DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat maksud dan tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, ruang lingkup pelayanan kesehatan, pendanaan, pemanfaatan dana kapitasi, pembayaran klaim dan pemanfaatan dana non kapitasi, pengelolaan pendapatan penganggaran dan pertanggungjawaban FKTP, dan indikator keberhasilan pencatatan dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperjelas mekanisme Penyelengaraan Pelayanan Kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 1392);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan dan dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama milik Pemerintah);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Care Base Group (INA-CBG) dalam pelaksanan Jaminan Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);
18.Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 52). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Empat Lawang,
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta Badan Eksekutif Daerah kabupaten Emapat Lawang,
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang,
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang,
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang,
6.Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut Jkn adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperloleh manfaat kesehatan agar perlingdungan dalma memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah,
7.Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program jaminan kesehatan,
8.Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jainan kesehatan,
9.Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelyanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif , kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat,
10.Kapitasi adalah sebuah metode pembayan untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan,
11.Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas Kesehatan tingkat pertama berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,
12.Tarif Non kapitasi adalah besaran pembayaran Klaim oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas Kesehatan tingkat pertma berdasarkan kepada fasilitas tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan,
13.Jasa Pelayanan adalah jasa pelaksanaan upaya kesehatan komprehensif yang meliputi preventif, promotif, dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
14.Jasa sarana adalah biaya yang digunakan untuk menunjang kelancaran upaya kesehatan komprehensif,
15.FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah untuk menjamin Pelayanan Kesehatan pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah untuk:

1.Memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
2.Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya;
3.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien;
4.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
5.Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama non spesialistik (primer) yang meliputi rawat jalan dan rawat inap:

1.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi:

a.Observasi
b.Diagnosis
c.Pengobatan dan atau
d.Pelayanan tindakan medis lainnya
1. 2.Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang meliputi:
a.Observasi
b.Diagnosis
c.Pengobatan dan atau
d.Pelayanan tindakan medis lainnya
1. 3.Peserta dan/ atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;
2. 4.Dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan bagi peserta JKN diharapkan Puskesmas dan jaringannya melakukan kegiatan di Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas keliling secara bertahap dan berkesinambungan;
3. 5.Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal meliputi;
a.Pemeriksaan ANC (Antenatal Care);
b.Persalinan pervaginam normal;
c.Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar;
d.Pelayanan gawat darurat persalinan;
e.Pemeriksaan PNC (Post Natal Care), neonates;
f.Pelayanan tindakan Paska Persalinan;
g.Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
h.Pelayanan keluarga berencana pemasangan; - IUD (Intra Uterine Device)/ Implant; - Suntik
i.Penanganan komplikasi keluarga berencana paska persalinan, praktik, tenaga kesehatan yang berkompoten yang melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS;
1. 6.Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang meliputi: - Rawat Jalan Tingkat Lanjutan - Rawat Inap Tingkat Lanjutan - Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus;
2. 7.Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas;
3. 8.Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis sehingga Puskesmas dan jaringannya harus dapat melakukan kendali dalam hal rujukan;

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

(1)Ketentuan Pendanaan
1. a.Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Empat Lawang ke Rekening Kas Bendahara JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2. b.Dana Non Kapitasi Program JKN untuk Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan pertolongan persalinan dilakukan dengan sistem klaim dari Puskesmas dan jaringannya ke BPJS Kesehatan Empat Lawang selanjutnya BPJS menyalurkan dana tersebut ke rekening Kas Bendahara JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan daftar klaim masing-masing Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
3. c.Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
(2)Pendanaan
1. a.Sumber Dana Dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada pelayanan kesehatan dasar, rawat inap dan klaim persalinan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari BPJS Kesehatan Empat Lawang;
2. b.Alokasi Dana Dana kapitasi dan non kapitasi JKN yang dialokasikan untuk setiap Puskesmas dengan memperhitungkan jumlah peserta PBI yang berasal dari kepesertaan Jamkesmas, Jamkesta dan Jamkesdam, Askes Sosial, Asabri dan Jamsostek.
(3)Besaran Tarif Pelayanan Besaran Tarif Kapitasi Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (Puskesmas dan jaringannya) berdasarkan hasil kredensialing yang dilakukan oleh BPJS dan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan tarif rawat inap dan persalinan mengacu pada Permenkes Nomor 52 Tahun 2016, sebagaiman terlampir dalam peraturan ini.
(4)Mekanisme Pembayaran Untuk pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehtan tingkat pertama dibayar dengan sistem “Kapitasi” dan untuk pelayanan Rawat Inap, rujukan, dan pertolongan persalinan dibayar dengan sistem “Klaim”
1. a.Dana kapitasi dibayar oleh BPJS Kesehatan tiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN dan tarif masing-masing Puskesmas melalui rekening bendahara JKN FKTP.
2. b.Dana non kapitasi (klaim rawat inap dan klaim persalinan) dibayar oleh BPJS kesehatan setiap bulan berdasarkan daftar klaim yang telah dilayani oleh masing- masing FKTP/ Puskesmas, BPJS menyalurkan dana klaim tersebut melalui rekening bendahara non kapitasi masing- masing FKTP untuk selanjutnya dibayarkan berdasarkan kalim yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

