DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas; BAB III Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BAB IV Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis; BAB V Staf Ahli; BAB VI Kepegawaian; BAB VII Ketentuan Lain-Lain; BAB VIII Ketentuan Peralihan; BAB IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE

3.Undung-Undnng Nomor 2~3 Tahun 2014 tentung Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahnn Lcmburan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tclnh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahun Keduu atas Undung-Undung Nomor 23 Tahuu 2014 ten tang Pcrncrintahnn Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat .Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dipindai dengan CamScanner
20.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. t Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten End~. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ende. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ende. Inspektorat .adalah Inspektorat Kabupaten Ende. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ende. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ende. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. l1 . 1 7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksanaan teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Pemerintahan Daerah adal~ penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. 8. 9. 10. ·,. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan clan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. t
1. 24.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
2. 25.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang memberikan . pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. 21.Togas Pernbantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan · yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Oaerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. 22.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
6. 23.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. I Dipindai dengan CamScanner -5·
7. 8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
8. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan. f Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Ende rnerupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.lnspektorat Kabupaten Ende merupakan lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Ende, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
2. 2.Dinas Kepemudaan clan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan i1 Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
6. 6.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A, men) elenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Urnum, Perlindungan Masyarakat, dan Sub Urusan Kebakaran.
7. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasa13
e.Sadan Daerah terdiri dari:
1. 1.Sadan Perencanaan Pernbangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan. f
2. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemcrintahan bidang Lingkungan Hidup.
3. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. 12.Dinas Pemberdayaan. Masyarakat. dan Pesa Tipe .. A, rpe~y~l~nggfl!?.~~. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan besa.
5. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, · menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. 14.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
7. 15.Dinas Komunikasi dan Infonnatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
8. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Uni1san Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.
11. 19.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan.
12. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
13. 21.Dinas Pertanian Tipe A,, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
14. 22.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pernerintahan bidang Perindustrian. Dipindai dengan CamScanner ." I Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kccamatan ditetapkan juga sebagai Perangkat Daerah.
(2)Tipelogi Kecamatan terdiri atas Tipe Adan Tipc B.
(3)Kecamatan sebag~imana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. a.Kecamatan Ende Tipe A;
2. b.Kccainatan Wewaria Tipe A;
3. c.Kecamatan Ende Timur Tipe A;
4. d.Kecamatan Wolojita Tipe A;
5. e.Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
6. f.Kecamatan Maurole Tipe A;
7. g.Kecamatan Lio Timur Tipe A;
8. h.Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
9. i.Kecamatan Kelimutu Tipe A; J. Kecamatan Ende Selatan Tipe A;
10. k.Kecamatan Maukaro Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Wolowaru Tipe A;
11. m.Kecamatan Ndona Tipe A; .
12. n.Kecamatan Nangapanda Tipe A;
13. o.Kecamatan Detukeli Tipe A;
14. p.Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tipe A;
15. q.Kecamata~ Ndori Tipe B;
16. r.Kecamatan Ende Utara Tipe A;
17. s.Kecarnatan Ndona Timur Tipc A;
18. t.Kecamatan Kota Baru Tipe A;
19. u.Kecamatan Detusoko Tipe A. f
  1. 2.Badan Pengclola Keunngan dan Asct Duerah Tipc A, rnelaksanakan Iungsi Pcnunjung Urusnn Pcmcrintuhun bidang Kcuangan dun Asct,
  2. 3.Badan Pendapatan Dacruh Tipe A, mclaksanakan Iungsi Penunjang Urusan Pcrnerintahan bidang Pcndapatan Daerah:
  3. 4.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan · · · Iungsi- ... Penunjang .Urusan .. Pcmerintahan .. bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. . .: ·-· .... i.! • Dipindai dengan CamScanner . ~~ . K ·l .ntuun mt·ng.\'l\ \l ~ ·,h\\. \ l ~ \ turn kcrja P :~ U\~k i..t· l dilaksunakun p~\ting h\m1'~ t '... bcrluku Kepala Pusa
(5)
(3)Kepala Unit Pelaksa l'·\ '\' dijabat oleh p ~ialX:\ tambahuu.
(4)Kepala Unit l \'hk~mn 'l\" · u ~ Dueruh d~jnbnt oleh l kt,' , Iungsionul ch kl ·r cWn (l) Unit l dnk~;\t ~\ 'l, ·, 1~ Sakit \Jmum l \' ·,\ \ ~ organisasi t --..r$.lt,\. t profesu nal
(2)Rumah ~ ikit l um \ otonom d~dmn t''' \\'\' klinis men 't1\pktu Duerah :2) ~ 1 ., ' ... •• It .... ; ( \) I\\ l,, \ .' \ ,\~ ,r ( \t '\' "\rnis ( Dipindai dengan CamScanner .,.,.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengun susunun orgariisaai dan tata kerja sebelurn Peraturan Daerah ini diundangkcn, tetap meluksunakan tugasnya sarnpai dengnn Peruturnn Pcrundang-undangan mengenai pelaksana Urusan Pcmerintahan Umum diundungkan. r KETENTUAN PERALIHAN SelainPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia scsuai ketentuan Peraturan Perundang-undangun yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat Apa~atur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

