DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perencanaan; Bab III Perlindungan Petani; Bab IV Pemberdayaan Petani; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai warga negara maka perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

b.bahwa sehubungan dengan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, maka perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian maka perlu ada pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhive Scanned with CamScanner denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENFLORESTIMUR dan Menetapkan BUPATIFLORESTIMUR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERLINDUNGANDAN PEMBERDAYAANPETANI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenFloresTimur. 2.PemerintahDaerah adalahPemerintahKabupatenFloresTimur. 3.BupatiadalahBupatiFloresTimur.
4.PerangkatDaerahadalahperangkatdaerahyang menyelenggarakan urusanpemerintahdibidangpertanian.
5.PerlindunganPetaniadalahsegalaupayauntukmembantuPetani dalam menghadapipermasalahankesulitanmemperolehprasaranadansarana produksi,kepastian usaha,risikoharga,kegagalanpanen,praktik ekonomi biayatinggi,danperubahaniklim.
6.PemberdayaanPetaniadalahsegala upaya untukmeningkatkan kemampuanPetaniuntukmelaksanakanUsahaTani yanglebihbaik melaluipendidikandanpelatihan, penyuluhandanpendampingan, pengembangansistemdansaranapemasaranhasil Pertanian, konsolidasi danjaminanluasanlahanpertanian,kemudahan aksesilmu pengetahuan,teknologi daninformasi,sertapenguatanKelembagaan Petani.
7.Petani adalahwarga negaraIndonesiaperseorangandan/ataubeserta keluarganyayang melakukanUsahaTani di bidang tanamanpangan, hortikultura,perkebunan,dan/ataupeternakan. 8.Pertanian adalah kegiatan mengelolasumberdayaalam hayati dengan bantuan teknologi,modal, tenagakerja,dan manajemen untuk menghasilkanKomoditasPertanianyang mencakup tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, dan/ataupeternakan dalamsuatu agroekosistem. 9.Komoditas Pertanian adalah basil dari UsahaTani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan Scanned with CamScanner I0.UsahaTaniadalahkegiatandalambidangPertanian,mulaidarisarana produksi,produksi/budidaya,penangananpascapanen,pengolahan, pemasaranhasil, dan/ataujasapenunjang. •PelakuUsahaadalahsetiaporangyangmelakukanusahasarana produksiPertanian,pengolahandanpemasaranhasilPertanian,serta jasapenunjangpertanianyangberkedudukandiwilayahKabupaten FloresTimur. 12.SetiapOrangadalahorangperscoranganataukorporasi,baikyang berbadan hukummaupunyangtidakberbadanhukum. 13.KelembagaanPetaniadalahlembagayangditumbuhkembangkandari, oleh,danuntukPetanigunamemperkuatdanmemperjuangkan kcpentinganPetani. 14.KelompokTaniadalahkumpulanPetani/peternak/pekebunyang dibentukatasdasarkesamaankepentingan;kesamaankondisi lingkungansosial,ekonomi,sumberdaya;kesamaankomoditas;dan keakraban untukmeningkatkansertamengembangkanusahaanggota. 15.GabunganKelompokTaniadalahkumpulanbeberapaKelompokTani yangbergabungdanbekerjasama untukmeningkatkanskalaekonomi danefisiensiusaha. 16.AsosiasiKomoditasPertanianadalahkumpulandariPetani,Kelompok Tani,dan/atauGabunganKelompokTaniuntukmemperjuangkan kepentinganPetani. 17.DewanKomoditasPertanianDaerahadalahsuatulembagayang beranggotakanAsosiasiKomoditasPertanian untukmemperjuangkan kepentinganPetani. 18.KelembagaanEkonomiPetani adalahlembagayangmelaksanakan kegiatanUsahaTaniyangdibentukoleh,dari,dan untukPetani,guna meningkatkanproduktivitasdanefisiensiUsahaTani,baikyang berbadanhukummaupunyangtidakberbadanhukum. 19.LembagaPembiayaan adalahbadanusahayang melakukan kegiatan pembiayaandalambentukpenyediaandanaataubarang modaluntuk memfasilitasisertamembantupetanidalammelakukanusahatani. 20.Penyuluh adalahperoranganWargaNegaraIndonesiayang melakukan kegiatanpenyuluhanpertanian. 21.Pendamping adalahorang melakukanpendampingankepadapetani ataukelompok taniuntukkegiatan tertentumisalnyapenerapan teknologi, dinamika kelompokdanlain-lain. 22.PenyuluhanPertanian adalahsuatu usahaatau upaya untukmengubah perilakupetanidankeluarganya,agarmerekamengetahui dan mempunyai kemauansertamampumemecahkanmasalahnyasendiri dalamusahaataukegiatan-kegiatanmeningkatkanhasilusahanyadan tingkatkehidupannya.

