DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan;
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.063.984.334.094,09
b.Belanja Rp1.074.000.093.374,22 Surplus/(Defisit) Rp (10.015.759.280,13)
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 51.160.282.878,22
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp 50.160.282.878,22 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 40.144.523.598,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 49.076.661.837,91 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.113.060.995.932,00
2. 2.Realisasi Rp 1.063.984.334.094,09 Selisih lebih/(Kurang) Rp 49.076.661.837,91
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 90.307.423.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.164.307.516.585,22
2. 2.Realisasi Rp 1.074.000.093.374,22 Selisih lebih/(Kurang) Rp 90.307.423.211,00
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (41.230.761.373,09) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp (51.246.520.653,22)
2. 2.Realisasi Rp (10.015.759.280,13) Selisih lebih/(Kurang) Rp (41.230.761.373,09)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.086.237.775,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 52.246.520.653,22
2. 2.Realisasi Rp 51.160.282.878,22 Selisih lebih/(Kurang) Rp 1.086.237.775,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 1.000.000.000,00 Selisih lebih/(Kurang) Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.086.237.775,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 51.246.520.653,22
2. 2.Realisasi Rp 50.160.282.878,22 Selisih lebih/(Kurang) Rp 1.086.237.775,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp (40.144.523.598,09) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 40.144.523.598,09 Selisih lebih/(Kurang) Rp (40.144.523.598,09)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 52.146.520.653,22
2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 51.060.115.378,22
3.Sub Total ( 1 - 2 ) Rp 1.086.405.275,00
4.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 40.144.523.598,09
5.Sub Total ( 3 + 4 ) Rp 41.230.928.873,09
6.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp (1.086.405.275,00)
7.Lain - Lain Rp 0,00
8.Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7 ) Rp 40.144.523.598,09

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp1.300.549.653.875,70
b.Jumlah kewajiban Rp 16.844.038.525,89
c.Jumlah ekuitas Rp1.283.705.615.349,81
d.Jumlah ekuitas dan Kewajiban Rp1.300.549.653.875,70

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 903.451.625.099,50
b.Beban-LO Rp 850.130.194.580,86
c.Surplus/Defisit dari Operasional-LO Rp 53.321.430.518,64
d.Kegiatan Non Operasional–LO Rp 0,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi-LO Rp 0,00 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO Rp 53.321.430.518,64
e.Pos Luar Biasa Pendapatan Luar biasa–LO Rp 0,00 Beban Luar Biasa–LO Rp 0,00 Jumlah Pos Luar Biasa Rp 0,00 Surplus/Defisit - LO Rp 53.321.430.518,64

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 129.336.036.945,14
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Non Keuangan Rp (140.351.796.225,27)
c.Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan Rp 100.167.500,00
d.Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp 26.521.314,20
e.Kenaikan/(Penurunan) Kas Rp (10.889.070.465,93)
f.Saldo Awal Kas Rp 52.574.670.164,31
g.Koreksi SILPA Rp (1.086.405.275,00)
h.Saldo Akhir Kas Rp 40.599.194.423,38

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

1.Ekuitas Awal Rp 1.160.677.213.803,91
2.Surplus/Defisit – LO Rp 53.321.430.518,64
3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 69.706.971.027,26 3.1. Koreksi Kas Daerah Rp (74.286.849,00) 3.2. Koreksi Kas di Bedahara BOS Rp (1.012.118.426,00) 3.3. Piutang Lainnya Rp (91.989.480,00) 3.4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 2.075.459.918,00 3.5. Aset Tetap Rp 47.673.405.652,13 3.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp (29.742.666.351,00) 3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 16.807.576.236,26 3.8. Tagihan Jangka Panjang Rp (1.491.996.246,83) 3.9. Aset Lain-lain Rp 50.392.227.991,70 3.10. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp (14.828.641.418,00)
4.Ekuitas Akhir Rp 1.283.705.615.349,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III : laporan operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidah tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; P. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
16. q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
17. r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
18. s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan sampai akhir tahun 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran betikutnya;
19. t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…