DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, perencanaan, sumber daya, peternakan, kesehatan hewan, pemberdayaan peternakan, bantuan sarana prasarana peternakan, kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, perizinan berusaha, pembiayan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian Hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah;
c.bahwa untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah, diperlukan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan asal pangan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, untuk terpenuhinya penyediaan pangan yang aman, sehat, dan halal serta untuk meningkatkan pemberdayaan peternak;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan sub sektor peternakan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT Dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah Otonom adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. 4
8.Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veternier dan kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, pemberdayaan Peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.
9.Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun Produk Hewan.
10.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11.Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat membawa dan menularkan virus rabies, yaitu anjing, kucing, kera dan Hewan sebangsanya.
13.Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14.Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak Ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak Ruminansia kecil, seperti kambing, domba/biri-biri dan rusa.
15.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16.Sumber Daya Genetik adalah Hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
17.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18.Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa Penyakit Hewan menular.
19.Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air. 5
20.Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
22.Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
23.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
24.Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
25.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
26.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
27.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
28.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
30.Depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan ternak, pemusnahan populasi Hewan di daerah tertentu,pengeliminasian Hewan dan euthanasia.
31.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32.Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
33.Pengeutanasiaan adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
34.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 6
35.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
36.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
37.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
39.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
40.Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
41.Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyelia Dokter Hewan.
42.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di Daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
43.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada unit usaha produk Hewan.
44.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
46.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
47.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
48.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan:
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan; dan
g.keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan barang, jasa dan pangan asal Hewan yang ASUH secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
e.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 8

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUMBER DAYA

Pasal 5

(1)Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis dengan mempertimbangkan penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mempunyai potensi sebagai lahan peternakan sesuai komoditas ternak;
2. b.memperhatikan letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya dengan memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
3. c.tidak ditemukan Penyakit Hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak; dan
4. d.mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

Pasal 6

(1)Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem. 9
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan penggembalaan umum yang berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
3. c.tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
4. d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
(3)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lahan dari:
1. a.area penggembalaan;
2. b.lahan bekas tambang;
3. c.hutan produksi yang dapat dikonversi;
4. d.lahan perkebunan yang dapat diintegrasikan; atau
5. e.lahan lainnya yang tidak diusahakan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 1 (satu) hamparan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah di Daerah.

Pasal 8

(1)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi Budi Daya ternak skala kecil.
(2)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayah Daerah.
(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum harus mempertimbangkan:
1. a.status kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. b.perolehan lahan; dan
3. c.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat. 10
(4)Budi Daya ternak skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Status kepemilikan dan penguasaan lahan untuk digunakan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a tidak dalam sengketa hukum.

Pasal 10

Perolehan lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat berasal dari:

a.lahan milik Pemerintah Daerah;
b.lahan yang dikerjasamakan;
c.pengadaan lahan; atau.
d.hibah.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022