rekomendasi terhadap isu ., isu strategis kepada Bupati sesuai keahlinnnya.

(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satuJ sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umurn/ tatau saha, {4) Nomenklatur bidang tugas staf ahli ditetapkan dengan Pernturan Bupati sesuai kebutuhan daerah. l1) Bupati dalam melaksanaken tugasnya dibnntu oleh 3 (tiga] Stuf Ahli yang bertanggung jawab langsung kc pad a Buputi dun secnra administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. l2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) bertugas memberikan

Pasal 9

BABV STAF AHLI '.: ·- . .,.... Dipindai dengan CamScanner .. ··--'---- ; ,, -' .......,, _,. __.. . ·-··--- - . I '.. -: f ·., f. ·: f ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

a.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2000 Nomor 45 Seri D Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten .. Ende .(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor I Seri D . . ~- . . Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor If; . .
b.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi· dan Tata Kerja Sekretariat Daerah · dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan -Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang- undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Um urn diundangkan.

(3)Perangkat Daerah _yang rnelaksanakan -~-1:1~. ~~s-~.!1'. ... Pernerintahan bidang Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
(4)Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politikd~ Perlindungan Masyarakat dialihkan ke Satuan Palisi Pamong Praja.
(5)Pada satf.t Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dipindai dengan CamScanner -r . . - ___ ,..__ ....._-.;~,~ -r::.~ - ~ S:.::. ~2:._-e;- ·--~~-- :--,::--eS:Lrc:.~ Badan Kepegawaian · ....... = ~,;__ r:..::cc:E..i....__ Daera.h Kabupaten -· 7.-->-al:an Lernbaran Daerah 8 tentang tentang - ~ '.3eci D rornor 5, Tambahan ten tang2008:'ahun .....a.ca: Kerja Lernbaga ·~.:c.:;-:..:::~.c. ~~ 0 Tahurr 2010 Nomor 3, - ..... - - _:._-:_~-~i__ - 3 Tahun 2010 !. .. o.u10~ 4 Seri D Nornor 4, ..:..,- Tarnbahan Lembaran ..!-2.:: ?--~ -=:-:::::i.:e ~1,-:r::cr -: secagaimana telah.diubah -......:..,;.-· _ ~.=:=--..::-~ ~'=-:... --~=t:..-~ :=:;;-ce '~ tzsn: 2 Tahun 20 IO centang ..:.._~ _,.:;:;__;: ~~--=-~ =-~~ =~=u;-~= r-:-cie ~.o:nor 6 Tahun 2008 - -~ -::!:D~ ----:-- · -~~::~ --":- ~~-::- :..-"'"~-= Dinas Daerahjl.embaran___ .........__~ - ........._:_i_ __ ~ ·-::,-.--'"-~- \-.L.:.--.. ---- -- - c:::. Daerah[Lernbaran --;:-:r...:;~=== ~~~'=' ~~:~ t: .. Tahun 2010 tentang ~...:.::-...:_-~-- -·,c:r-::=- -, ·-::·-r--·-=-.,.. .... ~- ·-, 1- mer ~ Tah un 2008- \,.;;,.; ---- ...... --~- &..;..,_.._ .r:...ti--'- - ....2 .. v Se -a~'.illilalla telah diu bah Dipindai dengan CamScanner I \ ·' KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 / 2016 LEMBA /-MARSELINUS Y. W. PETU Diundangkan di Ende pada tanggal }~ o· ~ tO\,'~ I l 2016 fSEKRETARJS DAERAH KABUPATEN ENDE)- S G.N-i::' Ditetapkan di Ende pada tanggal 1?30~tb\,lr:<·<·· · 2016 /i3UPATI ENDE11-,

