DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menampung perkembangan keadaan hukum terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); < .
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0143); / . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0143), diubah sebagai berikut:
1.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
1. a.me'rencanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
6. f.melakukan pengawasan penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. . . .
(3)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pernberdayaan rnasyarakat dan desa;
2. b.Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan pernerintahan daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. d.Perangkat Daerah yang rnelaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. g.Perangkat Daerah unsur pembantuan dalarn rnenyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengoordinasian bidang hukum;
8. h.Perangkat Daerah unsur pembantuan dalarn memfasilitasi perumusan kebijakan dan pengoordinasian bidang pemerintahan urnum; dan
9. i.Camat pada Desa-desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
(4)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.perangkat desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.tokoh masyarakat.
(4)Jumlah anggota Panitia ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) atau 9 (sernbilan) atau 11 (sebelas) atau 13 (tiga belas) orang berdasarkan jurnlah pemilih yang terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua; C. sekretaris;
3. d.bendahara; dan
4. e.anggota.
(5)Unsur-unsur Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
1. a.perangkat dsa 1 (satu) orang;
2. b.lembaga kemasyarakatan 3 (tiga) atau 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang; dan
3. c.tokoh masyarakat 3 (tiga) orang. «
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
(7)Panitia yang sudah ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

4.Ketentuan BAB III Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 11 (sebelas) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, Pasal 8G, Pasal 8H, Pasal 81, Pasal 8J dan Pasal 8K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Panitia melakukan pendaftaran pemilih selama 7 (tujuh) hari setelah pembentukan panitia.
(2)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(3)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kapala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(4)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8B

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. . Pasal BC
(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (3), diumumkan oleh panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengurnuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 8D

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal BC ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 8E

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Pasal 8F
(1)Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia pada tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. Pasal 8G Panitia menetapkan dan mengurnumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. Pasal 8H
(1)Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. < . .

Pasal 81

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

Pasal 8

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. Pasal 8K Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

6.Ketentuan huruf m, huruf n dan huruf o Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepada Desa;
g.tidak sedang menjalankan hukuman penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang 'mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.berbadan sehat;
k.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
l.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
m.telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran untuk setiap tahun bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa;
n.telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa akhir tahun anggaran setiap tahun dan akhir masa jabatan bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa; dan
o.telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa.
1. 7.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

8.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…