DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pelaksana tjslp; penyelenggaraan; peran pemerintah daerah; tanggung jawab perusahaan; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; sistem informasi; partisipasi masyarakat; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa munculnya dinamika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi sasaran pertumbuhan perusahaan yang bermanfaat sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kewenangan yang jelas;
c.bahwa beberapa pengaturan mengenai fasilitasi dan bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. 8.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
3. 9.Forum TJSLP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Maksud TJSLP untuk:

a.mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah;
b.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
c.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
d.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
e.sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan TJSLP adalah:

a.terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.tercapainya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah;
c.sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan; dan
d.tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB II

PELAKSANA TJSLP

Pasal 4

(1)Setiap perusahaan yang berada di Daerah melaksanakan TJSLP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perusahaan swasta lokal, Perusahaan swasta nasional, Perusahaan asing, Perusahaan badan usaha milik negara dan Perusahaan badan usaha milik daerah.
(4)Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria perusahaan mikro dan kecil melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan; dan
c.kesepakatan.

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.
(2)Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselaraskan oleh Perusahaan dengan program pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perusahaan dapat menginformasikan pelaksanaan TJSLP kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun menempatkan logo di objek TJSLP.

Pasal 8

Program TJSLP di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur;
h.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
i.bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 9

(1)Mekanisme pelaksanaan TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP, meliputi:
1. a.penyusunan rencana dan program TJSLP;
2. b.penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
3. c.pelaksanaan program TJSLP;
4. d.monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama Forum TJSLP; dan
5. e.pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
(2)Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah menyampaikan progam skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLP kepada Forum TJSLP;
2. b.Forum TJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan Program TJSLP bersama dengan Perusahaan; dan
3. c.fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b guna menyinergikan Program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
1. a.Forum TJSLP;
2. b.Perusahaan; dan
3. c.Perangkat Daerah terkait
(4)Semua tahapan dalam mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Forum TJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelaksanaan Program TJSLP yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan pola sebagai berikut:

a.melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
b.mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSLP berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
c.menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau perusahaan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSLP; dan/atau
d.beberapa perusahaan bekerja sama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…