DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perencanaan dan pelaksanaan, focal point PUG, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, kerja sama, partisipasi masyarakat, pembinaan dan penghargaan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender disemua bidang kehidupan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677); SALINAN [ l
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai PD Kabupaten dibawah Kecamatan.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pengarusutamaan Gender di Kabupaten yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
12.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki.
17.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
18.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
19.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
20.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai PD di Kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berasaskan pada:

a.penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
b.kemanusiaan;
c.keadilan dan Kesetaraan Gender;
d.non diskriminasi;
e.pemberdayaan;dan
f.partisipasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berprespektif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan ARG;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian PD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.Focal Point PUG;
c.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
d.kerjasama;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan dan penghargaan;dan
g.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJMD;
2. b.RENSTRA PD;dan
3. c.Rencana Kerja PD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran PD dilakukan oleh setiap PD terkait.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan RENSTRA PD, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 8

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

Pasal 9

(1)Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RENSTRA PD, Rencana Kerja dan anggaran PD yang Responsif Gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana kerja dan anggaran PD yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…