DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perencanaan Penanaman Modal ; Bab III Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bab IV Promosi Penanaman Modal; Bab V Pelayanan Penanaman Modal; Bab VI Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Bab VII Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Bab VIII Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Bab IX Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Bab X Ketenagakerjaan; Bab XI Peran Serta Masyarakat; Bab XII Sanksi Administratif. Bab XIII Pembiayaan; Bab XIV Ketentuan Peralihan; Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Flores Timur maka perlu dikembangkan sektor penanaman modal guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa penyelenggaraan penanaman modal perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dalam sistem yang baik untuk: menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menumbuhkembangkan investasi di Daerah;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal maka perlu ada pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - Scanned with CamScanner
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal.
5.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
9.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan- Scanned with CamScanner
10.Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
12.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
13.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
16.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
17.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 1angsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
21.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang.
22.Izin Pendaftaran Penanaman Modal adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal sebelum dimulainya usaha/penanaman modal Scanned with CamScanner p! 1 Pa 12 n Penanmnn Mod I D rncan n Pen.namun Modal, n Ikhim Penanaman Modal, 1 Pen naman Modal; var an Pen naman Modal; Pen ·ndalun Pelaksanaan Penanaman Modal,

f.Dt dan Sitem Informasi Penanaman Modal, Hk, Kew.ijiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, h ng Jwnb Sosial Perusahaan; K kerj an, F rta Masvarakat; nka Administratif, dan Pmt n

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(l) Pemerintah Dacrah bertanggung jawab menyusun perencanaan penunaman modal di Dacrah.

(2)Perencanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk RUPM Dacrah atau dokumen perencanaan lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM Daerah atau dokumen perencanaan lainnya scbagamana dimaksud pada ayat (2), diatur dcngan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(I) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bertanggung jawab dalam mengembangkan iklim penanaman modal Scanned with CamScanner

(2)Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian fasilitas; dan
2. b.pembuatan peta potensi investasi.

Pasal 5

(1)Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa:
1. a.pemberian insentif; dan/ atau
2. b.pemberian kemudahan.
(2)Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penanam modal baru atau penanam modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.
(3)Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.ketaatan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
c.melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan;
d.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
e.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
f.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
g.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
h.berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
1. 1.termasuk skala prioritas tinggi;
j.termasuk pembangunan infrastruktur;
k.melakukan alih teknologi;
1. 1.melakukan industri pionir;
m.berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
n.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
o.bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
p.industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
q.termasuk kategori usaha mikro atau usaha keci_ Scanned with CamScanner

Pasal 7

Pemberian insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berbentuk:

a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
c.pemberian dana stimulan;
d.pemberian bantuan modal; dan/ atau
e.pemberian penghargaan.

Pasal 8

Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbentuk:

a.penyediaan data informasi pe1uang penanaman modal;
b.penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
c.penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
d.penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/ atau
e.percepatan proses perizinan secara paralel.

Pasal 9

Jenis usaha kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi;
b.Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c.Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d.Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
e.Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 10

(1)Pemberian fasilitas dilakukan berdasarkan:
1. a.permohonan penanam modal; dan/ atau
2. b.hasil evaluasi Perangkat Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Bupati.
(4)Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupatix J Scanned with CamScanner
(6)Hasilpenilaiansebagaimanadimaksud padaayat(4),ditetapkan denganKeputusanBupati.
(7)KeputusanBupatiscbagaimanadimaksudpadaayat(6),palingscdikit memuat a.namadanalamatbadanusahapenanammodal; b.jenisusahaataukegiatanpenanamanmodal; cbentuk; d.jangkawaktu,dan c.hakdankewajibanpenerimainsentifdan/ataukemudahan penanamanmodal
(8)KetentuanlebihlanjutmengenaiTataCaraPenilaianPemberian Fasilitassebagaimanadimaksudpadaayat(4),diaturdengan PeraturanBupat BaganKedua PetaPotensInvestas PusalIL (l)PemenintahDacrnhmenyediakanPetaPotensiInvestasidalamrangka mengembangkaniklimnpcnanamanmodaldacrah [2)PetaPotenssebagauraadimakudpadaayat(I),dibuatolch PerangkatDaerahsetuptahun n HABI PROMO:IENANAMANMODAL Fa·al12 (l)Prompenanamnanmoda men;koordnakn,men promenpenanumunmod b.membenkanbumnbuandanpembnanprorotuipenanrnan modal,dan melak:nakanpromospenunuruunmodalyangmenjudiunggulan Dacrahbaikdi dalumn negenmuupunkeluarneger (.')PromosiPenunumanModalsebaumnunu dimaknsudpadaayat(l), berbentuk pareranpotensiDurrah,dun b.promosmelalui medionline,etak danelektronik
(3)Promiisebaypaimardimuksudpadatyat(I),dilaksankan·h PerangkatDacrah BABV PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pasal 13 man modal mehput b.pelayanannonpenznan
(2)Jenispelayananperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(I)huruf a,meliput azinpendaftaran penanaman modal, b.izin usaha; dan. rnerumuskandanmenvusunmateri Scanned with CamScanner
1. c.izin lainnya dal d am rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai engan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6·lenis pelayanan non perizinan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b, meliputi:
2. a.insentif daerah dan kemudahan: '
3. b.layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
4. c.dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…