DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 2
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak bebadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.
9.Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 2

Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP di Daerah Kabupaten dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan program TJSLP.

Pasal 3

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. b.budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat; 4
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Perangkat Daerah Kabupaten bersama-sama menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
c.melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.
(2)Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
2. b.penyusunan rencana kerjasama TJSLP; 5
3. c.penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
4. d.pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
5. e.pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi Jawa Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Pasal 6

(1)Program TJSLP dapat berbentuk:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.kemitraan dan bina lingkungan;
3. c.investasi;
4. d.sumbangan/donasi; dan/atau
5. e.promosi.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 7

Perusahaan dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

(1)Bidang kerja TJSLP, meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.infrastruktur;
4. d.olah raga dan seni budaya;
5. e.sosial dan keagamaan;
6. f.pelestarian lingkungan hidup; 6
7. g.usaha ekonomi kerakyatan;
8. h.pemberdayaan masyarakat adat; dan
9. i.bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
(2)Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 9

(1)Bidang kerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kualitas masyarakat.
(2)Bidang kerja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
(3)Bidang kerja infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastrutur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
(4)Bidang kerja olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga dan seni budaya masyarakat.
(5)Bidang kerja sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
(6)Bidang kerja pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
(7)Bidang kerja usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
(8)Bidang kerja pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
(9)Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perusahaan dan masyarakat. 7

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 2
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak bebadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.
9.Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 2

Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP di Daerah Kabupaten dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan program TJSLP.

Pasal 3

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. b.budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat; 4
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Perangkat Daerah Kabupaten bersama-sama menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
c.melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.
(2)Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
2. b.penyusunan rencana kerjasama TJSLP; 5
3. c.penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
4. d.pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
5. e.pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi Jawa Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Pasal 6

(1)Program TJSLP dapat berbentuk:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.kemitraan dan bina lingkungan;
3. c.investasi;
4. d.sumbangan/donasi; dan/atau
5. e.promosi.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 7

Perusahaan dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

(1)Bidang kerja TJSLP, meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.infrastruktur;
4. d.olah raga dan seni budaya;
5. e.sosial dan keagamaan;
6. f.pelestarian lingkungan hidup; 6
7. g.usaha ekonomi kerakyatan;
8. h.pemberdayaan masyarakat adat; dan
9. i.bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
(2)Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 9

(1)Bidang kerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kualitas masyarakat.
(2)Bidang kerja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
(3)Bidang kerja infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastrutur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
(4)Bidang kerja olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga dan seni budaya masyarakat.
(5)Bidang kerja sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
(6)Bidang kerja pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
(7)Bidang kerja usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
(8)Bidang kerja pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
(9)Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perusahaan dan masyarakat. 7

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013