DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa Serentak; Bab III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Bab IV Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calaon Kepala Desa; Bab V Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; Bab VI Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Desa; Bab VII Pelantikan Kepala Desa; Bab VIII Masa Jabatan Kepala Desa; Bab IX Pembiayaan; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan... ... Dengan ...
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
5.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
6.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7.Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia... ... Dengan ...
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Flores Timur.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Saksi adalah orang yang diberi mandat oleh Calon Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama Calon Kepala Desa.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
28.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali.
(2)Pemilihan... ... Dengan ...
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
(3)Untuk pertama kali, Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2027.

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
1. a.Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2021 menjabat sampai dengan berakhir masa jabatannya; dan
2. b.untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sebelum bulan Oktober tahun 2027 maka Bupati berwenang mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan serentak pada tahun 2027.
(2)Ketentuan mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di Desa.
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten; dan
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Dalam...
(2)Dalam hal terjadi kondisi bencana alam atau bencana nonalam maka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat Desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.tokoh masyarakat Desa, dengan mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dusun dalam Desa.
(2)Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.anggota.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang untuk 1 (satu) TPS.
(4)Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan jumlah TPS. ... Dengan ...

Pasal 9

Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

Panitia Pemilihan dilarang untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan masukan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…