DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemberi Bantuan Hukum; Bab III Alokasi Anggaran Bantuan Hukum; Bab IV Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; Bab V Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Bab VI Besaran Biaya Bantuan Hukum; Bab VII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi; Bab VIII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi; Bab IX Standar Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; Bab X Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; Bab XI Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; Bab XII Ketentuan Lain-Lain; Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan... f Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum.
4.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
6.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi... t
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri dari:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
3. c.memiliki pengurus;
4. d.memiliki program Bantuan Hukum; dan
5. e.lolos Verifikasi dan Akreditasi.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
(2)Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
1. a.hibah atau sumbangan; dan/atau
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan proposal rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
(2)Isi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.nama program;
3. c.tujuan program;
4. d.deskripsi program;
5. e.target pelaksanaan;
6. f.output yang diharapkan;
7. g.jadwal pelaksanaan; dan
8. h.rincian biaya program.
(3)Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Anggaran Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum sesuai:
1. a.standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
2. b.standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
3. c.standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
(2)Standar pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyaluran... t
(3)Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.persetujuan permohonan; dan
3. c.pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

Pasal 6

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 7

(1)Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan persyaratan.
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan pencairan anggaran dan persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban hasil pemeriksaan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan berkas pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan jawaban kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai petunjuk teknis untuk melengkapi berkas.

Pasal 8

Permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penyampaian jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui:

a.pos;
b.faksimile; dan/atau
c.surat elektronik lainnya.

Pasal 9

Pencairan angggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Besaran biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum.
(3)Bupati berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Pertimbangan... t
(4)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DOKUMEN SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 11

Dokumen yang disyaratkan untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum dalam bentuk Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

a.bukti penanganan Perkara meliputi Perkara:
1. 1.pidana;
2. 2.perdata; dan
3. 3.tata usaha negara;
b.kuitansi pembayaran pengeluaran;
c.laporan keuangan penanganan kasus; dan
d.dokumentasi.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…