DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Bab IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; Bab V Izin Usaha Jasa Konstruksi; Bab VI Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Sanksi Administrasi; Bab X Ketentuan Lain-Lain; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwaberdasarkanketentuanPasal8Undang- UndangNomor2Tahun2017tentangJasa Konstruksi, Daerahdiberikan kewenanganuntuk menyelenggarakansub urusanjasakonstruksi; d.bahwauntukmemberikan kepastianhukumdalarn penyelenggaraanjasakonstruksidiDaerahmaka perluadanyapengaturanmengenaijasakonstruksi; e.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalam huruf a,hurufb,hurufc dan hurufd, perlumenclapkanPcraluranDacrahtentang JasaKonstruksi; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor69Tahun1958 tentang PembentukanDaerah-DacrahTingkatIIDalam WilayahDaerah-dacrahTingkat1Bali,Nusa TenggaraBaratdanNusaTenggaraTimur(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1958Nomor115 TambahanJ'mbaranNegaraRepublikIndonesia NomorJ649); 1 Scanned with CamScanner r

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak:sud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jasa kontruksi.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
6.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8.Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9.Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Scanned with CamScanner Konstruksi yang diajukan oleh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Flores Timur.
10.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/ atau standar khusus.
11.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
12.Perusahaan Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
13.Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akta pengangkatan Kepala Cabang.
14.Penanggungjawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
15.Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman Izin Usaha Jasa Konstrusi dan sesuai dengan asli Izin Usaha Jasa Konstrusi perusahaan.
16.Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, serta Badan Usaha lainnnya.
17.Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Flores Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.terselenggaranya pelayanan jasa konstruksi;
b.mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
c.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi; dan
d.meningkatnya gairah investasi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi;
b.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
c.izin usaha jasa konstruksi;
d.tanda daftar usaha orang perseorangan;
e.pembiayaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan Scanned with CamScanner r

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
(2)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD.
(3)PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyusun rencana kebutuhan pelatihan tenaga kerja terampil.
(4)Dalam menyusun rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan:
1. a.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
3. c.masyarakat konstruksi.
(5)Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis keterampilan, meliputi:
1. a.bidang keterampilan yang dibutuhkan;
2. b.jenis keterarnpilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program pelatihan yang direncanakan;
4. d.kualifikasi akademik calon peserta pelatihan; dan
5. e.standard kompetensi terampil yang dibutuhkan.
(6)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memuat informasi mengenai:
1. a.bidang keterampilan yang dibutuhkan;
2. b.jenis keterarnpilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program pelatihan yang direncanakan;
4. d.kualifikasi akademik calon peserta pelatihan;
5. e.standard kompetensi terampil yang dibutuhkan;
6. f.indikator kelulusan;
7. g.lembaga penyelenggara pelatihan termasuk tenaga pengajar dan/ atau pelatih;
8. h.jangka waktu; dan
9. i.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, wajib memenuhi persyaratan:
1. a.penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. b.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter; dan
3. c.mendaftarkan diri.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihanf Scanned with CamScanner

Pasal 7

(1)PD bertanggung jawab menfasilitasi peserta pelatihan di· yang inyatakan lulus pelatihan untuk diregistrasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi terampil.
(2)Registrasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

( 1) PD bertanggung jawab atas penyediaan informasi jasa konstruksi Daerah, meliputi:

a.pengumpulan data layanan informasi jasa konstruksi;
b.input data dan pemutakhiran data secara berkala;
c.mengoperasikan system informasi jasa konstruksi; dan
d.penyampaian informasi jasa konstruksi.

(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
2. b.data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
3. c.data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
4. d.potensi pasar jasa konstruksi di Daerah untuk tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lainnya;
5. e.tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala;
6. f.daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan; dan
7. g.profil tim pembina jasa konstruksi di Daerah.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis offline dan online.
(4)Sistem penyelenggaraan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
1. a.sistem informasi jasa konstruksi pusat dan provinsi;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi; dan
3. c.masyarakat jasa konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati. BABV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Bupati berwenang menerbitkan IUJK.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal/ Scanned with CamScanner

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…