DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Tataran Transportasi Lokal; Bab IV Pembiayaan; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pembangunan daerah dalam usaha mencapai tujuan nasional;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi lokal yang terpadu, efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan mengenai tataran transportasi lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2038; BUPATI FLORES TIMUR, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATARANTRANSPORTASILOKAL KABUPATENFLORES TIMUR TAHUN 2018-2038 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENFLORES TIMUR NOMOR.3 TAHUN 2018 BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Mengingat Menimbang -- --- ----

BAB III

LANDASAN PEMIKIRAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS -- --- -- ---------------------------- •

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Tatralok dijabarkan dalam dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Flores Timur t Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:
1. a.mewujudkan sistem transportasi efektif dan efisien;
2. b.menjamin ketersediaan prasarana dan sarana transportasi dalam menunjang kelancaran perpindahan orang, barang dan jasa; dan
3. c.mewujudkan transportasi yang saling berinteraksi sampai ke seluruh pelosok dengan biaya yang terjangkau.

BAB II

PROFIL UMUM WILAYAH 11 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur .!:.n.n.u1.!J' J!J'JIJ'1.;.;· 4~'.JLI"1.:.:· JJ'JIJ"1.!.!' JJ'UU" j _ _:·~4'JIJ' LAVTSAWU ./ i(AB,UPATEN ,,- ... .,..' LEf~·1BAJ""A 't. t _,~---'---o .r>-e--.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan transportasi di Daerah. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ a tau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

25.Penerbangan adalah satu kesatua sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
26.Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandara udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
27.Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelengaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo, dan/ atau pos, tempat perpindahan intra dan/ a tau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
28.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
29.Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
30.Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
31.Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. ·-- -·-- -- -- ··--- ---------------- BABY PEMBINAANDAN PENGAWASAN Pasal 8

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tatralok di Daerah.
(2)Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.
(3)Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan1

Pasal 7

Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, Dinas wajib melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.

Pasal 6

(1)Dalam hal sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang:
1. a.perhubungan;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.keuangan;
4. d.penanaman modal;
5. e.pekerjaan umum;
6. f.perumahan rakyat; dan
7. g.lingkungan hidup.

BAB IV

PERKIRAAN KONDISI YANG AKAN DATANG 38 ISumber: Hasil Analisis, 2017 No Kecamatan Penduduk (Tahun/Ribu Jiwa) 2016 2017 * 2022 2027 2032 *2037 1 Wulanggitang 13,513 13,652 14,370 15,125 15,921 16,757 2 Titehena 11,685 11,805 12,426 13,079 13,767 14,491 3 Ile Bura 6,295 6,360 6,694 7,046 7,417 7,806 4 Taniung Bunga 12,695 12,826 13,500 14,210 14,957 15,743 5 Lewolema 8,277 8,362 8,802 9,265 9,752 10,264 6 Larantuka 42,815 43,256 45,530 47,924 50,443 53,095 7 Ile Mandiri 9,531 9,629 10,135 10,668 11,229 11,819 8 Demon Pagong 4,416 4,461 4,696 4,943 5,203 5,476 9 Solor Barat 9,596 9,695 10,205 10,741 11,306 11,900 10 Solor Selatan 5,057 5,109 5,378 5,660 5,958 6,271 11 Solor Timur 13,219 13,355 14,057 14,796 15,574 16,393 12 Adonara Barat 14,166 14,312 15,064 15,856 16,690 17,567 13 Wotanulumando 8,090 8,173 8,603 9,055 9,531 10,032 14 Adonara Tengah 11,339 11,456 12,058 12,692 13,359 14,062 15 Adonara Timur 27,900 28,187 29,669 31,229 32,871 34,599 16 Ile Boleng 15,047 15,202 16,001 16,842 17,728 18,660 17 Witihama 14,510 14,659 15,430 16,241 17,095 17,994 18 Kelubagolit 10,515 10,623 11, 182 11,770 12,388 13,040 19 Adonara 10,233 10,338 10,882 11,454 12,056 12,690 Total 248,899 251,463 264,683 278,597 293,244 308,660 Tabel 4.1 Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur menurut Kecamatan dari Tahun 2016 s/d 2037 - i;

Pasal 5

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan Tatralok di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan be1anja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. : Profil Umum Wilayah; : Landasan Pemikiran dan Lingkungan Strategis;
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: Q3 TAHUN 2018 ,ANTON TONCE MATUTINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3 2018 HUBERTUS GEGE HADJON

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Ditetapkan di Larantuka pada tanggal · j~y fJ' BUPATI ES TIMUR, II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. Pasa15 Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…