DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan air limbah domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Diatur mengenai ketentuan umum, sistem pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan SPALD, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan, perizinan, kelembagaan, insentif-disinsentif, retribusi, larangan, mekanisme pengaduan masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b.bahwa air limbah yang dibuang pada media lingkungan Kabupaten Empat Lawang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan ,, pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindungnya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); 16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); 17 .Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 20.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 9); 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 12); 22.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan Menetapkan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7.Air limbah kakus (black water) adalah air limbah domestik yang berasal dari kakus.
8.Air limbah non kakus (grey water) adalah air limbah domestik yang berasal dari non kakus.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. 11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. 12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. 13.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. 14.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu. 15.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan non fisik. 16.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17.Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 18.Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 19.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. 20.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama. 21.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ atau individu, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 22.Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah, swasta dan kelompok masyarakat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten. 23.Insentif merupakan penghargaan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan perwujudan kegiatan pengelolaan air limbah domestik. 24.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

1.tanggung jawab;
2.keterpaduan;
3.keberlanju tan;
4.keadilan;
5.kehati-hatian;
6.partisipatif;
7.manfaat;
8.kelestarian lingkungan;
9.perlindungan sumber daya air;
10.keselamatan; dan
11.pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas rur tanah, dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d.mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu;
e.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
f.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air. Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.sistem pengelolaan air limbah domestik;
c.penyelenggaraan SPALD;
d.tugas dan wewenang pemerintah daerah;
e.hak dan kewajiban;
f.peran serta masyarakat;
g.kerjasama dan kemitraan;
h.pembiayaan;
i.penz1nan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.kelembagaan;
1. 1.insentif, disinsentif;
m.retribusi;
n.larangan;
o.mekanisme pengaduan;
p.sanksi administrasi;
q.ketentuan penyidikan;
r.keten tuan pidana; dan
s.ketentuan penutup.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik;
(2)Aspek fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek Fasilitas SPALD Teknik Operasionalnya;
(3)Aspek fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

SPALD terdiri atas:

a.SPALD-S; dan
b.SPALD-T.

Pasal 8

(1)Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sub-sistem Pengolahan Setempat;
2. b.Sub-sistem Pengangkutan; dan
3. c.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

(1)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Kapasitas pengolahan Sub-sistem Pengolahan Setempat terdiri atas:
1. a.skala individual diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal; dan
2. b.skala komunal diperuntukan:
  1. 1.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan; dan/ atau
  2. 2.Mandi cuci kakus berupa permanen dan/atau non permanen (mobile toilet).
(3)Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis. Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub- sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945