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. · 1 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2010 ten tang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Satu Pintu Ka bu paten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 7);

h.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kantor Pengolahan Data dan Telematika Ka bu paten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8); dicabut dan dinyatakan 't.idak berlaku.

(2)Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Badan Kesatuan - Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende, Ru-mah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende dan Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendas~kan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. . ~ . . ·. , ~.... ·--- ,· . /' . Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entar g Pemerintaha: Da.!:;"a.:: membawa perubahan yang signifikan terhadap pembenruJr.an Pe-a gzat yakni dengan prinsip tcpat fungsi dan tepat ukuran riqhtsizinq, r.:.e-rdc:~~-'~...:: beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di rnasing-rnasing Daerai , ~.a ="':i .J juga sejalan dcngan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah _:.·ar4 rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada ~ .. ~-=:: pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 [lirna elernen, yai zepasa ~--: (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah cperatinq C.."7~:; badan/fungsi penunjang (technostructure),dan staf pendukung suppcrtinq st -~- Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti {operatinq core} ::c::~ melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerai c.::: -:::.- melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus ses ai oidar g Urusar; Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wa .. b raaup: ....:: urusan pilihan, Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( echnostruczure. yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalaza melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus unruk menunjang zeiancarar; pelaksanaan fungsi inti {operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daeral sesuai dengan prinsip desain organisasi, pernbcnrukan Perangkat Daerah yang diarur dalarn Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas efi siens! efektifitas,pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas Jleksibilitas, urusan pernerintahan yang menjadi kewcnangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi dae~ah. f I. UMUM TE TA! G PEMBENTUKAN DAN SUSU1 A ·I PERA' 'GKP.T Dl-.