DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya peningkatan pendapatan asli derah melalui pungutan pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana perparkiran di Kabupaten Flores Timur yang belum menjadi objek pajak maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores timur mengenai pajak daerah;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir yang belum menjadi objek pajak saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/
2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0091); dan
b.Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0154); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah · kontribusi/ wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang ... yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak lnvestasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
3.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
5.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
6.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
7.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang- undangan di bidang mineral dan batubara.
14.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di ar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara/ .
16.Pajak ...
16.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan danatau pemanfaatan air tanah.
17.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
18.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
19.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
20.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi taoah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
22.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
23.Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
24.Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hale dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
25.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
26.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
27.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentuk?? ; besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan ... . kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kwang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak Jebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
35.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan Jain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
39.Tindak pidana perpajakan daerah adalah tindakan yang dilakukan menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
40.Pejabat penyidik adalah pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PPPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.f
41.Nilai ...

Pasal 61A

41.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
42.Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
43.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
44.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
45.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
46.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
47.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
48.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan dan penerimaan daerah.
49.Kepala Dinas adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan dan penerimaan daerah.
50.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.Pajak Air Tanah;
h.Pajak Sarang Burung Walet;
1. 1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
j.Pajak Parkir.
1. 3.Ketentuan BAB Il ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesepuluh, sehingga Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62, disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D dan Pasal 61E, sehingga berbunyi sebagai berikut:/

Pasal 61A

Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 61B

(1)Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.penyelenggaraan tempat Parkir oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
3. c.penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
(3)Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(4)Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 61C

(1)Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyclenggara tempat Parkir.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 61D

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:

a.penyelenggaraan parkir pada pelabuhan dan bandara sebesar 30% (tiga puluh persen);
b.penyelenggaraan parkir pada tempat usaha dan penitipan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen); dan
c.penyelenggaraan parkir pada kegiatan yang bersifat insidentil untuk kepentingan sosial sebesar 5% (lima persen).

Pasal 61E

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61D dengan (dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61C ayat (l)/ Pasal II ... Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 29 September 2021 BUPATI FORES TIMUR, ttd ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON Diundangkan di Larantuka pada tanggal 1 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR ttd PAULUS IGO GERODA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2021 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Salinan sesuai dengan asliny1/ KEPALA BAGIAN HUKUM, .z PEMBINA TK.I NIP. 19780426 200212 1 007 PENJELASAN ... NOMOR 5 TAHUN 2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Prinsip otonomi daerah yang dianut di Indonesia didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan di dalam Pasal 18 ayat 2 bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat 5 juga menyebutkan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dasar konsititusi tersebut melahirkan sejumlah regulasi yang membagi urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.23/2014). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah tentunya membutuhkan banyak dukungan dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 285 UU No.23/2014 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah meliputi:
1. 1.pajak daerah;
2. 2.retribusi daerah;
3. 3.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
4. 4.dipisahkan; dan
5. 5.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensial terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Dae! p menyebutkan defenisi Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yan6/ diperoleh ... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0186 I diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengambil kebijakan untuk mendorong penambahan objek pajak yakni pajak parkir melahi perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penetapan jenis objek pajak daerah dan subjek daerah serta berbagai ketentuan lainnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PDRD). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. angka2 Cukup jelas. angka3 Cukup jelas. angka4

Pasal 61A

Cukup jelas.

Pasal 61B

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 61A

Pasal 2

Pasal 61A

Pasal 61B

Pasal 61C

Pasal 61D

Pasal 61E

Pasal 61A

Pasal 61B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 61A

Pasal 2

Pasal 61A

Pasal 61B

Pasal 61C

Pasal 61D

Pasal 61E

Pasal 61A

Pasal 61B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018