DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomro 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah yaitu ketentuan Pasal 9 dan 14, serta tambahan Pasal 15A, 18A, dan 21 A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
b.bahwa dalam rangka menampung perkembangan -. keadaan hukum terhadap hasil evaluasi pelaksanaan / pemilihan Kepala Desa secara serentak periode pertama maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; BUPATI FLORES TIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR ;).. TAHUN 2017 BUPATI FLORES TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANGTATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.f Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIFLORES TIMUR DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersama dan Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupeten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104);
2.Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan rnengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 i Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 9 huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon wajib rnernenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.rnernegang teguh rnengarnalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta rnernpertahankan dan rnernelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
d.berpendidikan paling rendah tarnat sekolah rnenengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna) tahun pada saat rnendaftar;
f.bersedia dicalonkan rnenjadi Kepada Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang rnenjalankan hukurnan penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnernpuyai hukurnan tetap karena rnelakukan tindakan pidana yang diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lirna) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai rnenjalankan pidana penjara dan rnengurnurnkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang rnernpunyai kekuatan hukurn tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selarna 3(tiga) kali rnasa jabatan; rn. tidak pernah diberhentikan tidak dengan horrnat dari jabatan Kepala Desa;
n.telah rnenyarnpaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD di hadapan masyarakat bagi calon yang pernah menjabat Kepala Desa; dan
o.telah rnenyarnpaikan Laporan Penyelenggaraan Perneritahan Desa kepada Bupati.
1. 3.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ISA

(1)Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam proses penyaringan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri yang disiapkan oleh panitiat
(2)Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara penyaringan Calon.
(3)Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi meliputi:
1. a.foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
3. c.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.foto copy kartu tanda penduduk;
5. e.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
6. f.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
7. g.surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
8. h.surat keterangan tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa bagi yang pernah sebagai kepala Desa; dan
  1. 1.surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(4)Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan bahan-bahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan Calon yang berhak dipilih.
(5)Calon yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kurang dari 2 (dua) Calon, maka harus dilaksanakan penjaringan ulang.
(7)Dalam hal penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. -- ------ --------- NOMOR REGISTRASI PERATURANDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR: ox TAHUN 2017 f ANTON TONCE MATUTINA LEMBARANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR :i.. R,rJ / 2017 Diundangkan di Larantuk pada tan al 9 .JU{\\ I SEKRET · KABUPA Ditetapkan di Larantuka pada tanggal CJ Tu(\.:i ~BUPATI FL I l ANTONIO UBERTUS GEGE HADJON Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

5.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

( 1) Calon tunggal yang dinyatakan terpilih apabila jumlah suara setuju lebih banyak dari jumlah suara tidak setuju.

(2)Apabila calon tunggal dinyatakan tidak terpilih maka proses pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan ulang dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak pada periode berikutnya.

4.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Pemungutan suara untuk calon tunggal dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan panitia.
(2)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pilihan setuju dan tidak setuju.
(2)Calon yang tidak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dianggap mengundurkan diri maka proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon tunggal. TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR 0\.At_?> Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasi yuridis didaerah maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sebagai peraturan turunan, ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud, antara lain pengaturan mengenai persyaratan menjadi calon Kepala Desa, yang mana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang secara mutatis mutandis diambil dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Dalam perjalanan pemberlakukan, terdapat adanya permohonan pengujian Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian dimaksud, dalam Putusan Nomor 128/ PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa "Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud mempunyai implikasi yuridis untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. I. UMUM. PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR :;l. TAHUN 201 7 •

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 9

Pasal 21A

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 9

Pasal 21A

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014