DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab IV Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab V Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab VI Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Bab VII Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan administratif Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BUPATI FLORES TIMUR, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINANDAN ANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR NOMOR 't TAHUN 2017 '.... ~J-·.~ .. ···~ BUPATI FLORES TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR r--··· ---··-··· ..

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil- wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercermin dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahatas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
11.Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmerupakan anggaran belanja ( PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIFLORES TIMUR, DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENFLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersarna dan r Pasal 5

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket; t
5. a.penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
6. b.penghasilan yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan.

BAB III

PENGHASILANDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH Pasal 4 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.merencanakan dan menganggarkan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
b.memperhitungkan dan membayar hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
c.melaporkan pertanggungjawaban hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 12.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. 13.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
3. 14.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkarena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. 15.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsetiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;f Pasal 9 Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangku tan.

Pasal 8

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
1. e.tunjangan jabatan;
2. f.tunjangan alat kelengkapan; dan
3. g.tunjangan alat kelengkapan lain.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. b.tunjangan reses.
(3)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TUNJANGANKESEJAHTERAANPIMPINAN DANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

Pasal 12

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jarninan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.1

Pasal 11

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pemberian tunjangan kornunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPDR;
2. b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPDR; dan
3. c.rendah, sebanyak 3 (tiga}kali dari uang representasi ketua DPDR. (5} Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
5. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
6. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. r -·--··-·····-------------

Pasal 16

( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganf

Pasal 15

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…