Pasal 2

Ruang lingkup perlindungandanpemberdayaan terhadap petani diDaerah meliputi: a.perencanaan; b.perlindungan petani; c.pemberdayaan petani;

d.pembinaan dan pengawasan;< Scanned with CamScanner
e.peran serta masyarakat; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
(2)Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan petani.
(3)Penyusunan rencana perlindungan dan pernberdayaan terhadap petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonorni;
5. e.jurnlah petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonornis; dan
8. h.kesesuaian dengan kelernbagaan dan budaya setempat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

(1)Pernerintah Daerah bertanggungjawab rnernberikan perlindungan terhadap petani berdasarkan kernampuan keuangan daerah.
(2)Perlindungan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.rnenyediakan prasarana dan sarana pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.harga kornoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gaga! panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistern peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklirn; dan
7. g.asuransi pertanian
(3)Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pernberian perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

(1)Pernerintah Daerah berkewajiban mengutarnakan produksi pertanian daerah untuk rnernenuhi kebutuhan pangan daerah...-r Scanned with CamScanner
(2)Kewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukanmelalui pengaturankeluardanmasuknyakomoditaspertaniandaerah. BagianKedua PrasaranaPertaniandanSaranaProduksiPertanian Paragraf1 PrasaranaPertanian Pasal 6
(1)PemerintahDaerahbertanggungjawab menyediakandan/a taumengelola prasaranautamapertanian.
(2)PrasaranaPertaniansebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi: a.jalanusahatanidan jalanproduksi; b.bendungan, dam,jaringanirigasidanembung;dan c.jaringanlistrik,pergudangan,danpasar.

Pasal 7

(1)PemerintahDaerahbertanggungjawabmengelolajaringanirigasitersier sebagaijalanaliran airyangjauhdarijaringanirigasiutama.
(2)Pembagianairsebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukansecara adil danmerata.

Pasal 8

(1)PemerintahDaerahdapatbekerjasamadenganpelaku usahadalam menyediakandan/ataumengelolaprasaranapertaniansebagaimana dimaksuddalamPasal6, yangdibutuhkanPetani.
(2)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dituangkandalam PerjanjianKerjasama. Paragraf2 SaranaProduksiPertanian Pasal 9
(1)PemerintahDaerahmemberikansubsidi benihataubibittanaman, pupuk,dan/ataualatdanmesin pertaniansesuaidengan kebutuhan.
(2)Saranaproduksi pertaniansebagaimanadimaksudpadaayat(1), ditetapkandenganKeputusanBupati. BagianKetiga KepastianUsaha Pasal 10 PemerintahDaerahmenjamin kepastian usahapetani,melalui: a.menetapkan kawasan usaha taniberdasarkan kondisidanpotensi sumberdayaalam,sumberdayamanusia,dansumberdayabuatan;
1. b.memberikan jaminanpemasaran hasil pertanian kepadapetaniyang melaksanakan usaha tani; c.memberikan keringananPajakBumidanBangunanbagilahanpertanian produktif yang diusahakan secaraberkelanjutan; dan
2. d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar Scanned with CamScanner

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga stabilisasi harga pangan di Daerah yang dapat menguntungkan petani dilakukan melalui:

a.persyaratan administratif dan standar mutu;
b.struktur pasar produk pertanian yang berimbang.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
(2)Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan: a.jenis dan luas tanaman yang rusak; atau
1. b.jenis dan jumlah ternak yang mati.

Pasal 13

( 1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan informasi prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.

(2)Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
1. a.peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/ atau wabah penyakit hewan menular; dan
2. b.upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/ a tau wabah penyakit hewan menular.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar