DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, permodalan, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal, laba dan/atau hasil usaha, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGURING BETUNG KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang yang harus dipenuhi oleh pemilik.
5.Modal Disetor adalah modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Seguring Betung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Seguring Betung untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Kabupaten.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha Perumda Tirta Seguring Betung;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PERMODALAN

Pasal 3

(1)Jumlah aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 yang diperoleh dari pelimpahan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 10.849.617.422 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terdiri dari:
1. a.aset lancar sebesar Rp. 1.146.300.451 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah sampai dengan tahun 2020;
2. b.aset tidak lancar sebesar Rp.9.703.316.971 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sampai dengan tahun 2020.
(2)Modal Disetor Pemerintah Kabupaten kepada Perumda Tirta Seguring Betung dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, adalah sebesar NIHIL;
(3)Jumlah modal dasar, modal disetor dan jumlah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 10.849.617.422 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 4

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah yang akan ditambahkan Pemerintah Kabupaten kepada Perumda Tirta Seguring Betung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
(3)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Seguring Betung tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan terpenuhinya modal yang ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
1. a.hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Kabupaten terpenuhi;
2. b.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
3. c.pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Seguring Betung berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; dan
4. d.mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang.
(2)Laporan Keuangan Tahunan Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit oleh Jasa Akuntan Publik Independen yang ditunjuk.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Perumda Tirta Seguring Betung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perumda Tirta Seguring Betung mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Kepala unit kerja yang membidangi perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, dilampiri dengan rencana bisnis perusahaan.
(5)Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah melakukan pencairan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Perumda Tirta Seguring Betung melaporkan penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Seguring Betung berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
(3)Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LABA DAN/ATAU HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba dan/atau hasil usaha penyertaan modal pada Perumda Tirta Seguring Betung yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 8 September 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd. H. JONCIK MUHAMMAD Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal September 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG ttd. H. INDERA SUPAWI BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN: (10-91/2021)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…