DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya tuntutan kebutuhan daerah untuk melakukan penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Ende berupa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menjadi Perangkat Daerah Sadan Riset dan Inovasi Daerah dan tipelogi Kecamatan Ndori mengharuskan dilakukannya penyesuaian susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah... Paraf Koordinasi ,

l.Kepala Bagian Organisasi K
1. 2.Kepala Bagian Hukum u ' Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Ka bu paten Ende Nomor 1 1 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE. Pasal I... Paraf Koordinasi , I. Kepala Bagian Organisasi \ 4
6. 2.Kepala Bagian Hukum L ' Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende N omor 1 1 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri dari:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  6. 6.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggar akan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
  7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  8. 8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 1 1. Dinas . . . Paraf Koordinasi
  11. 1.Kepala Bagian Organisasi l
  12. 2.Kepala Bagian Hukum • D v urusan urusan Tipe A koperasi, menyelenggarakan 1 1 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  13. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  14. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  15. 14.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  16. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  17. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah;
  18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  19. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  20. 19.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 2 1 . Dinas Pertanian Tipe A, pemerintahan bidang pertanian;
  22. 22.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
  23. 23.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. e.Sadan Daerah, terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
  1. 2.Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
  2. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah; dan
  3. 4.Badan... Paraf Koordinasi I. Kepala Bagian Organisasi k
  4. 2.Kepala Bagian Hukum • ls ¥
  5. 4.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
  6. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga ditetapkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Ende Tipe A;
2. b.Kecamatan Wewaria Tipe A;
3. c.Kecamatan Ende Timur Tipe A;
4. d.Kecamatan Wolojita Tipe A;
5. e.Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
6. f.Kecamatan Maurole Tipe A;
7. g.Kecamatan Lio Timur A;
8. h.Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Kelimutu Tipe A; j . Kecamatan Ende Se Iatan Tipe A;
9. k.Kecamatan Maukaro Tipe A; I. Kecamatan Wolowaru Tipe A;
10. m.Kecamatan Ndona Tipe A;
11. n.Kecamatan Nangapanda Tipe A;
12. o.Kecamatan Detukeli Tipe A;
13. p.Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tipe A;
14. q.Kecamatan Ndori Tipe A;
15. r.Kecamatan Ende Utara Tipe A;
16. s.Kecamatan Ndona Timur Tipe A;
17. t.Kecamatan Kota Baru Tipe A; dan
18. u.Kecamatan Detusoko Tipe A.
(3)Kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.

3.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II... Paraf Koordinasi

1.Kepala Bagian Organisasi 4
2.Kepala Bagian Hukum • L N 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende, " " a ·,,• , \ -� .... ' ¥ , Y O S t IEDIKTUS BADEODA -.- Diundangkan di Ende, Pada tanggal I% M e l 2025 ~._ SER&TARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, e.LEM'BARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 02 / 2025 PENJELASAN... Paraf Koordinasi ' . 1 . Kepala Bagian Organisasi ]
2.Kepala Bagian Hukum , A Paraf Hierarki 1 . Sekretariat Daerah /
2.Asisten Pemerintahan dan/ ,, Kesejahteraan Rakyat . -
3.Kepala Bagian Organisasi - ,,, I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE I. UMUM Untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Sadan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dilakukan pembentukan Sadan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Ende. Berdasarkan pertimbangan Kepala Sadan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-986/1/OT.00.00/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Hal: Pertimbangan Pembentukan Sadan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 0008.5/124/801.2, tanggal 12 November 2024, hal Rekomendasi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ende Tipe A dan Kecamatan Ndori Tipe A maka Pemerintah Kabupaten Ende disetujui untuk dapat membentuk Sadan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A dan juga Kecamatan Ndori yang sebelumnya Tipe B diubah menjadi Tipe A. Sebagai tindaklanjut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berupa penyesuaian nomenklatur Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah serta melakukan perubahan tipelogi kecamatan Ndori melalui penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2- Paraf Koordinasi

l.Kepala Bagian Organisasi 4
1. 2.Kepala Bagian Hukum . , A

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…