DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai peresmian dan pengisian keanggotaan BPD, pemberhentian anggota BPD, persyaratan calon anggota BPD, hak dan kewajiban anggota BPD,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 2 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 3 . Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 6 . Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PERESMIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses Pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. {4) Penetapan mekanisme pengis1an keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 3

( 1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Pennusyawaratan Desa berakhir.
(2)Panitia peng1s1an menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa ya.i;ig dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa berakhir.
(3)Dalam hal mekanisme pengis1an keanggotaan Badan Pennusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal mekanisme pengis1an keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses Musyawarah Perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(5)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengis1an anggota Sadan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau Musyawarah Perwakilan.
(6)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Supati Kabupaten Empat Lawang paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Supati Empat Lawang.

Pasal 4

(1)Peresmian anggota Sadan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota Sadan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati Empat Lawang mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SPD

Pasal 5

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
1. a.meninggal d unia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan tanpa keterangan apapun;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
4. d.tidak melaksanakan kewajiban;
5. e.melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
6. f.melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
7. g.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (Ii.ma) tahun atau lebih;
8. h.tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. i.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, Pemekaran atau Penghapusan Desa;
10. j.bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. k.ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
(3)Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Empat Lawang atas dasar basil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 6

(1)BPD menyusun Peraturan tata tertib Badan Permusyaaratan Desa (BPD) .
(2)Peraturan Tata Tertib Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD).
(3)Peraturan Tata Tertib Sadan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
2. b.Fungsi, Togas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Badan Permusyaarata_n Desa (BPD);
3. c.Waktu Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD};
4. d.Pengaturan mengenai Pimpinan Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
5. e.Tata Cara Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
6. f.Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyaaratan Desa (BPD) dan anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD); dan
7. g.Pembuatan Berita Acara musyawarah Permusyaaratan Desa (BPD). Badan
(4)Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi : a . Pelaksanaan jam musyawarah;
1. b.Tempat musyawarah;
2. c.Jenis musyawarah; dan d . Daftar hadir anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD).
(5)Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Pimpinan Musyawarah apabila Pimpinan dan anggota hadir lengkap;
2. b.Penetapan Pimpinan Musyawarah, apabila ketua Badan Permusyaaratan Desa (BPD) berhalangan hadir; c . Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
3. d.Penetapan seca.ra fungsional Pimpinan Musyawa.rah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD) antar waktu.
(6)Pengaturan mengenai tata cara musyawaral1 Badan. Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
1. a.Tata ca.ra pembahasan rancangan Peraturan Desa;
2. b.Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c . Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; d . Tata cara pena.mpungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(7)Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi : a . Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
1. b.Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
2. c.Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
3. d.Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyaaratan Desa (BPD) kepada Bupati.
(8)Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
1. a.Penyusunan Notulen Rapat; b . Penyusunan Serita Acara;
2. c.Format Berita Acara;
3. d.Penandatanganan Berita Acara;
4. e.Penyampaian Berita Acara.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa rnemperoleh biaya operasional.
(3)Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan Iapangan.
(4)Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi :

a.Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; .
b.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c . melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 9

Badan Permusyaaratan Desa (BPD) berwenang :

a.Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
c.Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
d.Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
e.Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
f.Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
g.Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.Menyusun peraturan tata tertib badan permusyaaratan desa (bpd);
i.Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada bupati/wali kota melalui camat; J. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional badan pennusyaaratan desa (bpd) secara tertulis kepada kepala desa un tuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa;
k.Mengelola biaya operasional badan permusyaaratan desa (bpd);
1. 1.Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa; dan
m.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 10

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota Badan Perm.usyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(4)Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
1. a.Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.Berpendidikan paling rendah ta.mat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
5. e.Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. g.Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. h.Bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan.

Pasal 11

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang. Desa dengan
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapa..Tl masyarakat dan dipandu oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…