DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Bupati Empat Lawang, dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan www.jdih.empatlawangkab.go.id Perda Kabupaten tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati

Menetapkan

menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); www.jdih.empatlawangkab.go.id
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.jdih.empatlawangkab.go.id Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 310);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedomoan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 825). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan Daerah Rp. 951.766.581.657,00
(2)Belanja Daerah Rp. 951.766.581.657,00 Surplus/(Depfisit) Rp. N I H I L
(3)Pembiayaan Daerah
1. a.Penerimaan Rp. N I H I L
2. b.Pengeluaran Rp. N I H I L Pembiayaan Netto Rp. N I H I L Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. N I H I L

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 42.061.237.157,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 732.908.664.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 176.796.680.500,00
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Sejumlah Rp. 12.402.091.630,00
2. b.Retribusi Daerah Sejumlah Rp. 770.000.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipishkan Sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 22.889.145.527,00 www.jdih.empatlawangkab.go.id
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Sejumlah Rp. 114.959.231.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Sejumlah Rp. 424.811.343.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Sejumlah Rp. 193.138.090.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah Sejumlah Rp. 37.907.447.800,00
2. b.Dana Darurat Sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Sejumlah Rp. 26.665.313.700,00
4. d.Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 112.223.919.000,00
5. e.Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 478.466.687.787,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 473.299.893.870,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 260.973.796.294,00
2. b.Belanja Bunga Sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Belanja Subsidi Sejumlah Rp. 300.000.000,00
4. d.Belanja Hibah Sejumlah Rp. 55.105.227.950,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. N I H I L
6. f.Belanja Bagi Hasil Sejumlah Rp. 1.142.209.163,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 150.945.454.380,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 www.jdih.empatlawangkab.go.id
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 20.588.569.900,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 221.526.467.513,04
3. c.Belanja Modal Sejumlah Rp. 231.184.856.456,96

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Sejumlah Rp. N I H I L
2. b.Pengeluaran Sejumlah Rp. N I H I L
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. N I H I L
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. N I H I L
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. N I H I L
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. N I H I L
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. N I H I L
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. N I H I L
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. N I H I L
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. N I H I L www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 22 Januari 2018 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd. H. SYAHRIL HANAFIAH Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 22 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd. EDISON JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN :(1/EL/2018). www.jdih.empatlawangkab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…