DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pendirian; Bab III Pengelolaan; Bab IV Organisasi; Bab V Permodalan dan Klasifikasi Jenis Usaha; Bab VI Kerjasama; Bab VII Bagi Hasil Usaha; Bab VIII Pertanggungjawaban dan Audit; Bab IX Pembubaran; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintaha, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Tokoh Masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
(2)Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. b.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
3. c.tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. d.unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
5. e.lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUM Desa.
(3)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

(1)Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus berbadan hukum.
(2)Bentuk Badan Hukum BUM Desa adalah BUM Desa.

Pasal 4

BUM Desa didirikan dengan tujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

(1)Kepala Desa membentuk Tim Analisis Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
(3)Hasil analisis kelayakan usaha disampaikan oleh Kepala Desa dalam musyawarah desa untuk pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa.
(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dipimpin oleh pimpinan BPD.
(3)Materi yang dibahas dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.Organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.Modal usaha BUM Desa;
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
5. e.Hasil analisis kelayakan usaha.
(4)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara musyawarah.
(5)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan oleh Kepala Desa sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 7

Mekanisme pembentukan Peraturan Desa tentang BUM Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)BUM Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabel;
3. c.partisipatif;
4. d.berkelanjutan;dan
5. e.akseptabel.
(2)Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dikelola dengan pendekatan:
1. a.desentralisasi;
2. b.kemitraan; dan
3. c.keterpaduan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
(2)BUM Desa wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

(1)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
(2)Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Kepengurusan BUM Desa terdiri dari:
1. a.penasehat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(2)Unsur penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
(3)Unsur pelaksana oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
(4)Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
(5)Masa bakti pelaksana operasional dan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasehat mempunyai wewenang:
1. a.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
2. b.melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan Perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…