DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan wilayah sumber bibit domba garut, pengelolaan ternak domba garut, industri domba garut, kelembagaan, perlindungan lingkungan hidup. pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan, pembiayaan, kete tuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara komparatif Domba Garut mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, maka perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik;
c.bahwa saat ini Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak Domba Garut berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN DOMBA GARUT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
6.Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat.
7.Domba Garut adalah sumber daya genetik ternak asli Indonesia, memiliki bentuk dan ciri-ciri yang khas berdasarkan standar nasional Indonesia di bidang Bibit Domba Garut dan memiliki beragam keunggulan dibandingkan spesies domba lain di Indonesia, bahkan dunia. Ciri-ciri khas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a.bentuk daun telinga rumpung;
b.bentuk daun telinga ngadaun hiris;
c.ekor ngabuntut bagong;
d.ekor ngabuntut beurit;
e.bentuk tanduk leang;
f.bentuk tanduk gayor;
g.bentuk tanduk ngabendo;
h.bentuk tanduk ngagolong tambang.
1. 8.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
2. 9.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
3. 10.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
4. 11.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
5. 12.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 4
6. 13.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dalam hal ini adalah Domba Garut.
7. 14.Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
8. 15.Budidaya adalah suatu kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan jenis hewan ternak agar menghasilkan keuntungan dan manfaat lainnya.
9. 16.Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
10. 17.Sumber daya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
11. 18.Pelestarian adalah suatu usaha untuk melindungi dari kemusnahan.
12. 19.Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan baik kualitas maupun kuantitas secara berkesinambungan.
13. 20.Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
14. 21.Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
15. 22.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan sperma atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16. 23.Bibit dasar adalah bibit yang diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas rata-rata.
17. 24.Bibit induk adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar.
18. 25.Bibit sebar adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.
19. 26.Surat Keterangan Layak Bibit Ternak yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis Minimal) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
20. 27.Sertifikat Domba Garut adalah tanda bukti tertulis yang ditetapkan oleh Tim Sertifikasi Domba Garut setelah melalui proses pemeriksaan, pengawasan dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau Persyaratan Teknis Daerah Domba Garut.
21. 28.Industri Domba Unggulan yang selanjutnya disebut INDUNG adalah program pengembangan ternak Domba Garut, dari hulu sampai hilir yang diselenggarakan secara berkesinambungan.
22. 29.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
23. 30.Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. 5
24. 31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan Domba Garut diselenggarakan berdasarkan asas:

a.inovatif dan kreatif;
b.kemanfaatan dan keberlanjutan;
c.keamanan dan kesehatan;
d.kemitraan;
e.kemandirian;
f.profesional;
g.partisipatif; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengembangan Domba Garut adalah sebagai berikut:

a.mempertahankan Daerah sebagai penghasil Bibit Domba Garut;
b.menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan Domba Garut secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
c.menjamin ketersediaan Bibit Domba Garut yang berkualitas secara maksimal dan memenuhi standar mutu Domba Garut;
d.pengendalian ketersediaan ternak Domba Garut sebagai bibit dasar dan bibit induk di wilayah penghasil bibit Domba Garut untuk menghasilkan ternak Domba Garut sebagai bibit sebar;
e.mewujudkan kelangsungan usaha ternak Domba Garut dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya genetik (palsma nutfah) asli Indonesia; dan
f.meningkatkan populasi dan produksi ternak Domba Garut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bibit Domba Garut;
b.pengelolaan Ternak Domba Garut;
c.industri domba unggulan;
d.peran Pemerintah Daerah;
e.kelembagaan;
f.perlindungan lingkungan hidup;
g.pembinaan;
h.pengawasan;
i.peran serta masyarakat;
j.penyidikan; dan
k.pembiayaan. 6

BAB II

BIBIT DOMBA GARUT

Pasal 5

(1)Bupati mengusulkan penetapan wilayah sumber bibit Domba Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka pengusulan penetapan wilayah sumber bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati minimal 2 (dua) tahun sekali wajib melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang akan diusulkan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan wilayah sumber bibit Domba Garut dilakukan oleh peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, organisasi profesi dan pelaku usaha yang melangsungkan usaha ternak Domba Garut.
(2)Pengelolaan wilayah sumber bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan, kerjasama, kemitraan, pendampingan dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pengembangan usaha peternakan.
(3)Pengembangan usaha peternakan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan mempertahankan aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bioetika dan kelestarian lingkungan serta aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 7

(1)Seleksi bibit Domba Garut dilakukan berdasarkan performa dan catatan individu calon bibit ternak Domba Garut.
(2)Kriteria seleksi bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.seleksi dilakukan oleh peternak terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan sesuai dengan tata budidaya ternak yang baik;
2. b.seleksi calon bibit jantan dipilih 10% (sepuluh persen) terbaik dari hasil keturunan, sedangkan calon bibit betina dipilih 25-50% terbaik dari hasil keturunan untuk selanjutnya digunakan sebagai pengganti; dan
3. c.seleksi dapat melalui kontes ternak dan seni ketangkasan Domba Garut.
(3)Kontes ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menghasilkan ratu bibit, raja kasep, raja petet dan raja pedaging.
(4)Seleksi bibit Domba Garut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 8

(1)Kualitas bibit ternak harus dipertahankan pelestarian dan kemurniannya di wilayah sumber bibit Domba Garut dengan pola perkawinan program pembibitan murni sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan untuk bibit Domba Garut.
(2)Kemurnian ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pola perkawinan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)Setiap peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak dalam melestarikan wilayah sumber bibit Domba Garut wajib mempunyai SKLB dan Sertifikat Domba Garut dengan pencatatan yang jelas.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.peringatan secara tertulis; dan/atau
2. b.penghentian sementara dari kegiatan usaha ternak Domba Garut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan berpedoman pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggaran urusan pertanian.
(2)Penerbitan Sertifikat Domba Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan bersama dengan Tim Sertifikasi Domba Garut yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Sertifikat Domba Garut dapat diterbitkan apabila Domba Garut telah mendapatkan SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan untuk Bibit Domba Garut maupun Standar Teknis Minimal Daerah Domba Garut.
(4)Petunjuk teknis dan ketentuan pembentukan Tim Sertifikasi Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BIBIT DOMBA GARUT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.01/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BIBIT DOMBA GARUT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.01/2017