(1)Pemanfaatan dana kapitasi program JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas Se Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 60% (Enam Puluh Persen)
(2)Pemanfaatan dana kapitasi program JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas se Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 40% (Empat Puluh Persen), dengan pengaturan pemanfaatannya sebagai berikut:
1. a.Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
2. b.Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan kesehatan dalam gedung meliputi: pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di FKTP milik Pemerintah Daerah. 2) Pelayanan kesehatan luar gedung meliputi: pelayanan diluar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. 3) Operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas (Ambulance) meliputi: Operasional dan pemeliharaan (Ambulance) dalam pelayanan kesehatan. 4) Bahan cetak atau alat tulis kantor. 5) Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi meliputi kegiatan administrasi, koordinasi program dan (JKN) seperti transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, perangko, hardware, dan software, sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, listrik, LCD, dan lain-lain. 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan meliputi upaya peningkatan kemampuan/ peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah daerah. 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana pada FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN yakni belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/ wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain. 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan, nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain. 9) Pembiayaan tenaga non medis untuk kegiatan kantor (misal: satpam, cleaning service, laundry, dll).
(3)Untuk pengadaan obat-obatan melalui dana operasional kapitasi JKN di Puskesmas dibuktikan dengan surat persetujuan dari Instalasi Farmasi.
(4)Kegiatan peningkatan kapasitas SDM adalah kegiatan yang merupakan upaya peningkatan kompetensi pegawai di Puskesmas sebagaimana hasil analisis pemetaan pengembangan kompetensi pegawai di Puskesmas.
(5)Pemanfaatan dana untuk peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala Puskesmas maksimal 3 kali
2. b.KTU maksimal 2 kali
3. c.Dokter minimal 1 kali
4. d.Bidan minimal 1 kali
5. e.Perawat minimal 1 kali
6. f.Pengelola program minimal 1 kali
(6)Jika jumlah anggaran dana 40% kapitasi untuk peningkatan kapasitas SDM tidak mencukupi, maka pemanfaatan dana tersebut mempertimbangkan kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan Puskesmas.
(7)Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan berpedoman pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan minimal dua variabel yaitu jenis ketenagaan dan atau jabatan dan kehadiran Kepala Puskesmas/ FKTP dapat mepertimbangkan untuk menambah variabel diatas dengan ketentuan :
1. a.Indikator variabel terdiri dari jenis tenaga, masa kerja, tugas administratif, tanggung jawab program, kehadiran sebagaimana ketentuan PMK Nomor 21 Tahun 2019.
2. b.Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga PTT, Tenaga Dokter Interensip satu grup dihitung sebagai satu dokter, Tenaga Nusantara Sehat, Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Abdi yang ada SPT dari Dinas Kesehatan.
3. c.Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) , dinilai sebagai berikut :
  1. 1.Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  2. 2.Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  3. 3.Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  4. 4.Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
4. d.Tenaga yang merangkap tugas administrative sebagai Kepala Puskesmas, KTU dan Bendahara Kapitasi, diberi nilai sebagai berikut:
  1. 1.Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
  2. 2.Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  3. 3.Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
5. e.Setiap tenaga sebagaimana dimaksud yang memiliki masa kerja:
  1. 1.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  2. 2.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  3. 3.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  4. 4.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  5. 5.Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan 25 (dua puluh lima).
6. f.Untuk variabel tanggung jawab terdiri dari:
  1. 1.Untuk tenaga yang bertanggungjawab pada upaya kesehatan perseorangan (UKP) masing-masing diberikan tambahan skor 10 untuk setiap program;
  2. 2.Untuk penanggungjawab pelayanan selain UKP diberikan skor maksimal 30;
7. g.Variabel kehadiran
  1. 1.Jika terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya selama 7 kali, dikurangi 1 (satu) poin.
  2. 2.Ketidakhadiran karena Tugas luar, Dinas Luar tetap diberikan skor sebagaimana ayat (1).
  3. 3.Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan surat sakit tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
8. h.Formula Perhitungan Pembagian Jaspel Dana Kapitasi di FKTP Pemda Keterangan : Presentase Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
9. i.Indikator lainnya yang dimasukkan adalah indikator variabel pengurangan yakni kompetensi wajib dan status pegawai tenaga kontrak dan tenaga abdi.
10. j.Indikator pengurangan status pegawai tidak berlaku bagi tenaga kontrak tenaga dokter, apoteker, dan analisis.
11. k.Adapun skor pengurangan untuk status Pegawai sebagaimana huruf (g) terdiri dari : tenaga kontrak dikurangi skor 10 (sepuluh), tenaga abdi dikurangi skor 20 (dua puluh).
12. l.Pengurangan kompetensi adalah jika tidak memiliki STR maka dikurangi skor 30, tidak memiliki SIK/SIP dikurangi skor 20.
13. m.Mengutamakan azas keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan prestasi kerja.

BAB VI

PEMBAYARAN KLAIM DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 7

(1)Pembayaran Klaim Non Kapitasi
1. a.Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di FKTP Milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. b.Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Presentasi Kehadira n X Jenis Ketenagaan + Masa Kerja + Rangkap Tugas Administrasi + Rangkap Tugas Administrasi X Jumlah Dana Jasa Pelayanan Total Jumlah Seluruh Point Daerah Kabupaten Empat Lawang, meliputi: 1) Pelayanan rujukan ambulance; 2) Rawat inap tingkat pertama; 3) Pelayanan kebidanan, neonatal dan MOP keluarga berencana; dan 4) Pelayanan skrining kesehatan.
(2)Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk:
1. a.Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dan
2. b.Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

BAB VII

PENGELOLAAN PENDAPATAN PEANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Pendapatan FKTP dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan Klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
(2)Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat
(1)didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap Klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
(3)Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui Rekening Non Kapitasi pada FKTP dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

(1)Penganggaran pendapatan puskesmas yang berasal dari dana non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
(2)Pendapatan dan Belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan APBD pada Dinas Kesehatan.

Pasal 10

(1)Apabila terjadi kerugian keuangan negara/ daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari, kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN.
(2)Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…