaman 1 dari 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…