(1)Pemberian fasilitas dilakukan berdasarkan:
a.permohonan penanam modal; dan/ atau
b.hasil evaluasi Perangkat Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Bupati.
(4)Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupatix J Scanned with CamScanner
(6)Hasilpenilaiansebagaimanadimaksud padaayat(4),ditetapkan denganKeputusanBupati.
(7)KeputusanBupatiscbagaimanadimaksudpadaayat(6),palingscdikit memuat a.namadanalamatbadanusahapenanammodal;
b.jenisusahaataukegiatanpenanamanmodal; cbentuk; d.jangkawaktu,dan c.hakdankewajibanpenerimainsentifdan/ataukemudahan penanamanmodal (8)KetentuanlebihlanjutmengenaiTataCaraPenilaianPemberian Fasilitassebagaimanadimaksudpadaayat(4),diaturdengan PeraturanBupat BaganKedua PetaPotensInvestas PusalIL (l)PemenintahDacrnhmenyediakanPetaPotensiInvestasidalamrangka mengembangkaniklimnpcnanamanmodaldacrah [2)PetaPotenssebagauraadimakudpadaayat(I),dibuatolch PerangkatDaerahsetuptahun n HABI PROMO:IENANAMANMODAL Fa·al12 (l)Prompenanamnanmoda men;koordnakn,men promenpenanumunmod b.membenkanbumnbuandanpembnanprorotuipenanrnan modal,dan melak:nakanpromospenunuruunmodalyangmenjudiunggulan Dacrahbaikdi dalumn negenmuupunkeluarneger (.')PromosiPenunumanModalsebaumnunu dimaknsudpadaayat(l), berbentuk pareranpotensiDurrah,dun b.promosmelalui medionline,etak danelektronik (3)Promiisebaypaimardimuksudpadatyat(I),dilaksankan·h PerangkatDacrah BABV PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pasal 13 man modal mehput b.pelayanannonpenznan (2)Jenispelayananperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(I)huruf a,meliput azinpendaftaran penanaman modal, b.izin usaha; dan. rnerumuskandanmenvusunmateri Scanned with CamScanner
c.izin lainnya dal d am rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai engan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6·lenis pelayanan non perizinan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b, meliputi:
a.insentif daerah dan kemudahan:
'
b.layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
c.dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.