DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Fungsi dan Kelasifikasi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penatausahaan; Pembinaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan Bangunan Gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal;
b.bahwa budaya daerah di Kabupaten Empat Lawang berupa Arsitektur, Banguan Gedung Beromamen Jati diri Budaya merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia dan merupakan asset nasional yang keberadaannya perlu dipelihara, dibina, dimanfaatkan, dan dimajukan, sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan akar budaya bangsa; c . bahwa budaya Daerah Kabupaten Empat Lawang ~omor 4 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
3.Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan Menetapkan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 2 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya.
7.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ a tau mempunyai risiko bahaya tinggi.
8.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
9.Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau perolehan lainnya yang sah.
10.Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11.Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
12.Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
13.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
14.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
15.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
16.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
18.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
19.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
20.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
21.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
22.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar a tau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
23.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
24.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
25.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan, Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
26.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
27.Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang· diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
28.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
29.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
30.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi diberi tugas oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
31.Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung untuk mengelola pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik.
32.Prasarana dan Sarana Bangunan adalah bangunan atau struktur fasilitas kelengkapan di dalam dan/ atau di luar Bangunan Gedung, yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
33.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi dan kontribusi budaya ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
34.Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata ruang waktu dari lingkungan hidup manusia.
35.Arsitektur Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Empat Lawang adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat di Kabupaten Empat Lawang, didasarkan atas nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Kabupaten Empat Lawang dan/ atau unsur lain dari budaya Kabupaten Empat Lawang.
36.Ornamen adalah seni menghias yang mengandung unsur dekoratif yang merupakan bagian pelengkap dari bangunan gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri budaya di Kabupaten Empat Lawang dari sebuah bangunan gedung.
37.Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam penciptaan/perwujudan suatu karya seni ornamen.
38.Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal dari suatu bangsa/ suku/ etnik.
39.Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah secara dinamis.

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk menjadi pedoman persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan.
(2)Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk:
1. a.menjamin Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, dan andal;
2. b.menJamm keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya;
3. c.terwujudnya Bangunan Gedung yang produktif, layak huni, serta selaras dan serasi dengan lingkungannya;
4. d.memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di Kabupaten Empat Lawang, khususnya arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Empat Lawang yang terwujud pada bangunan gedung;
5. e.mendorong serta memberdayakan nilai-nilai Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Empat Lawang yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan budaya Kabupaten Empat Lawang; dan
6. f.kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
(3)Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Empat Lawang diselenggarakan berlandaskan pada asas:
1. a.jati diri;
2. b.pelestarian;
3. c.kelokalan; dan
4. d.ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

( 1) Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk:

a.menjamin Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang terbib, fungsional, dan andal;
b.menJamm keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan Masyarakat di sekitarnya;
c.terwujudnya Bangunan Gedung yang produktif, layak huni, serta selaras dan serasi dengan lingkungannya;
d.memajukan dan memanfaatkan nilai budaya Masyarakat di Kabupaten, khususnya Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten yang terwujud pada Bangunan Gedung;
e.mendorong serta memberdayakan nilai-nilai Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan budaya Kabu paten; dan
f.kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(2)Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten diselenggarakan berlandaskan pada asas:
1. a.jati diri;
2. b.pelestarian;
3. c.kelokalan; dan
4. d.ketertiban dan keteraturan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan klasifikasi;
b.Standar Teknis;
c.penyelenggaraan;
d.SIMBG;
e.prasarana dan sarana;
f.peran serta masyarakat;
g.pemanfaatan unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Empat Lawang; dan
h.pembinaan.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:

a.fungsi Bangunan Gedung; dan
b.klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 6

(1)Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.fungsi hunian; b.fungsikeagamaan;
2. c.fungsi usaha;
3. d.fungsi sosial dan budaya; dan
4. e.fungsi khusus.
(3)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran. - - 12 -
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
(5)Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(6)Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung. Paargraf 2 Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 7

(1)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.
(2)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan usaha.
(4)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
(5)Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat kegiatan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan Bangunan Gedung yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 9

(1)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
(2)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

Pasal 10

(1)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan di lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
(2)Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum disusun dan/ atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2015