DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Flores Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menampung perkembangan kondisi sosial masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4 . .
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 24); . 14.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0123), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemanfaatan barang milik daerah;
b.pemanfaatan jalan;
c.bangunan; ca. pemondokan/kontrakan;
d.usaha dagang; da.tempat hiburan;
e.kebersihan;
f.penumpukan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
g.jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
h.sosial . ha.susila;
i.pemakaman;
j.sungai, pantai dan drainase;
k.kependudukan;
1. 1.temak dan usaha temak;
m.anak sekolah;
n.pembinaan dan pengawasan;
o.sanksi administrasi;
p.penyitaan dan pembongkaran;
q.ketentuan penyidikan; dan
r.ketentuan pidana• Menetapkan . . .
1. 2.Ketentuan huruf e dan huruf h ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Setiap orang dilarang:

a.memasang portal/palang pintu perlintasan;
b.menutup terobosan atau putaran jalan;
c.merusak jalan dan bangunan pendukung;
d.membuang sampah atau kotoran lainnya di jalan;
e.menumpuk dan/ atau menjual bahan bangunan dan/ atau sisa bahan bangunan di trotoar, jalan atau di atas kendaraan yang diparkir di badan jalan;
f.memarkir kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya;
g.melakukan bongkar muat barang di tepi atau badan jalan pada jam 06.00 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita;
h.melakukan tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran berlalu lintas; dan
i.mengangkut bahan yang dapat membahayakan keselamatan umum.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf h dan huruf i, dapat dikecualikan atas ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

3.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA PEMONDOKAN/KONTRAKAN
4.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 10A dan Pasal lOB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Setiap usaha pemondokan/kontrakan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10B

(1)Setiap pemilik pemondokan/kontrakan wajib:
1. a.menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemondokan/ kontrakan;
2. b.melapor kepada Rukun Tetangga atau Rukun Warga selambat- lambatnya 1 x 24 jam setiap pemakai jasa pemondokan/ kontrakan;
3. c.menegur dan membina penghuni pemondokan/kontrakan yang diduga melakukan tindakan asusila atau kegiatan yang mencurigakan lainnya;
4. d.membuat dan memelihara saluran pembuangan air limbah; dan
5. e.menyiapkan tempat sampah.
(2)Setiap penghuni pemondokan/kontrakan dilarang:
1. a.membawa pasangan yang bukan suaminya atau istrinya ke tempat pemondokan/kontrakan; .
2. b.menggunakan tempat pemondokan/kontrakan untuk praktek prostitusi dan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat; dan
3. c.membuat keributan atau keresahan diantara penghuni pemondokan/kontrakan.
  1. 5.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA TEMPAT HIBURAN
  2. 6.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha tempat hiburan wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 12B

Setiap Orang atau Badan Usaha yang meiakukan usaha tempat hiburan dilarang:

a.menyiapkan jasa prostitusi;
b.menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur;
c.menyiapkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
d.membunyikan musik secara berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat;
e.mempekerjakan anak di bawah umur; dan
f.mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
1. 7.Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA SUSILA
2. 8.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2 lA dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 21A

Setiap orang dilarang:

a.menjadi pekerja seks komersial;
b.menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; dan
c.memakai jasa pekerja seks komersial.

Pasal 21B

(I) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, warung makan, rumah makan, karaoke, hotel, pemondokan/kontrakan atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung, memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan asusila. , .

(2)8upati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup rumah/tempat yang terbukti merupakan tempat untuk menampung pekerja seks komersial dan melakukan perbuatan asusila.
(3)8upati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan rumah atau pekarangan yang terlihat jelas dari jalan.
(4)Setiap orang dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Setiap pemilik, pengelola atau yang menikmati bangunan dan rumah yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menerima pengunjung.
(6)Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kecuali:
1. a.mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah beserta keluarganya;
2. b.mereka yang berada di rumah untuk menjalankan pekerjaannya; dan
3. c.petugas yang menjalankan tugas kedinasan.
  1. 9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal l0A, Pasal 10B, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 128, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 huruf a, Pasal 21A, Pasal 21B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (l), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pencabutan SIUP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan 8upati.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf e, dan huruf f, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), Pasal 128 huruf b, huruf c dan huruf f, dan Pasal 28 ayat (1), dilakukan penyitaan.
(2)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal (9), Pasal l0A, Pasal 12A, Pasal 20 huruf a, Pasal 21B ayat (1), Pasal. 22 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 29, dilakukan pembongkaran.
(3)Penyitaan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan oleh PPNS. » Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 18 Maret 2020 BUPATI FORES TIMUR, ttd ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON Diundangkan di Larantuka pada tanggal 18 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR ttd PAULUS IGO GERODA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 04 TAHUN 2020 11.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berilrut:

Pasal 35

(1)Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10B ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 20, Pasal 21A, Pasal 21B ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Salinan sesuai dengan asliny/a KEPALA BAGIAN HUKUM, �NUS HOGA DATON PEMBINA NIP. 19780426 200212 1 007 NOMOR 4 TAHUN 2020 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0175 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR I. UMUM Bahwa selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja terkait urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum belum dilaksanakan secara optimal karena Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur belum mengatur perubahan kondisi sosial masyarakat saat ini khususnya pengaturan tentang pemondokan/kontrakan, tempat hiburan dan susila, Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan kembali. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10B

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10B

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015