DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Perencanaan; Bab V Perlindungan; Bab VI Pemberdayaan; Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Flores Timur maka perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
b.bahwa nelayan kecil yang ada di Kabupaten Flores Timur dalam rnelakukan usaha sangat tergantung pada surnber daya ikan, kondisi lingkungan, prasarana dan sarana, kepastian usaha dan akses permodalan sehingga mernbutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);( Scanned with CamScanner
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT (gros ton).
8.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
9.Perlindungan nelayan kecil adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil dalam menghadapi permasalahan dalam usaha perikanan/ Scanned with CamScanner
10.Pemberdayaan nelayan kecil adalah upaya meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil untuk melaksanakan usaha perikanan.
11.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang perikanan.
12.Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha di bidang perikanan.
13.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan kecil berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.kemandirian;
b.kebermanfaatan;
c.keterpaduan;
d.berkeadilan;
e.efisiensi;
f.berkelanjutan;
g.kesejahteraan;
h.kearifan lokal; dan
i.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.meningkatkan kemampuan usaha bagi Nelayan Kecil;
b.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil;
c.memberikan kepastian dalam berusaha yang berkelanjutan; dan
d.mewujudkan kesejahteraan Nelayan Kecil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan;
c.pemberdayaan;
d.peran serta masyarakat; dan e. pembiayaan.l Scanned with CamScanner

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
1. a.data nelayan kecil;
2. b.potensi surnber daya ikan di Daerah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.kebutuhan sarana dan prasarana;
5. e.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
6. f.tingkat pertumbuhan ekonomi;
7. g.aspirasi masyarakat; dan
8. h.jumlah nelayan kecil.
(3)Penentuan jumlah nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditentukan berdasarkan dokumen administrasi kependudukan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat kebijakan, strategi dan sasaran.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil berdasarkan kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil meliputi:

a.mempermudah proses penerbitan Ijin Usaha Perikanan; dan
b.pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 10

Strategi perlindungan nelayan kecil meliputi:

a.penyediaan prasarana usaha nelayan kecil;
b.kemudahan memperoleh sarana usaha;
c.jaminan kepastian usaha;f Scanned with CamScanner
d.jaminan risiko penangkapan ikan;
e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
g.fasilitasi dan bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…