~R;~H KABUPATE E /DE PEr JELl,~,A: ATJ\S PERATURA D,'\ERAH KABUP/(f u E.. i JE NOMOR 11 TAHU ; 2016 . :~ Dipindai dengan CamScanner ·rdiri dr1r· v, riabd'ari·\b ·l L,.ban k ·r':1 I ncr.rli, · .kr ·ta i.u DP!d dan In. p ·ktora ir , B; d, n S kr ·t· rr D· ·r;Jh, Sckr ·t·1riat I PRO d, n Jn ·p ktor, tip C; Di, a:· ir. , , Dint . ti, : B, an Dina .., tip· C ; Badnn tipe A, B dun tip· B. d: n B" d,rn tiI., · C: -~ ·rt; Keel rnat:m d lam 2 (dua) tipc, y· itLl Kecarnat·in tipc A dt n K carnut n ti :: B y nr, id;i. ark. n · d: p ·rl itun nn jurnlah nil. 1 vari b ·l be nn kt:rja. ~k eruriat Dr I l < : uit u S ·kr .turint j P"~, ; .. r:kre ari: y lllf wujil liluk·· rn ikan ol ·h :·cti'l( r .. P ·nturnn l r .r.rh rnlul 1' -ruerin t,dl'tn W:,j i b d:in lJ n 1 ·::ir V·,jil1 lil>iwi r, ;1. Ur 1•,:1n l'en1t·rn1 1111111 d11r1 ru» 1r1 P ·m ;nnr:,h:111 1111 ~ tidal P .rnh ·ntuk tel P ·nangk:tl I iH; J nd I ill , kc mr rnpu:m kcunuj: 1n I) irr ah dcnpa11 rn : l at 1.·,I vIi .. .rnhk 1n k ~pit l:1 [),w nl t ,l lkrdiH urknn Und,,nK Un f:uu~ Nurn,Jr /.:, r,,1 u,, '.2C l rl t1;llt:,11g Pemerin I nhn n Dncrnh, K,;r)'tla Dncrul I di l)w it u , lch P1:r:,1 ,1~v.:, r ;,,·r:1h yan~ tcrdiri d11ri un HJr ituf, u,, ur pclnk· :H1:1, d:,11 111 ·.rn r ,:ti 11 j:11i.~. r;, ·• rr ;t';f diwuduhi rlulurn ·u;kn: tri:1t D:.,:rnh d11n :id.r :t;iriat f WfJl , Jr .1 r,d,,~ .:m:, Jruunn Pcm .rintuhnn y11r1•~ di1,,:r:ahk;11 b:p:idn I ,,,: :1h di1,q1d:i i , ,t1n1 Duw· Dueruh. Unnur pdak~Htrrn f1111g: i rcr ,mj:tris~ IJr 11::m 'fhr-r:1} diwurluhi dulnm Bndlln 1)11 .rnh. U11!11ir p,;11unj:111f~ y:ir J~ kh a·, J 11 1,1:tk .:111t k,Jfl fu11v.oi pcmhinuun dun p ·11g:1wwi:111 p,:11y :kr VJ~:1r;H111 f',;rn,·rin :1}: 1 nr.r'rth diw·adnlii dnl 11n In! p rktnrnt. Di runpi11H i 1, diL,:r . Y. V.,;c; m: ;w r,,.L.a~~;·i Pernngknt Du .rnh y 1111: h ·r If •l 1,cwll:iy11l 11n HI ik r ,;1,,k ,;I( ak; 11 r, w: .i koordin tHi k "WilHyidlitll d 111 1 ·l11ym1 an tcrtcnt I y:1 intcn: iru:1 tinp;~i. I, paln [ inun. r ·p:1111 Bn lun, .. ·kr tiati I I I I 0, V.r: Crim al b .rtnn 'J'lll1 ~ j iwnh k ·1 ~,du K ·p;ilc I ;1 ·r,d rn1:J;afu <,,:k:r. ; ri 0,1 .nth, Fun,: i . 't kr ·t 1riJ ()'1<;rnh lulurn r 1;rtiir J~J~ 111/J't'.V dill p ·ng •ncf'tli,tn :1 lmini: tra: i unt ik rnem ·ri iku II kd)1:n ,r. r p ·rtar1gJ~un j~1watnn yar,i: lii1:ur1pc1ikw1 < I .h 1 · ~p.tf, ~I ·krctari , OPRD, In pck ur, I( ·p aln S.itll Ill f' iii I r • 111 r n un l luin k pa ; kcp:ila Du .ruh: 0~1~ nr i ,wt p ·rril> .nt 1lw11 l'criin_~~ .. , f J,1 r: Dipindai dengan CamScanner Yang dirnaksud dengan "usas elektlvitas" adalah pembent~lrnn Perangkat Dacrah harus bcroricntasi pada tujuan yangtcpat guna dan be~daya guna. f . Huruf d Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pcmbcntukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkun perbandingun tingkat daya g}lnH yang paling tinggi yang dapat dipcroleh. Huruf c Yang dimaksud dcngan " asas intcnsitas Urusan Pcmcrintahan dan potensi Daerah" adalah pcncntuan jurnlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mcndukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerin tahan. Huruf b Yang dimaksud dengan "asus Urusan Pemcrintahan yang menjadi kewcnangan Oacrah" ndalah Pcrangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pcmcrintuhan bcrclasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 2 Huruf a Cukupjelas

