DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Flores Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Bab III Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIFLORES TIMUR DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersama clan

BAB II

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 201 7.
(2)RPJMD, memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah; f
  1. 11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan periode 2017-2022.
  2. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahaan disertai dengan rencana kerja.
  3. 13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  4. 14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  5. 15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  6. 16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  7. 17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  8. 18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.
  9. 19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  10. 20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
  11. 21.Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
  12. 22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
  13. 23.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. f Pasal 6 ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam kebijakan pengalokasian anggaran.

(2)Kepala PD melaksanakan program RPJMD dalam bentuk Renstra PD.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Tata car a pengendaHan dan evaluasi RP.JMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selarna kurun waktu Tahun 2017-2022.

Pasal 3

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pernbangunan di Daerah.

c.gambaran keuangan daerah;
d.perrnasalahan dan isu strategis daerah;
e.visi, rnisi, tujuan dan sasaran;
f.strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
g.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
1. 1.penutup,

(3)RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR: \O TAHUN 2017 fANTON TONCE MATUTINA LEMBARAN DAERAH KABUPATENFLORESTIMUR TAHUN 2017 NOMOR lb /·ANTONI -: Diundangkan di Larantu a pada tanggal c9-0 ~~ 2017 I SEKRETA S DAERAH 'KABUPAT LORE T uft: Ditetapkan di Larantuka pada tanggal.so ~~r f" BU FLORESTIMUR, Pasa18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. KETENTUAN PENUTUP Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-rnasing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki dan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang memuat antara lain visi, misi dan program Bupati terpilih yang harus selaras dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka RPJMD disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak Legislatif yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Secara subtantif RPJMD, memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.gambaran keuangan daerah;
4. d.permasalahan dan isu strategis daerah;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
7. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
8. h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
9. i.penutup.t I. UMUM. RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR \O TAHUN 2017 PENJELASAN ATAS II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…