Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu; modal dasar;ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT Menetapkan Dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GARUT.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT BPR Garut (Perseroda).
PT BPR Garut (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
BAB III
BAB IV
Kegiatan usaha PT BPR Garut (Perseroda) meliputi: a. i menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau melakukan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Garut (Perseroda) dapat:
PT BPR Garut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB VI
(I) Modal dasar PT BPR Garut (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
(I) Saham PT BPR Garut (Perseroda) terdiri atas:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 1 September 2025 BUPATI GARUT, ttd ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 1 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, ttd NURDIN YANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (6/158/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GARUT UMUM BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama usaha kecil. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sektor usaha kecil yang memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing daerah dan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro. Dalam rangka mengembangkan dan memperkuat sektor keuangan, pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mendukung revitalisasi dan transformasi peran BPR milik Pemerintah Daerah dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan perbankan yang lebih responsif dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas sebagai langkah krusial dengan tata kelola perusahaan yang baik. Peran tersebut akan semakin meningkat melalui penguatan struktur permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola BPR yang sehat dan berdaya saing. Pendirian PT BPR Garut (Perseroda) merupakan salah satu instrumen kebijakan Daerah dalam meningkatkan efektivitas peran sektor BPR dalam pembangunan Daerah serta peningkatan daya saing dalam menghadapi tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian terhadap ketentuan bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha PT BPR Garut (Perseroda) sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian yang bergerak cepat, kompetitif, terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…