Pasal 1

11.PASAL DEMI PASAL ,, l'cmcrintuh Ducruh incmprioritusl<nn pelulrnon1111n Urunnn Pcrncrintnhnn wujib ) ung bcrkuitun dengan pclnyunun dusur, ngt1r l<chutuhun dusur musyarnku: dupnt tcrpcnuhi sccnrn opti111ul. 01 ·h knrcnn itu, Pcrnnglwt Ducruh yang mclnksunakun Urusan I emcrintuhun wnjib lwrlrnitun dcngun pclay man Insur diwndahi dulum bcntuk dinus utamu minimal Lipe C. Pcrnturnn Ducruh ini mcmbcrikun nruh dun pcdmnun yang jclus. kcpuda Duerah dalarn mcnata Pcrnngkul Dncruh sccaru cfisicn, cfcktif, dun rasional sesuai dcngan kebutuhun nyata dun kcmampuun Docrah musing-musing sorta adunya koordinasi, intcgrasi, sinkronisosi dan simplifikasi scrta komunikasi kclcmbagnan antara Pusat dan Da,crah. t' I• • t • • ~ ':''• f ',·:·:·:·. Dipindai dengan CamScanner ·16· Huruf b Yang dimaksud dcngan Sekrctariat DPRD Tipe 8 adalah Perangkat Daerah, dcngan hasil perhitungan nilai variabel Jebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus ), yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan setiap bagian tesebut terdiri a·tas paling banyak 3 (tiga) sub bagian. f Yang dirnaksud dengan Sckretariat Daerah Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri alas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan masing-rnasing asisten membawahi paling banyak 4 (empat) bagian serta setiap bagian tesebut terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Huruf a PasaJ 3 Yang dimaksud dcngan "asas fleksibilitas'tadalah pcnentuan tugas dan fungsi Pcrangkat Daerah dan unit kcrja pada Perangkat Daerah mcmberikan ruang untuk. mcnampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Pernerintah ini ditetapkan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas tata kcrja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah clan unit kerja ll. pada Perangkat Dacrah mcmpunyai hubungan kcrja yang jelas, baik vcrtikal maupun horizontal. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas rcntang kcndali" adalah pcncntuan ke jumlah Perangkat Dacrah clan jumlah unit kcrja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kernampuan pcngcndalian unit kerja bawahan. Huruf f Yung dimuksud dengun "nsus pcmbnglun hubia tugus" , dulnh pcmbcntuknn Pcrangkut Ducruh ynng rncmbugi hubis tugnH dun fungsi pcnyclcnggaraun pcrncrintuhun kepudu Pcrungkat Duerah dan tidak terdupat suutu tugus dun Iungsi yang dibebankun puda lebih dari satu Perangkat Dacruh. I luruf e '. ) ,' ,.I . . '. i' I .. .,: Dipindai dengan CamScanner r , ,; • :' t : \ : ' . .. : ... ; : 'i,, ). J • ~ Yapg dimaksud dengan Badan Tipe A adalah Perangkat Daer~h,' . ',· dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan rat~s), yang terdiri atasl (satu) sekretariat dan paling banyak 4 · .. · [ernpat] bidang. 'Sekretariat sebagaimana dirnaksud terdiri atas 3 ' {tig~): sub -bagian dan bidang ~ebagaiman~ dirnaksud .terdiri. atas , I • '. p~l}!}g banyak f3. (tig~)'SUb'bidang; {- Huruf e Yang dimaksud dengan Dinas Tipe C adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus], yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat sebagairnana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagiandan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Yang dimaksud dengan Dinas Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) 'bidang, Sekretariat sebagaimana dirnaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi: Yang dimaksud ·dengan Dinas Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil ~erhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan bidang sebagaimaria dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi; Huruf d Yang dimaksud dengan lnspcktorat Tipe A adalah Perangkat Dacrah, dengan hasil perhitungan nilai variabcl Iebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sckretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) .sub bagian .. -·· _..... . . .. ,.- . Huruf c .. ' Dipindai dengan CamScanner Cukup jelas f Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan basil perhiturigan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian. Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) 'seksi. se19"etariat sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 2 [dua] sub bagian; Ayat (3) cukup Jelas Ayat (2) cukup jelas Pasal 4 ,.,.. Ayat (1) Ya~g dimaksud dengan Badan Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel Iebih dari 600 [enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 [satu] sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dim~ksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dirnaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang; . Yang dimaksud dengan Badan Tipe C adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu). sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan. bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) · sub bidang. Dipindai dengan CamScanner I,. -19· TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11 f Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas Pnsal 12 Cukupjelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas Pasal 9 Qukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…