(1)BPD menyusun Peraturan tata tertib Badan Permusyaaratan Desa (BPD) .
(2)Peraturan Tata Tertib Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD).
(3)Peraturan Tata Tertib Sadan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
b.Fungsi, Togas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Badan Permusyaarata_n Desa (BPD);
c.Waktu Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD};
d.Pengaturan mengenai Pimpinan Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
e.Tata Cara Musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
f.Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyaaratan Desa (BPD) dan anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD); dan
g.Pembuatan Berita Acara musyawarah Permusyaaratan Desa (BPD).
Badan
(4)Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
a . Pelaksanaan jam musyawarah;
b.Tempat musyawarah;
c.Jenis musyawarah; dan d . Daftar hadir anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD).
(5)Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a.Pimpinan Musyawarah apabila Pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b.Penetapan Pimpinan Musyawarah, apabila ketua Badan Permusyaaratan Desa (BPD) berhalangan hadir;
c . Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
d.Penetapan seca.ra fungsional Pimpinan Musyawa.rah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyaaratan Desa (BPD) antar waktu.
(6)Pengaturan mengenai tata cara musyawaral1 Badan.
Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
a.Tata ca.ra pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b.Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c . Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; d . Tata cara pena.mpungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(7)Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
a . Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b.Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyaaratan Desa (BPD);
c.Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
d.Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyaaratan Desa (BPD) kepada Bupati.
(8)Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyaaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
a.Penyusunan Notulen Rapat;
b . Penyusunan Serita Acara;
c.Format Berita Acara;
d.Penandatanganan Berita Acara;
e.Penyampaian Berita Acara.