DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, kedudukan anak, perlindungan anak, perwalian, pengangkatan anak, kewajiban dan tanggung jawab, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
c.bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
d.bahwa wilayah Kabupaten Empat Lawang masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, ketelantaran, dan pelecehan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
4.Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5.Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
9.Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
10.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pagan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
11.Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental, dan sosial anak.
12.Anak Dalam Situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
13.Anak Yang Berhadap Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
14.Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
15.Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk diperkerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
16.Anak Yang Tereksploitasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
17.Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
18.Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
19.Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
20.Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
21.Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/ membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
22.Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dari/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
23.Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
24.Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan keluarga orang tua yang sah/walinya/ orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
25.Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.
26.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
27.Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
28.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
29.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
30.Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
31.Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
32.Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
33.Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
34.Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terintegrasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
35.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat
36.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
37.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mencakup penentuan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup lima klaster:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengusahaan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan sosial dan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskrimiriasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap anak memiliki hak sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan, meliputi:

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanuasian, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
b.atas suatu nama sebagai indentitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agarnanya dalam bimbingan orang tua;
d.untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e.memperoleh pelayanan kesehatan;
f.memperoleh pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
g.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
h.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
i.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
j.memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
k.memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 7

(1)Indéntitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2)Indentitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4)Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
1. a.pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa.
2. b.pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
3. c.dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
4. d.ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat diatur dengan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3)Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten, LSM/Ormas, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
1. a.pemberian ASI yang sempurna;
2. b.pemberian makanan yang bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
3. c.pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
4. d.penyediaan tempat penitipan anak;
5. e.penyediaan tempat bermain
6. f.penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat- tempat tertentu.
(2)Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompak Bermain.
(3)PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten;
2. b.memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
3. c.memiliki sarana dan prasarana sesuaidengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan Kelompok Bermain.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…