Calon wajib rnernenuhi persyaratan:
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.rnernegang teguh rnengarnalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta rnernpertahankan dan rnernelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
d.berpendidikan paling rendah tarnat sekolah rnenengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna) tahun pada saat rnendaftar;
f.bersedia dicalonkan rnenjadi Kepada Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang rnenjalankan hukurnan penjara;
1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnernpuyai hukurnan tetap karena rnelakukan tindakan pidana yang diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lirna) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai rnenjalankan pidana penjara dan rnengurnurnkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang rnernpunyai kekuatan hukurn tetap;
k.berbadan sehat;
1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selarna 3(tiga) kali rnasa jabatan;
rn. tidak pernah diberhentikan tidak dengan horrnat dari jabatan Kepala Desa;
n.telah rnenyarnpaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD di hadapan masyarakat bagi calon yang pernah menjabat Kepala Desa; dan
o.telah rnenyarnpaikan Laporan Penyelenggaraan Perneritahan Desa kepada Bupati.
3.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal ISA
(1)Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam proses penyaringan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri yang disiapkan oleh panitiat
(2)Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara penyaringan Calon.
(3)Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi meliputi:
a.foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
c.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.foto copy kartu tanda penduduk;
e.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
f.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
g.surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
h.surat keterangan tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa bagi yang pernah sebagai kepala Desa; dan
1.surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(4)Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan bahan-bahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan Calon yang berhak dipilih.
(5)Calon yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kurang dari 2 (dua) Calon, maka harus dilaksanakan penjaringan ulang.
(7)Dalam hal penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
-- ------ --------- NOMOR REGISTRASI PERATURANDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR: ox TAHUN 2017 f ANTON TONCE MATUTINA LEMBARANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR :i.. R,rJ / 2017 Diundangkan di Larantuk pada tan al 9 .JU{\\ I SEKRET · KABUPA Ditetapkan di Larantuka pada tanggal CJ Tu(\.:i ~BUPATI FL I l ANTONIO UBERTUS GEGE HADJON Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.
5.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21a, sehingga berbunyi sebagai berikut: