Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah m1, terdiri dari :
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran N
e.Lampiran V
f.Lampiran VI Laporan realisasi anggaran (LRA) Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan arus kas (LAK)
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII Lampiran IX 1.
Lampiran X J.
k.Lampiran XI
1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII n . Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI q . Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX.1
u.Lampiran XX.2 Catatan Atas Laporan Keuangan Daftar rekapitulasi piutang daerah Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Daftar rekapitulasi aset tetap Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Daftar rekapitulasi aset lainnya Daftar dana cadangan daerah Daftar kewajiban jangka pendek Daftar kewajiban jangka panjang Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Ikhtisar laporan keuangan laba/rugi) Badan Usaha Daerah/ Perusahaan Daerah (laporan Milik