DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengendalian, sistem informasi, pembiayaan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar pengarahan pelaksanaan perlindungan lahan pertama pangan di Kabupaten Empat Lawang berdasarkan ketentuan Keputusan Keputusan Keputusan Menteri Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/ XII/2019, tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional Tahun 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berpestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Tahun 2018 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12.Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
19.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21.Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
22.Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
23.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
24.Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
25.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Kabupaten.
(2)Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Pasal 5

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan Daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(4)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
(5)Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan Lahan;
4. d.potensi teknis Lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
(2)Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Kabupaten.
(3)Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Kabupaten.

Pasal 7

(1)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
1. a.perencanaan jangka panjang;
2. b.perencanaan jangka menengah; dan
3. c.perencanaan tahunan.
(2)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan dan luas lahan baku.
(3)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 8

(1)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh PD yang membidangi pertanian berdasarkan:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi; dan
3. c.penelitian.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(3)Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Usulan perencanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisi partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…