DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan disertai Lampiran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Bupati Empat Lawang, dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati

Menetapkan

menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda Kabupaten.

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017. www.jdih.empatlawangkab.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 www.jdih.empatlawangkab.go.id Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran www.jdih.empatlawangkab.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, www.jdih.empatlawangkab.go.id tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. 27.Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. 29.Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHK KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat lawang
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
5.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); www.jdih.empatlawangkab.go.id
c.Laporan Operasioanal (LO);
d.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas (LAK); dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan ......................................... Rp. 904.327.377.340,57
b.Belanja ......................................... Rp. 891.225.883.552,21 Surplus / Defisit ......................................... Rp. 13.101.493.788,38
c.Pembiayaan ......................................... Rp. • Penerimaan Rp. 27.305.682.563,31 • Pengeluaran Rp. 24.511.001.046,00 Pembiayaan Netto Rp. 2.794.681.517,31

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumla Rp. 59.364.600.760,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 963.691.978.100,99
2. b.Realisasi Rp. 904.327.377.340,57 Selisih lebih / (kurang) Rp. 59.364.600.760,42
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 75.260.776.066,09 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 966.486.659.618,30
2. b.Realisasi Rp. 891.225.883.552,21 Selisih lebih / (kurang) Rp. 75.260.776.066,09
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.15.896.175.305,67 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Defisit setelah Perubahan Rp. (2.794.681.517,31)
2. b.Realisasi Surplus Rp. 13.101.493.788,38 Selisih lebih / (kurang) Rp. 15.896.175.305,67
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 27.305.682.563,31
2. b.Realisasi Rp. 27.305.682.563,31 Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00 www.jdih.empatlawangkab.go.id
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 24.511.001.046,00
2. b.Realisasi Rp. 24.511.001.046,00 Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 2.794.681.517,31
2. b.Realisasi Rp. 2.794.681.517,31 Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 1.891.129.747.265,26
b.Jumlah Kewajiban Rp. 778.039.520,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.890.351.707.745,26

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017 Rp. 11.648.397.778,50
b.Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 216.082.024.657,47
c.Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Rp. (202.980.530.869,11)
d.Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp. (8.797.461.616,19)
e.Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp. 110.900.702,00
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp. 16.063.330.662,67

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 9

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 29 Agustus 2018 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd. H. SYAHRIL HANAFIAH Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 29 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd. EDISON JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN: (4-91/EL/2018) www.jdih.empatlawangkab.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…