(1)Pemanfaatan dana kapitasi program JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas Se Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 60% (Enam Puluh Persen)
(2)Pemanfaatan dana kapitasi program JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas se Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 40% (Empat Puluh Persen), dengan pengaturan pemanfaatannya sebagai berikut:
a.Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
b.Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
1) Pelayanan kesehatan dalam gedung meliputi: pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di FKTP milik Pemerintah Daerah. 2) Pelayanan kesehatan luar gedung meliputi: pelayanan diluar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. 3) Operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas (Ambulance) meliputi: Operasional dan pemeliharaan (Ambulance) dalam pelayanan kesehatan. 4) Bahan cetak atau alat tulis kantor. 5) Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi meliputi kegiatan administrasi, koordinasi program dan (JKN) seperti transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, perangko, hardware, dan software, sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, listrik, LCD, dan lain-lain. 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan meliputi upaya peningkatan kemampuan/ peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah daerah. 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana pada FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN yakni belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/ wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain. 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan, nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain. 9) Pembiayaan tenaga non medis untuk kegiatan kantor (misal: satpam, cleaning service, laundry, dll).
(3)Untuk pengadaan obat-obatan melalui dana operasional kapitasi JKN di Puskesmas dibuktikan dengan surat persetujuan dari Instalasi Farmasi.
(4)Kegiatan peningkatan kapasitas SDM adalah kegiatan yang merupakan upaya peningkatan kompetensi pegawai di Puskesmas sebagaimana hasil analisis pemetaan pengembangan kompetensi pegawai di Puskesmas.
(5)Pemanfaatan dana untuk peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut:
a.Kepala Puskesmas maksimal 3 kali
b.KTU maksimal 2 kali
c.Dokter minimal 1 kali
d.Bidan minimal 1 kali
e.Perawat minimal 1 kali
f.Pengelola program minimal 1 kali
(6)Jika jumlah anggaran dana 40% kapitasi untuk peningkatan kapasitas SDM tidak mencukupi, maka pemanfaatan dana tersebut mempertimbangkan kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan Puskesmas.
(7)Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan berpedoman pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan minimal dua variabel yaitu jenis ketenagaan dan atau jabatan dan kehadiran Kepala Puskesmas/ FKTP dapat mepertimbangkan untuk menambah variabel diatas dengan ketentuan :
a.Indikator variabel terdiri dari jenis tenaga, masa kerja, tugas administratif, tanggung jawab program, kehadiran sebagaimana ketentuan PMK Nomor 21 Tahun 2019.
b.Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga PTT, Tenaga Dokter Interensip satu grup dihitung sebagai satu dokter, Tenaga Nusantara Sehat, Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Abdi yang ada SPT dari Dinas Kesehatan.
c.Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) , dinilai sebagai berikut :
1.Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2.Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
3.Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
4.Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
d.Tenaga yang merangkap tugas administrative sebagai Kepala Puskesmas, KTU dan Bendahara Kapitasi, diberi nilai sebagai berikut:
1.Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
2.Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
3.Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
e.Setiap tenaga sebagaimana dimaksud yang memiliki masa kerja:
1.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
2.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
3.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
4.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
5.Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan 25 (dua puluh lima).
f.Untuk variabel tanggung jawab terdiri dari:
1.Untuk tenaga yang bertanggungjawab pada upaya kesehatan perseorangan (UKP) masing-masing diberikan tambahan skor 10 untuk setiap program;
2.Untuk penanggungjawab pelayanan selain UKP diberikan skor maksimal 30;
g.Variabel kehadiran
1.Jika terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya selama 7 kali, dikurangi 1 (satu) poin.
2.Ketidakhadiran karena Tugas luar, Dinas Luar tetap diberikan skor sebagaimana ayat (1).
3.Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan surat sakit tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
h.Formula Perhitungan Pembagian Jaspel Dana Kapitasi di FKTP Pemda Keterangan :
Presentase Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
i.Indikator lainnya yang dimasukkan adalah indikator variabel pengurangan yakni kompetensi wajib dan status pegawai tenaga kontrak dan tenaga abdi.
j.Indikator pengurangan status pegawai tidak berlaku bagi tenaga kontrak tenaga dokter, apoteker, dan analisis.
k.Adapun skor pengurangan untuk status Pegawai sebagaimana huruf (g) terdiri dari : tenaga kontrak dikurangi skor 10 (sepuluh), tenaga abdi dikurangi skor 20 (dua puluh).
l.Pengurangan kompetensi adalah jika tidak memiliki STR maka dikurangi skor 30, tidak memiliki SIK/SIP dikurangi skor 20.
m.Mengutamakan azas keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan prestasi kerja.
BAB VI PEMBAYARAN KLAIM DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI