(1)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, .yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 8 r
(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
d.Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
,I
h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan
1.Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
BABIV PEMBERHENTIANPERANGKATDESA Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 9
(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena :
a.Meninggal dunia;
b.Permintaan sendiri; dan
c.Diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c karena:
a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.Dinyatakan sebagai keputusan pengadilan kekuatan hukum tetap;
c.Berhalangan tetap;
d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat terpidana berdasarkan yang telah mempunyai Desa; dan
e.Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa,
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
(6)Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
I r Bagian Kedua Pemberhentian Sementara PasallO
(1)Perangkat Desa diberhentikan semen tara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a.Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
b.Ditetapkan sebagai terdakwa;
c.Tertangkap tangan dan ditahan;
d.Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
BABV KEKOSONGANJABATANPERANGKATDESA Pasal 11
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dati unsur yang sama.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta~kan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BABVI UNSURSTAFPERANGKATDESA Pasal 12
(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
BAB VII PAKAIANDINASDANATRIBUTPERANGKATDESA Pasal 13 Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -, BAB VIII PENINGKATANKAPASITASAPARATURDESA Pasal 14
(1)Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menenma jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Peran~at Desa;
(2).Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
BABIX KESEJAHTERAANPERANGKATDESA Pasal 15 (I) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dibebankan padr. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaterr/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BABX KETENTUANPERALIHAN Pasal 16 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.