DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan; Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Bab IV Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Bab V Ketentuan Peralihan; Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
7.Bupati adalah Bupati Flores Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi A.

Pasal 3

(1)BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas:

a.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

BPBD mempunyai fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

BPBD terdiri atas unsur:

a.kepala;
b.pengarah; dan
c.pelaksana.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

BPBD yang terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja BPBD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 056), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 2 September 2022 PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, ttd DORIS ALEXANDER RIHI Diundangkan di Larantuka pada tanggal 2 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, ttd PAULUS IGO GERODA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 03/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP. 19780426 200212 1 007 PENJELASAN ... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH I. UMUM Kabupaten Flores Timur memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana amanat Pasal 5 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan kebijakan Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur juga organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta pelaksanaan atas amanat Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur perlu ditinjau kembali. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…