DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan zakat, Baznas Kabupaten, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan pelaksana Baznas Kabupaten, LAZ Kabupaten, Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, zakat profesi, infak dan sedekah, pelaporan, pembiayaan dan hak amil, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan zakat secara melembaga sesuai dengan syariat islam perlu ditingkatkan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan zakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi lzin Pembentukan Lembaga Amil Zakat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5.Kantor Kementrian Agama adalah kantor Kementrian Agama Kabupaten Empat Lawang.
6.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslin atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
9.Infak adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk ke maslahatan umum.
10.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk ke kemaslahatan atau umum.
11.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Empat Lawang.
15.Lembaga Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disebut LAZ Kabupaten adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten.
16.Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat islam.
18.Haul adalah kurun waktu satu tahun Hijriah mengendapnya suatu harta tertentu sesuai dengan syariat islam.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan
d.keadilan
e.kepastian hukum
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam berupa makanan pokok pada setiap bulan Ramadhan sesuai dengan syariat islam.
(5)Perhitungan zakat mal menurut nisab dan halnya atau waktunya ditetapkan berdasarkan syariat islam.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pengelolaan zakat di Kabupaten dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

(1)Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
(2)BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pihak Perbankan dalam pengumpulan zakat harta.
(3)Pengumpulan dan penyaluran zakat Fitrah dapat dilakukan oleh UPZ.

Pasal 7

(1)Setiap orang muslim atau badan usaha yang hartanya telah memenuhi ketentuan syariat islam dan telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat.
(2)Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya berdasarkan syariat islam.
(3)Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
(4)Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikurangkan dari penghasilan terkena pajak.
(5)BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten wajib memberikan bukti setoran kepada setiap Muzaki.
(6)Bukti setoran sebagimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 8

(1)Hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat islam.
(2)Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 9

(1)Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat islam.
(2)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3)Persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…