DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, perubahan bentuk dan nama, lambang dan kedudukan, kegiatan usaha dan pelayanan, permodalan, organisasi dan tata kerja, cabang pelayanan, pegawai, tata kelola, kepailitan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang, dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGURING BETUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD, adalah RPJMD Kabupaten.
7.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Seguring Betung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
11.Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Seguring Betung.
12.Direktur adalah pemimpin tertinggi Perumda Tirta Seguring Betung yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Tirta Seguring Betung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Seguring Betung serta mewakili Perumda Tirta Seguring Betung baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
13.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Seguring Betung.
14.Pegawai adalah pegawai Perumda Tirta Seguring Betung.
15.Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
16.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17.Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda Tirta Seguring Betung.
18.Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Tirta Seguring Betung yang harus dipenuhi oleh pemilik
19.Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Tirta Seguring Betung yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Tirta Seguring Betung, yang baru dapat diberikan bila Perumda Tirta Seguring Betung memperoleh laba bersih.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumda Tirta Seguring Betung berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirta Seguring Betung adalah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Tirta Seguring Betung antara lain:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG); dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung.

BAB III

LAMBANG DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Perumda Tirta Seguring Betung menggunakan Lambang yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan KPM.

Pasal 7

(1)Perumda Tirta Seguring Betung berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirta Seguring Betung dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN PELAYANAN

Pasal 8

(1)Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Tirta Seguring Betung antara lain meliputi:
1. a.pelayanan air minum;
2. b.pelayanan pengiriman air tangki;
3. c.pelayanan hidran umum;
4. d.pelayanan hidran kebakaran;
5. e.usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK); dan
6. f.usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Tirta Seguring Betung.
(3)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f harus mendapat persetujuan KPM.
(4)Wilayah Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di seluruh wilayah Kabupaten.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Sumber Modal Perumda Tirta Seguring Betung terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Tirta Seguring Betung yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 10

(1)Besaran Modal Dasar Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar Rp. 9.830.181.973,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(2)Modal disetor kepada Perumda Tirta Seguring Betung Kabupatem Empat Lawang sampai dengan Tahun 2019, adalah sebesar Rp. 6.547.784.700,00 (Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
(3)Guna kelangsungan usaha Perumda Tirta Seguring Betung akan dilakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk uang dan/atau aset melalui Prosedur Penyertaan Modal Daerah.
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…